Kebijakan mengenai larangan mudik mulai bergulir kembali mendekat bulan Ramadhan tahun 2021 ini. Kebijakan ini sama seperti dengan kebijakan tahun 2020 sebelumnya karena terdapat masalah mengenai adanya pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai sampai tahun ini. Setiap kurun waktu tertentu siapapun penguasanya pasti terdapat kebijakan yang dikeluarkan, dan pasti terdapat masukan dan kritik. Larangan mudik ini berlaku pada transportasi publik yang ada pada kendali pemerintah, contohnya adalah kereta api, pesawat terbang garuda yang merupakan angkutan umum yang dijalankan oleh pemerintah. Setiap waktu mudik mau pulang ke kampung halaman ataupun maupun ziarah pasti akan dilarang dengan adanya kebijakan dari pemerintah.
Bung Moko menceritakan tentang pengalamannya mudik dan ziarah. Tidak mungkin dilarang oleh pemerintah untuk alasan bepergian semisal ziarah atau lebaran karena itu merupakan tradisi. Menurutnya tidak bisa dilarang dengan kaidah hukum, kecuali dilarang dengan fatwa dan sebagainya. Menutup jalan umum adalah melanggar hak publik, bagaimana jika sebaliknya rakyat menutup aliran pajak yang seharusnya disetor kepada pemerintah. Hal itu tetap tidak bisa. “Pemerintah secara bijaksana mengeluarkan peraturan tidak sepenuhnya untuk dipatuhi.” Peraturan itu serius atau bisa basa-basi saja. "Jangankan aturan seperti itu saja. Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi rakyat miskin dan terlantar dilindungi oleh negara. Penanggung jawab UUD itu siapa? Kalau bukan pemerintah, tapi tidak sepenuhnya dilaksanakan. Pemilik kekuasaan seharusnya memikirkan hal tersebut. Karena pemerintah juga manusia biasa. Pemerintah juga melanggar aturan yang mereka bikin sendiri. Melarang tradisi mudik dan ziarah adalah hal yang bertentangan dengan tradisi yang ada." kata beliau dalam acara Live Streaming Rabu Malam 7 April 2021 kemarin.
Peraturan larangan mudik ini sebenarnya juga banyak kelonggaran dan hanya basa-basi saja. Terdapat keanehan ketika pemerintah melarang adanya kerumunan di masyarakat, sementara untuk artis ketika melakukan acara resepsi mengundang kerumunan dan justru pemerintah hadir merayakan seperti mengikuti acara kenegaraan. Menurut Bung Moko adalah sesuatu yang menjijikkan. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan negara. Berbeda dengan adanya rakyat yang mengadakan acara yang mengakibatkan keramaian, malah diadili dan dihukum. Hal ini seperti menunjukkan adanya sok berkuasa dari pemerintah. Adanya cari muka penguasa di depan artis. Sebuah hal yang lucu menurut Bung Moko.
Terdapat keanehan ketika pemerintah melarang adanya kerumunan di masyarakat, sementara untuk artis ketika melakukan acara resepsi mengundang kerumunan dan justru pemerintah hadir merayakan seperti mengikuti acara kenegaraan. Menurut Bung Moko adalah sesuatu yang menjijikkan
Bung Moko mengatakan memang tidak suka dengan golongan radikal sebelah, dan justru membela teman-temannya yang sedang berkuasa, karena merupakan kewajiban kita untuk selalu mendukung pemerintah yang sah. Mendukung dengan berbagai macam cara. Ada yang mendukung dengan menyumbang, ada yang mendukung dengan kritik, dan sebagainya. Termasuk Bung Moko yang membela penguasa dengan cara mengkritik dengan baik dan benar. Naiknya penguasa karena didukung oleh rakyat kecil, bukan oleh artis. Makanya penguasa harus membela kembali kepentingan rakyat. Terjadinya standar ganda pada pemerintah karena terdapat ketidakberpihakan terhadap beberapa golongan yang memang tidak disukai. Hal ini adalah sesuatu yang abu-abu menurutnya.
