Revolusi Mental, Rajawali Bangkit di Tahun Percepatan

...

“Saya memiliki keyakinan yang sama dengan Bung Karno bahwa pergerakan yang ingin kita bangun adalah pergerakan menjebol mentalitas bangsa yang masih berada dalam ketidakadilan, ketidak merdekaan, ketertindasan serta membangun sebuah mentalitas baru sebagai bangsa yang merdeka seratus persen. Makna mendasar yang paling dasar dari kemerdekaan dan makna terdalam dari sebuah perubahan mental, dari sebuah revolusi mental.

Ayo kerja, sesungguhnya ada perwujudan praktis dari gerakan revolusi berfikir, revolusi pola pikir, revolusi karakter dan revolusi mental. Revolusi mental itu bukan hanya untuk rakyat, namun harus menjangkau dan mengikat para penyelenggara negara. Para penyelenggara negara memiliki tanggung jawab, memiliki moral maupun konstitusional untuk bekerja jujur, untuk bekerja tanpa pamrih, untuk bekerja melayani rakyat secara paripurna.”

…

Presiden Jokowi, Pidato Sambutan 70 Tahun Indonesia Merdeka

[caption caption="diambil dari jpnn (http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=253493)"][Presiden Jokowi ditengah massa relawan saat kampanye di GBK]

Revolusi Mental yang menjadi dasar dari cita-cita perubahan dalam Pemerintahan Jokowi sangat jelas mengandung pesan bahwa, terutama sekali, harus menjangkau dan mengikat para penyelenggara Negara.

Itulah yang dimaksud oleh Presiden Jokowi ketika ia juga menulis di Kompas Cetak pada 10 Mei 2014. Jokowi yang kala itu masih sebagai Calon Presiden dari PDI Perjuangan mengatakan bahwa Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, kita perlu melakukan revolusi mental.

Perjalanan bangsa Indonesia yang telah 70 tahun merdeka dan 17 tahun melewati era reformasi, menurut pandangan Calon Presiden Jokowi dalam opini kompas cetak tersebut, ternyata masih menyimpan sejumlah tradisi atau budaya yang pernah tumbuh subur serta berkembang di alam represif Orde Baru.

Sejumlah tradisi atau budaya yang sempat subur dan berkembang di era Orde Baru tersebut, seperti korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis; ternyata masih menyelimuti para penyelenggara Negara atau sebagian warga Negara kita.

Menurut Calon Presiden Jokowi kala itu, “Kesemuanya ini masih berlangsung, dan beberapa di antaranya bahkan semakin merajalela, di alam Indonesia yang katanya lebih reformis”.

Ya, Revolusi Mental memang akan membawa suasana kehidupan warga Negara bangsa ini menjadi lebih dinamis daripada sebelumnya yang seolah terlihat anteng atau tenang, tapi diakhirnya justru menumpuk berbagai persoalan yang membebani langkah anak-anak bangsa menuju cita-cita perubahannya. Setidaknya, inilah fakta yang terjadi paska kekuasaan Orde Baru lengser dan 10 tahun SBY berkuasa.

Tentang bagaimana borok persoalan di negeri ini diwariskan oleh Orde Baru, sebagian besar generasi millennium saat ini mulai membacanya dari berbagai literartur yang tersedia dalam dunia darling. Juga tentang berbagai persoalan yang ditinggalkan oleh pemerintahan SBY selama 10 tahun terkini juga kita dapat merasakannya secara langsung. Salah satu diantaranya adalah warisan penyusunan APBN 2015 dari pemerintahan SBY yang akhirnya membuat awal Pemerintahan Jokowi kesulitan menggunakan ruang fiscal yang tersedia untuk merealisasikan visi misi dan program aksi Trisakti dan Nawacita.

