Pandemi COVID-19 sudah ada di Indonesia selama kurang lebih 2 tahun dengan kasus pertama terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi global tersebut membuat semua negara di dunia diharuskan melakukan penanganan dan pencegahan terhadap penyebaran Virus Corona tersebut.
Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan yaitu dengan menjaga protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Namun, hal tersebut tidaklah cukup mengingat tingkat penyebaran Virus Corona tersebut sangat tinggi. Alhasil, pemerintah menyediakan dan memfasilitasi vaksinasi gratis kepada masyarakat Indonesia. Vaksinasi COVID-19 tersebut menjadi harapan seluruh negara di dunia agar dapat mengakhiri pandemi ini.
Vaksin COVID-19 tiba di Indonesia pertama kali pada tanggal 6 Desember 2020 dan berjumlah 1,2 juta dosis dengan merk vaksin CoronaVac buatan dari Sinovac. Vaksinasi dilaksanakan pertama kali pada Rabu, 13 Januari 2021 dengan orang yang pertama kali menerima vaksin tersebut adalah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak ragu dan percaya bahwa vaksin tersebut aman karena sebelumnya, terdapat beberapa lapisan masyarakat yang menentang pelaksanaan vaksin karena termakan hoaks yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 menimbulkan efek samping dengan jangka panjang.
Tetapi berapakah dana APBN Indonesia yang dialokasikan untuk vaksinasi gratis? Mari kita telaah
Terdapat dua pengertian APBN menurut Undang-Undang, yang pertama, berdasarkan UUD 1945 pasal 23 yang menjelaskan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan, pengertian yang kedua yaitu berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 yang menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dilansir dari data Kementerian Keuangan, alokasi pendanaan terhadap vaksinasi COVID-19 pada tahun 2020 sebesar Rp35,1 triliun yang berasal dari APBN tahun 2020 dengan rinciannya yaitu 3 juta dosis vaksin Sinovac yaitu 1,2 juta dikirim tahun 2020, dan 1,8 juta sisanya dikirimkan 2021, dan 100.000 dosis vaksin CanSino serta untuk alat-alat pendukung lainnya seperti jarum suntik, alkohol swab, safety box, dan lain-lain. Sedangkan, pada tahun 2021 alokasi pendanaan terhadap vaksinasi COVID-19 sebesar Rp74 triliun dimana anggaran tersebut melonjak 26,48% dari estimasi sebelumnya yaitu Rp54,4 triliun. Untuk tahun 2021, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp18 triliun ditambah realokasi Rp19,6 triliun dalam APBN 2021 dan Rp36,4 triliun dari sisa dana penanganan kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Namun, Kementerian Keuangan juga menegaskan bahwa anggaran tersebut belum bersifat final.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyampaikan hal-hal yang dipertimbangkan pemerintah dalam penetapan kebutuhan anggaran vaksinasi COVID-19 khususnya pada tahun 2021 yaitu:
1. Target Penduduk yang Akan Menerima Vaksinasi COVID-19
Kementerian Kesehatan yang akan menetapkan target jumlah penduduk yang akan menerima vaksinasi. Penetapan target jumlah penduduk ini sesuai dengan rekomendasi dari World Health Organization (WHO) untuk mencapai herd immunity (kekebalan kelompok / masyarakat). Target sementara vaksinasi yaitu sebanyak 70% dari jumlah penduduk agar tercapainya kekebalan masyarakat atau herd immunity tersebut. Maka, paling sedikit 182 juta orang harus melakukan vaksin.
2. Dosis Vaksin COVID-19
Kementerian Kesehatan juga harus menetapkan berapa banyak dosis vaksin yang harus diberikan kepada setiap orang. Jika rata-rata vaksin dua kali suntik, maka membutuhkan 182 juta kali 2 dosis.
