Kini dengan jumlah partai politik yang banyak, serta tidak ada yang amat dominan, maka situasi seperti di atas niscaya akan berulang. Sebagai gaya pemerintah pasca pemilu 2024.
Sekali lagi, kecuali bila ada satu partai politik yang dominan di DPR. Dengan jumlah legislator lebih dari 50 persen. Termasuk memenangkan kursi presiden.
Jika presiden terpilih, tidak didukung oleh jumlah anggota DPR yang memadai atau di atas 50%, tidak akan mudah jalannya pemerintahan.
Situasi akan menjadi buruk jika pemerintahan hanya didukung sebagian kecil partai dan perwakilan di legislatif.
Mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai lain. Agar memiliki kekuatan signifikan di DPR, sehingga pemerintahan tidak rentan kala direcoki oposisi dan bisa efektif.
Siapapun kelak individu yang terpilih sebagai presiden, harus punya skill menejerial yang kuat. Tidak sekedar jadi kuli pemotong kekuasaan, bagi-bagi peluang sumber uang.
Harus mampu mengelola koalisi, tidak asal-asalan menerima calon  menteri. Harus mampu berbagi kepentingan, tanpa terlalu banyak memberikan konsesi kepada partai dan menteri ke arah yang tidak dikehendaki.
Presiden terpilih harus punya nyali besar untuk mengganti menteri yang kurang kapabel, atau yang terlalu vulgar memperjuangkan kepentingannya diri dan kelompoknya sendiri.
Menurut ilmu politik, termasuk harus menghadapi proxy war  yang  dilancarkan dan dibiayai pihak asing, kolaborasi dengan oknum atau organisasi lokal yang berjuang untuk kepentingan sendiri dan abaikan kepentingan negara dan bangsanya.
Bila presiden terpilih hanya karena mengandalkan popularitas belaka, nasib negeri ini taruhannya. Indonesia untuk maju, butuh presiden keahlian menejerial dan langkah politik yang mumpuni. Punya  nyali besar.
Kini, partai politik sudah seharusnya mengajukan kandidat yang berpengalaman menejerial, sukses memimpin bisnis ataupun politik. Tidak asal populer.
