Sebagaimana diketahui, Nasdem yang dimotori oleh Surya Paloh saat ini telah resmi memilih langkah yang 'bersebrangan' dengan Jokowi yakni mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 bersama dengan PKS dan Demokrat.
PKS dan Demokrat selama ini diketahui merupakan dua partai politik yang menjadi 'oposisi' pemerintahan Jokowi karena memilih berada diluar pemerintahan dan kerap kali melontarkan kritik-kritik pedas terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi.
Karena pilihan politik partai Nasdem yang mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres 2024 inilah yang kemudian membuat hubungan antara Jokowi-Nasdem terlihat menjadi renggang dan kurang harmonis.
Salah satu pihak yang menuding adanya unsur politis dibalik pemeriksaan SYL oleh KPK adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana.
Denny bahkan menuding bahwa pemeriksaan SYL oleh KPK adalah sebagai bentuk upaya penjegalan pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem bersama dengan partai lain dari Koalisi Perubahan.
Tudingan itu diungkapkan oleh Denny melalui akun Twitternya pada Rabu (14/6/2023).
"Seorang menteri dengan inisial S*L. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP (Koalisi Perubahan untuk Persatuan), dan menjegal pencapresan Anies Baswedan," kata Denny dalam cuitannya di akun Twitter miliknya.
KPK-Nasdem kompak membantah isu politis dibalik pemeriksaan SYL oleh KPK
Menanggapi adanya isu politis atas pemeriksaan KPK terhadap Mentan SYL, Ketua KPK Firli Bahuri tegas membantah tudingan miring tersebut.
Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim, bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, lembaga antirasuah tidak terpengaruh oleh kekuasaan apapun.
Menurut FIrli, KPK dalam menjalankan tugasnya selalu bekerja secara profesional dan harus mempertanggungjawabkan setiap kasus yang diusut kepada publik.
