Mohon tunggu...
Sultoni
Sultoni Mohon Tunggu... Freelancer - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik AMATIRAN yang Suka Bola dan Traveling

Penulis lepas yang memiliki ketertarikan pada isu-isu sosial politik, kebijakan publik, bola dan traveling

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Meluruskan Pemahaman Keliru dari Beberapa Media Massa Online tentang Aksi Demo Pada Rabu (25/1/23) di Depan Gedung DPR/MPR Jakarta

26 Januari 2023   01:17 Diperbarui: 27 Januari 2023   05:50 747
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Tangkapan layar dari berita CNBCIndonesia.com. Foto : dokpri

Kepala desa mayoritas tergabung dalam organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PABDESI), sedangkan perangkat desa mayoritas tergabung dalam organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

Akibat dari perbedaan kepentingan antara kepala desa dan perangkat desa diatas khususnya yang berkaitan dengan lamanya masa jabatan, kesejahteraan dan status kepegawaian, maka mereka pun kemudian akhirnya berlomba-lomba untuk memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing kepada pemerintah dan DPR melalui organisasi yang menaungi mereka.

Nah, hal itulah yang kemudian melatarbelakangi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan kepala desa pada tanggal 17 Januari 2023 yang lalu dan disusul dengan aksi unjuk rasa oleh ribuan perangkat desa pada hari ini di depan gedung DPR/MPR, Jakarta.

Misi yang dibawa oleh kedua unsur dari pemerintah desa inipun dalam menyuarakan aspirasi mereka melalui unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR juga berbeda.

Kepala desa mengusung misi untuk meminta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun serta peningkatan kesejahteraan kepada pemerintah, sedangkan perangkat desa membawa misi menuntut kejelasan status mereka serta peningkatan kesejahteraan bagi perangkat desa.

Tuntutan yang berbeda, organisasi profesi yang tidak sama serta pelaksanaan aksi unjuk rasa yang tidak  dilaksanakan secara bersama-sama dan dalam waktu yang bersamaan semakin menegaskan bahwa hubungan dari kedua unsur penyelenggara pemerintah desa ini sepertinya memang tidak sedang baik-baik saja.

Nah, itulah sedikit ulasan tentang makna yang sebenarnya dari aparatur pemerintah desa menurut penulis dan beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa terjadi aksi unjuk rasa yang berdekatan waktunya namun berbeda orangnya berkaitan dengan aparatur pemerintah desa.

Semoga bermanfaat!

Demikian dari Jambi untuk Kompasiana. Salam....

Pematang Gadung, 25 Januari 2023

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun