Kebijakan Pemerintah yang Gak Penting-Penting Amat tapi demi "Kepentingan Bersama"

Bung Moko menjelaskan bahwa vaksin adalah satu-satunya ikhtiar yang dipropagandakan kepada rakyat. Contoh lain dari ikhtiar menjaga kesehatan adalah dengan mencuci tangan. Semisal dengan adanya hand sanitizer, yang sebenarnya terdapat kandungan alkohol, sementara rakyat juga bisa membuat alkohol untuk menjadi bahan hand sanitizer, sehingga akan membuat perekonomian rakyat terbantu. Lalu terdapat propaganda untuk menggunakan sabun cuci tangan sebagai alternatif yang lebih baik untuk melawan penggunaan hand sanitizer. Begitu juga dengan adanya masker. Pada awal pandemi terdapat kontroversi penggunaan masker tidak wajib bagi yang sehat, hingga akhirnya diberlakukan kebijakan wajib menggunakan masker dari WHO yang kemudian diikuti oleh pemerintah. Pembuatan peraturan dilakukan untuk menguntungkan penguasa yang ada. Terdapat kejanggalan jumlah kasus positif karena ada masalah dengan adanya pemeriksaan. 

Nia sebagai peserta kajian juga melontarkan pertanyaan, "Larangan Mudik akan dilaksanakan dan berdampak pada wisata dan ekonomi, bagaimana tanggapan pak dokter?"

Menurut Bung Moko dampak larangan mudik pada ekonomi tidak ada, karena memang tidak ada yang mematuhi peraturan itu. Tetapi pariwisata kita tidak perlu menunggu lebaran juga sudah bangkit setelah jatuh sejak awal pandemi. Bahkan banyak tempat pariwisata yang sudah buka kembali bahkan sampai ramai dan penuh. Tempat wisata sampai membludak. Kenapa bisa membludak? Karena berbeda dengan pemberitaan tentang COVID-19 ini di sosial media. Karena yang ada adalah berita yang dibesar-besarkan. Karena setiap kasus positif COVID-19 ini dibesar-besarkan.  Virus ini nyata adanya. Tetap memakai masker untuk menghormati pemerintah atau penguasa sebagai tuntunan keimanan kita. Menghormati sesama juga. Siapa sih orang yang mematuhi protokol kesehatan? Karena itu hanya basa-basi media saja. Sementara di lapangan berbeda kenyataannya. Kita tetap santai saja dengan keadaan sekarang. 

Bung Moko akhirnya menanyakan kenapa pandemi ini ada? Karena WHO tidak bekerja, karena tidak mengajarkan dan memberitahukan kepada dokter. Karena yang penting adalah adanya keuntungan yang didapat dari pandemi. 

Anggun sebagai peserta juga memberi pertanyaan sebagai berikut, "Jika pemerintah benar menetapkan larangan mudik, bagaimana pemerintah mengatur pemudik yang akan pulang kampung. Sementara larangan mudik akan berdampak pada ekonomi juga, seperti pendapatan pemerintah akan berkurang dari pemasukan tol, pelabuhan, dan bandara. Hal ini berlaku pada TNI, POLRI, dan rakyat, sementara apakah pemerintah berlaku juga?".

Bung Moko menerangkan bahwa hal yang bisa diatur pemerintah adalah yang berada pada bawah pemerintah. Sementara swasta tidak bisa diatur. Pemerintah hanya bisa ngatur aparatnya. Yang dikhawatirkan adalah menyetop di jalan umum, bukan jalan tol. Karena jalan tol adalah tempat pemasukan pemerintah. Hal ini berimbas pada ekonomi masyarakat. Jalan tol bisa dimasuki mobil, berbeda dengan motor bisa masuk jalan-jalan tikus. Pemerintah mengeluarkan aturan tetapi masih banyak celah di lapangan. Menurut saya adalah pemerintah melarang aparatnya saja. Pemerintah hanya bisa mengatur hal yang ada di bawahnya saja. Tidak swasta. 

Peraturan bisa diubah karena masih banyak kelonggaran yang ada. Karena secara teknis itu sulit.

Anggun Kumala Sari sebagai peserta Ngaji Marhaenisme Kajian Trending Rabu Malam

Terakhir, Bung Moko menjelaskan juga bahwa terdapat hubungan dengan yang namanya uang. THR tidak langsung pemerintah kepada petugas dengan mencari uang pungli di jalan saat ada yang namanya pelarangan mudik. Pemberhentian mudik tidak ada di lapangan karena ada yang namanya pungli dari petugas kepada pemudik yang tetap nekat pulang kampung dan berwisata. Kalau tidak ada yang lewat jalan umum, lewat jalan tol dan nanti akan masuk ke pemasukan pemerintah. Aturan dilarang mudik ini karena karena ada kepentingan di dalamnya. Maksud pemerintah sebenarnya cuma untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. TRADISI MUDIK ini bukan tradisi Islam, tetapi tradisi Nusantara. Ketika pemerintah serius melarang mudik, akan timbul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini akan berdampak pada masyarakat tidak percaya peraturan pemerintah kedepannya, hal ini adalah hal yang ditakutkan pada kedepannya.