Dian sebagai peserta Live Streaming memberi tambahan dan tanggapan mengenai larangan mudik ini. " Menjadi pertanyaan kenapa mudik dilarang kembali, sementara saat ini Indonesia sudah melakukan vaksinasi, padahal banyak acara besar yang syaratnya melakukan yang namanya vaksinasi terlebih dahulu, harus menyertakan surat vaksin. Vaksin itu bisa melindungi kita dari Corona. Padahal jika mudik itu dilarang, tidak hanya merugikan secara materiil dan ekonomi saja, tetapi berdampak pada psikis masyarakat juga. Fungsi vaksin itu untuk apa sih, jika vaksin itu bisa melindungi kita, dan kita sudah divaksin, berarti bisa ikut mudik, kondisi sekarang ini kita sudah bisa lihat banyak terjadinya wisata ke mana saja, bisa dilihat banyak tempat wisata dibuka."
Kemudian Bung Moko menjawab bahwa "Pada intinya namanya vaksinasi ini dipertanyakan apakah bisa melindungi kita dari virus corona ini. Tidak, kita tidak terlindungi, tetapi cuma meningkatkan daya tahan tubuh terhadap virus. Tetapi hal ini belum selesai. Vaksinasi belum diketahui apakah tubuh kita bisa bertahan lagi terhadap virus ini. Vaksinasi ini cuma permainan saja. Tetapi vaksinasi ini adalah sebuah ikhtiar sebagai usaha kita untuk melindungi diri kita. Pembelian vaksinasi ini adalah sebuah hal yang penting daripada vaksinasi itu sendiri. Terdapat kepentingan di baliknya."
"Belum ada jurnal sahih bagaimana vaksin terutama sinovac ini efektif menurutnya. Tapi ikhtiar itu penting. Ikhtiar dengan vaksinasi itu cuma satu-satunya jalan saja. Untuk masalah keberhasilan antara vaksin itu tidak jelas, sementara jamu yang dikonsumsi masyarakat juga tidak jelas juga. Terdapat permasalahan dalam campur tangan permainan kepentingan. Karena jika rakyat yang membuat jamu akan dipermasalahkan sebagai alternatif obat." kata Bung Moko.
Kedaulatan kita di bidang kesehatan kita masih 0 (nol). Inti membicarakan pandemi dan vaksin ini adalah masalah kedaulatan bidang kesehatan kita. Semua vaksin itu impor, dan paracetamol sebagai obat generic juga impor. Hampir 100% dunia kesehatan itu impor, karena kita tidak berdaulat dalam bidang kesehatan. Begitu kita menghadapi pandemi, kita langsung kelabakan.
"Negara sudah baik pada pemerintahan sekarang, berbeda dengan zaman pemerintahan sebelumnya di mana ketika kita sakit, maka kita akan menghabiskan banyak uang untuk melakukan penyembuhan dan perawatan bahkan sampai dengan menjual semua aset kita. Zaman sekarang bahkan telat membayar BPJS akan tetap dilayani, semua sudah ditanggung negara. Total 74 triliun sudah dibeli vaksin. Terdapat permainan dalam pembelian vaksin impor yang dilakukan oleh pemerintah. Terdapat banyak alasan yang diberitakan mengenai kendala mengenai pembuatan dan pembelian vaksin dari luar negeri. Karena dokter bukan merupakan pedagang. Dokter tidak memiliki obat, karena dokter adalah pengguna akhir. Ujung-ujungnya nanti adalah ke pendidikan kita, yaitu pendidikan kedokteran kita. Karena pendidikan medis kedokteran kita tidak berasal dari akar tradisi bumi nusantara kita. Berbeda dengan kedokteran cina, entah itu benar atau salah, ilmu kedokteran cina ini berbeda dengan tradisi kedokteran barat. Karena terdapat perbedaan latar belakang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Sementara di sini ahli medis tradisional kita disebut dengan dukun, dan dukun ini malah disalahkan dan dihukum. Dukun ini tidak diayomi, tetapi malah dimusuhi, karena dokter membawa misi, sehingga musuh utama adalah jamu. Jamu adalah pertahanan terakhir yang harus dilawan. Jamu adalah musuh. Jamu harus sesuai saran dokter, tetapi dokter tidak memakai jamu. Begitulah contoh membunuh tradisi jamu. Terdapat metodologi berbeda. " ujar Bung Moko.
