Lalu apa kabar?
SBY sudah mengucapkan perpisahan, tongkat pemerintahan sudah beralih ke Joko Widodo. Sementara masalah itu sama sekali belumlah tuntas.
Di sini Jokowi pun masih harus memikirkan gejolak yang juga terjadi di Papua. Maklum OPM sendiri telah berdiri sejak 1965. Berbeda dengan GAM, OPM sejauh ini cenderung menolak berkompromi. Mereka masih terus bergerak. Mereka cenderung bersikukuh mengikuti pesan dalam "lagu kebangsaan" yang juga sangat dihafal oleh anggota mereka, "Hai tanahku Papua, Kau tanah lahirku, Ku kasih akan dikau, sehingga ajalku."
Perspektif yang masih dipegang pihak OPM hingga kini tak lebih, eksistensi pemerintah pusat di tanah Papua tak lebih dari pendudukan militer saja. Mereka masih menafikan Penentuan Pendapat Rakyat atau yang dikenal dengan Pepera pada 1969.
Jangan lupa, kedua organisasi ini masih memiliki keterikatan. Lantaran di masa lalu terdapat semacam ikatan persaudaraan yang terjalin antara Muhammad Hasan Tiro di Aceh dan Moammar Khadafi di Libya. Meski dua tokoh ini sama-sama telah meninggal dunia, tapi bagaimanapun mereka masih memiliki "anak ideologis". Dari sanalah maka berbagai kemungkinan di masa depan masih memungkinkan terjadi.
Saya pribadi, seperti halnya sebagian besar masyarakat di Aceh dan Papua yang pernah merasakan seperti apa getirnya pendekatan-pendekatan represif yang dilakukan pemerintah pusat, berharap memori buruk masa lalu tak lagi terulang di era Jokowi yang notabene sebagai pilihan mayoritas rakyat.
Maka itu, jika "blusukan" merupakan metode yang juga menjadi jurus andalan Jokowi mendeteksi masalah di masyarakatnya, maka saya kira blusukannya ketika sudah menjadi seorang presiden juga bisa dilakukan saksama di kedua daerah itu.
Walaupun katakanlah dengan segala kelebihan kekurangannya, SBY sebagai pendahulu Jokowi juga sudah melakukan berbagai langkah yang memungkinkan untuk menjawab masalah itu, namun mau tak mau harus  diakui bahwa solusi yang pernah diambil sama sekali belum komprehensif.
Artinya, gejolak-gejolak tersebut untuk beberapa lama memang teredam dengan berbagai solusi yang telah diambil. Tapi, siapa bisa memastikan gejolak itu takkan timbul kembali? Semoga saja, persoalan ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan baru Jokowi yang memiliki partner dalam bertukar pikir, Jusuf Kalla yang merupakan wakil presiden RI kedua kalinya.
Faktor Kalla
Memang, berharap Jokowi sepenuhnya untuk menuntaskan persoalan itu, bisa jadi sedikit berlebihan. Iya, jika hanya pada dirinya saja. Tapi keberadaan Jusuf Kalla sedikitnya akan bisa membantu Jokowi untuk menemukan langkah tepat menghadapi itu.
