3. Efektivitas dan Efikasi Vaksin COVID-19 Â Â
Kementerian Kesehatan bersama Kementerian BUMN dan PT. Bio Farma harus memastikan berapa besar efektivitas dan efikasi (kemampuan vaksin untuk memberikan manfaat bagi individu yang diberi imunisasi) dari vaksin COVID-19 yang akan disuntikkan kepada penerima vaksin. Jika efikasi 90% maka vaksin harus disediakan lebih dari 100% atau ditambah 10% dari 182 juta agar mencapai target 70% dari jumlah populasi masyarakat Indonesia.
4. Distribusi Vaksin
Pengiriman atau pendistribusian vaksin dalam perjalanan menuju lokasi vaksinasi harus dipertimbangkan. Distribusi vaksin yang dikirm ke seluruh wilayah Indonesia tersebut mempertimbangkan vaksin COVID-19 yang rusak atau kurang baik kualitasnya.
5. Sumber Daya Manusia atau Pelaksana Vaksinasi COVID-19
Jumlah tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam proses vaksinasi dan kelompok prioritas yang akan menerima vaksinasi COVID-19 haru juga dipertimbangkan mengingat banyaknya penduduk Indonesia.
Dari waktu pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan memperkirakan bahwa proses vaksinasi akan berlangsung selama 15 bulan yaitu dimulai dari Januari 2021 hingga Maret 2022. Vaksinasi COVID-19 akan diselenggarakan di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia yang terbagi dalam 2 tahap/periode. Tahap pertama dilaksanakan pada Januari 2021 hingga April 2021 dengan prioritas penerima vaksin COVID-19 adalah untuk 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas pelayanan publik di 34 provinsi di Indonesia. Tahap kedua digelar selama 11 bulan, dimulai pada April 2021 hingga Maret 2022. Sehingga dengan estimasi ini akan menjangkau jumlah masyarakat yang melakukan vaksin mencapai populasi 181,5 juta orang/jiwa.
Dilansir dari laman Detiknews, selain adanya pendorong dari dana APBN, Indonesia juga mendapatkan vaksin gratis dari hasil perjanjian Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) COVAX Facility. Vaksin ini merupakan kerjasama pengembangan vaksin antara World Health Organization (WHO) dan GAVI. Formulir B vaksin GAVI COVAX Facility tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan. Penandatanganan dokumen tersebut untuk memastikan adanya keikutsertaan Indonesia dalam pengadaan 108 juta dosis vaksin gratis.
Selain vaksinasi berdampak sangat baik terhadap upaya penyelesaian pandemi, keputusan pemerintah dalam memberikan vaksin COVID-19 secara gratis juga dinilai sangat tepat karena dapat mencegah ledakan beban kas negara di masa depan, karena ancaman kesehatan masyarakat Indonesia juga akan membebani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
Dilansir dari laman Bisnis.com, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia harus memfokuskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut untuk vaksinasi.
"Daripada anggaran untuk kuratif, pengobatan, mending jor-joran di preventif. Kalau vaksinasi tidak diseriuskan, apalagi dikomersialisasikan, kuratifnya akan lebih tinggi, ujung-ujungnya beban bagi APBN," ujar Timboel kepada media Bisnis.com, Rabu (16/12/2020).
Presiden Jokowi Widodo juga memerintahkan para jajaran kabinet, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada anggaran tahun 2021.