3. Efektivitas dan Efikasi Vaksin COVID-19 Â Â
Kementerian Kesehatan bersama Kementerian BUMN dan PT. Bio Farma harus memastikan berapa besar efektivitas dan efikasi (kemampuan vaksin untuk memberikan manfaat bagi individu yang diberi imunisasi) dari vaksin COVID-19 yang akan disuntikkan kepada penerima vaksin. Jika efikasi 90% maka vaksin harus disediakan lebih dari 100% atau ditambah 10% dari 182 juta agar mencapai target 70% dari jumlah populasi masyarakat Indonesia.
4. Distribusi Vaksin
Pengiriman atau pendistribusian vaksin dalam perjalanan menuju lokasi vaksinasi harus dipertimbangkan. Distribusi vaksin yang dikirm ke seluruh wilayah Indonesia tersebut mempertimbangkan vaksin COVID-19 yang rusak atau kurang baik kualitasnya.
5. Sumber Daya Manusia atau Pelaksana Vaksinasi COVID-19
Jumlah tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam proses vaksinasi dan kelompok prioritas yang akan menerima vaksinasi COVID-19 haru juga dipertimbangkan mengingat banyaknya penduduk Indonesia.
Dari waktu pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan memperkirakan bahwa proses vaksinasi akan berlangsung selama 15 bulan yaitu dimulai dari Januari 2021 hingga Maret 2022. Vaksinasi COVID-19 akan diselenggarakan di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia yang terbagi dalam 2 tahap/periode. Tahap pertama dilaksanakan pada Januari 2021 hingga April 2021 dengan prioritas penerima vaksin COVID-19 adalah untuk 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas pelayanan publik di 34 provinsi di Indonesia. Tahap kedua digelar selama 11 bulan, dimulai pada April 2021 hingga Maret 2022. Sehingga dengan estimasi ini akan menjangkau jumlah masyarakat yang melakukan vaksin mencapai populasi 181,5 juta orang/jiwa.
Dilansir dari laman Detiknews, selain adanya pendorong dari dana APBN, Indonesia juga mendapatkan vaksin gratis dari hasil perjanjian Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) COVAX Facility. Vaksin ini merupakan kerjasama pengembangan vaksin antara World Health Organization (WHO) dan GAVI. Formulir B vaksin GAVI COVAX Facility tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan. Penandatanganan dokumen tersebut untuk memastikan adanya keikutsertaan Indonesia dalam pengadaan 108 juta dosis vaksin gratis.
Selain vaksinasi berdampak sangat baik terhadap upaya penyelesaian pandemi, keputusan pemerintah dalam memberikan vaksin COVID-19 secara gratis juga dinilai sangat tepat karena dapat mencegah ledakan beban kas negara di masa depan, karena ancaman kesehatan masyarakat Indonesia juga akan membebani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
Dilansir dari laman Bisnis.com, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia harus memfokuskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut untuk vaksinasi.
"Daripada anggaran untuk kuratif, pengobatan, mending jor-joran di preventif. Kalau vaksinasi tidak diseriuskan, apalagi dikomersialisasikan, kuratifnya akan lebih tinggi, ujung-ujungnya beban bagi APBN," ujar Timboel kepada media Bisnis.com, Rabu (16/12/2020).
Presiden Jokowi Widodo juga memerintahkan para jajaran kabinet, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada anggaran tahun 2021.
Dari adanya rincian alokasi pendanaan terhadap vaksinasi COVID-19 tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan yang terbaik dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan adanya dorongan dari dana APBN yang diprioritaskan untuk vaksinasi gratis pada anggaran tahun 2021. Sehingga, pada tahun 2022 saat ini, kasus COVID-19 menurun dan Indonesia bersiap untuk mencapai status endemi COVID-19. Hal tersebut juga terlihat dari adanya pelonggaran protokol kesehatan, seperti perusahaan yang kembali menerapkan work from office dengan kapasitas 70%, hingga transportasi umum yang bisa beroperasi 100%