Selain soal cara-cara kotor yang dimainkan oleh kekuatan parpol di KMP di Parlemen, yang katanya oposisi, sesungguhnya juga masih terdapat beberapa jebakan dalam kebijakan strategis dari pemerintahan SBY. Diantaranya adalah berkaitan dengan kontroversi perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Adian Napitupulu beberapa hari yang lalu di berbagai media massa, PP 77 tahun 2014 yang pada saat deregulasi paket kebijakan ekonomi Pemerintah Jokowi ingin dirubah oleh Menteri ESDM, Sudirman Said, PP 77 tahun 2014 itu ditetapkan oleh Pemerintah SBY pada 14 Oktober 2014. Sebelum mengalami perubahan ketiga menjadi PP 77 tahun 2014, PP tersebut adalah PP  23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam PP 23 tahun 2010 tersebut, sesungguhnya Freeport memiliki kewajiban melakukan divestasi saham sebesar 51%, bukan hanya 30% seperti yang tertuang dalam PP 77 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan SBY, cq Plt Menteri ESDM (Chairul Tanjung).

Oleh karena berbagai rintangan dan roadmap pembangunan jangka panjang nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan SBY melalui RPJP 2005-2025, orientasi kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini (RPJMN III 2014-2019) harus berhadapan dengan berbagai warisan kebijakan di era Pemerintahan sebelumnya. Sehingga tepat bagi Jokowi yang telah canangkan gerakan Ayo Kerja pada tahun pertama pemerintahannya dan kini tetapkan tahun kedua pemerintahannya sebagai Tahun Percepatan.

Tak heran ketika kita kemudian mendengar pesan langsung dari Jokowi bahwa Revolusi Mental yang terjadi kini memang mendorong kondisi menjadi dinamis, karena tujuannya adalah membersihkan pemburu rente didalam pemerintahan. Ya, karena Revolusi Mental harus diarahkan yang utama kepada para pejabat penyelenggara Negara.

“Menurut Presiden hambatan birokrasi memang ada, untuk itu perlu terobosan. Untuk itu dibutuhkan menteri yang punya nyali dan berani. Gaduh tidak masalah, yang penting berani melawan mafia dan pemburu rente,” demikian disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 7 Januari 2016 kepada para relawan yang tergabung di Seknas Jokowi, KA-PT, Projo, Almisbat, BaraJP, Duta Jokowi, RPJB, Kornas, Pospera, KIB, PIR dan lainnya.

Ketika sebagian kalangan masih menilai Kabinet Keja Jokowi terus buat kegaduhan, namun saya sendiri menilai itu sebagai proses dinamis di era keterbukaan. Ini sesungguhnya adalah buah dari kebangkitan generasi sukarelawan yang secara militan berjuang tanpa pamrih dan bersama-sama memenangkan pemilu 2014 dan menghantarkan Jokowi di kursi Presiden RI ke 7.

Presiden Jokowi juga sangat tinggi apresiasinya terhadap para sukarelawan dan generasi melek teknologi informasi yang makin berkembang saat ini. Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan di akun twitternya @jokowi sangat berharap kepada para blogger dan netizen yang memiliki pemikiran jujur dan kaya sudut pandang.

Revolusi Mental Pejabat Publik di Tahun Percepatan

Memasuki 2016, Presiden Jokowi telah menetapkannya sebagai Tahun Percepatan. Namun demikian, tak sedikit dari sebagian kalangan yang ingin menghambat strategi pemerintahan Jokowi di tahun 2016 ini. Misalnya saja, masih ada sebagian menteri yang belum paham visi dan misi dan program aksi Presiden Jokowi, yaitu Trisakti dan Nawacita.

Melalui berbagai opini yang berkembang melalui media massa atau social media, tak sedikit sebagian kalangan terus menggerogoti rencana-rencana pemerintah untuk memulai pembangunan politik yang berdaulat, ekonomi yang mandiri dan kebudayanan yang berkepribadian. Misalnya saja adalah beberapa opini yang mencoba untuk mendistorsi beberapa keberhasilan pemerintahan Jokowi dengan cara menciptakan framing bahwa sumber hambatan tersebut adalah Menko Rizal Ramli.