Bung Moko menjelaskan bahwa vaksin adalah satu-satunya ikhtiar yang dipropagandakan kepada rakyat. Contoh lain dari ikhtiar menjaga kesehatan adalah dengan mencuci tangan. Semisal dengan adanya hand sanitizer, yang sebenarnya terdapat kandungan alkohol, sementara rakyat juga bisa membuat alkohol untuk menjadi bahan hand sanitizer, sehingga akan membuat perekonomian rakyat terbantu. Lalu terdapat propaganda untuk menggunakan sabun cuci tangan sebagai alternatif yang lebih baik untuk melawan penggunaan hand sanitizer. Begitu juga dengan adanya masker. Pada awal pandemi terdapat kontroversi penggunaan masker tidak wajib bagi yang sehat, hingga akhirnya diberlakukan kebijakan wajib menggunakan masker dari WHO yang kemudian diikuti oleh pemerintah. Pembuatan peraturan dilakukan untuk menguntungkan penguasa yang ada. Terdapat kejanggalan jumlah kasus positif karena ada masalah dengan adanya pemeriksaan.
Nia sebagai peserta kajian juga melontarkan pertanyaan, "Larangan Mudik akan dilaksanakan dan berdampak pada wisata dan ekonomi, bagaimana tanggapan pak dokter?"
Menurut Bung Moko dampak larangan mudik pada ekonomi tidak ada, karena memang tidak ada yang mematuhi peraturan itu. Tetapi pariwisata kita tidak perlu menunggu lebaran juga sudah bangkit setelah jatuh sejak awal pandemi. Bahkan banyak tempat pariwisata yang sudah buka kembali bahkan sampai ramai dan penuh. Tempat wisata sampai membludak. Kenapa bisa membludak? Karena berbeda dengan pemberitaan tentang COVID-19 ini di sosial media. Karena yang ada adalah berita yang dibesar-besarkan. Karena setiap kasus positif COVID-19 ini dibesar-besarkan. Virus ini nyata adanya. Tetap memakai masker untuk menghormati pemerintah atau penguasa sebagai tuntunan keimanan kita. Menghormati sesama juga. Siapa sih orang yang mematuhi protokol kesehatan? Karena itu hanya basa-basi media saja. Sementara di lapangan berbeda kenyataannya. Kita tetap santai saja dengan keadaan sekarang.
Bung Moko akhirnya menanyakan kenapa pandemi ini ada? Karena WHO tidak bekerja, karena tidak mengajarkan dan memberitahukan kepada dokter. Karena yang penting adalah adanya keuntungan yang didapat dari pandemi.
Anggun sebagai peserta juga memberi pertanyaan sebagai berikut, "Jika pemerintah benar menetapkan larangan mudik, bagaimana pemerintah mengatur pemudik yang akan pulang kampung. Sementara larangan mudik akan berdampak pada ekonomi juga, seperti pendapatan pemerintah akan berkurang dari pemasukan tol, pelabuhan, dan bandara. Hal ini berlaku pada TNI, POLRI, dan rakyat, sementara apakah pemerintah berlaku juga?".
Bung Moko menerangkan bahwa hal yang bisa diatur pemerintah adalah yang berada pada bawah pemerintah. Sementara swasta tidak bisa diatur. Pemerintah hanya bisa ngatur aparatnya. Yang dikhawatirkan adalah menyetop di jalan umum, bukan jalan tol. Karena jalan tol adalah tempat pemasukan pemerintah. Hal ini berimbas pada ekonomi masyarakat. Jalan tol bisa dimasuki mobil, berbeda dengan motor bisa masuk jalan-jalan tikus. Pemerintah mengeluarkan aturan tetapi masih banyak celah di lapangan. Menurut saya adalah pemerintah melarang aparatnya saja. Pemerintah hanya bisa mengatur hal yang ada di bawahnya saja. Tidak swasta.
Peraturan bisa diubah karena masih banyak kelonggaran yang ada. Karena secara teknis itu sulit.
Terakhir, Bung Moko menjelaskan juga bahwa terdapat hubungan dengan yang namanya uang. THR tidak langsung pemerintah kepada petugas dengan mencari uang pungli di jalan saat ada yang namanya pelarangan mudik. Pemberhentian mudik tidak ada di lapangan karena ada yang namanya pungli dari petugas kepada pemudik yang tetap nekat pulang kampung dan berwisata. Kalau tidak ada yang lewat jalan umum, lewat jalan tol dan nanti akan masuk ke pemasukan pemerintah. Aturan dilarang mudik ini karena karena ada kepentingan di dalamnya. Maksud pemerintah sebenarnya cuma untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. TRADISI MUDIK ini bukan tradisi Islam, tetapi tradisi Nusantara. Ketika pemerintah serius melarang mudik, akan timbul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini akan berdampak pada masyarakat tidak percaya peraturan pemerintah kedepannya, hal ini adalah hal yang ditakutkan pada kedepannya.