Aneh memang framing ini ketika kita salami lebih mendalam. Dimana letak keanehannya? Letak keanehannya adalah pada argumentasi yang dibangun oleh haters Menko Rizal Ramli dengan mengatakan bahwa Menko yang kini mulai memperkenalkan Jurus Rajawali Bangkit ini tidak memiliki prestasi sama sekali semenjak ia dilantik pada 12 Agustus 2015 lalu. Bahkan ada yang memutarbalikkan fakta dengan bahwa sosok yang pernah mengenyam penajar Orde Baru dan dikenal tak pernah mau kompromi dengan praktek KKN dan anti demokrasi selama ini adalah menteri yang gagal mengkonsolidasikan jajaran menteri teknis yang berada dibawah koordinasinya. Namun tak apa tindakan tak adil itu muncul, karena kita dapat meng-croschek-nya di berbagai kanal media massa. Dan sila untuk membaca ini tulisan berikut Jurus “Rajawali Bangkit” Rizal Ramli (Melihat Langkah-langkah Menko Rizal Ramli dalam Kabinet Jokowi).

[caption caption="Presiden Jokowi bersama Menko Rizal Ramli"]

[Presiden Jokowi bersama Menko Rizal Ramli]

Framing opini yang mendistrosi berbagai langkah-langkah Rizal Ramli ini memang perlu kita berikan bukti-bukti yang memudahkan kita menelusurinya. Misalnya, langkah Menko Rizal di Listrik 35.000 MW, Dwelling Time, Freeport, Pemberantasan Mafia Garam, pembentukan Badan Otorita Pariwisata, Badan Otorita Danau Toba, Bebas Visa Kunjungan (bersama Kementerian Luar Negeri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Pariwisata, Bea Cukai dan Kementerian Keuangan), Pembentukan Dewan Air Nasional, dll.

Untuk mengenal bagaimana sosok Menko yang memiliki track record sebagai penasehat ahli dalam panel ekonomi PBB ini, kita bisa melihat apa saja yang ia lakukan ketika berada di Bulog (April 2000-Agustus 2000), Menko Perekonomian (Agustus 2000-Juni 2001) dan Menteri (Keuangan Juni-Juli 2001) pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Mari kita pelajari bersama-sama langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan Rizal Ramli ketika itu :

1. Selaku Kepala Bulog (April 2000-Agustus 2000)

1. RR membuat gebrakan dengan mempensiun-dinikan 80 pejabat Bulog yang kinerjanya tidak sesuai semangat Reformasi. Selain itu ia juga memutasikan lebih dari 200 pejabat Kasub Dolog. Pejabat yang baik, jujur, dan pekerja keras ditempatkan di Dolog Kelas I dan II (yang wilayah operasinya besar), sementara yang berkinerja “memble” dioper ke Dolog kelas III (yang wilayah operasinya kecil). Sejak itu praktek patgulipat di Bulog menciut.
2. RR berhasil meningkatkan harga patokan gabah. Pembelian yang dilakukan Bulog dari petani hanya dalam bentuk gabah, bukan beras. Ditjen Bea Cukai diminta memasukkan impor beras ke dalam jalur merah, sehingga manipulasi volume dan harga impor beras bisa dimonito secara lebih ketat.
3. RR berhasil memangkas rekening Bulog dari sebelumnya 117 rekening menjadi hanya 9 rekening. Sistem pembukuan Bulog dibenahi sehingga lebih transparan dan akuntabel. RR meninggalkan lembaga itu pada Agustus 2000 dengan posisi keuangan surplus trilyunan rupiah.

2. Selaku Menteri Perekonomian (Agustus 2000-Juni 2001)

1. RR menolak didikte IMF. Dari sekitar 120-an prakondisi yang diajukan IMF, hanya 60-80-an butir yang diterima[xv]. Pertama kali dalam sejarah LoI dibuat oleh bangsa sendiri, di mana biasanya dalam pembuatan LoI sebelumnya selalu IMF yang mendikte pemerintah Indonesia. Bahkan RR berhasil mendesakkan 10 Program Pemulihan Ekonomi pemikirannya ke dalam LoI.
2. RR berhasil menurunkan angka pengangguran sebanyak 1 juta orang dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi menjadi 4,8% pada tahun 2000, jauh lebih tinggi target semula yang diperkirakan sekitar 2-3% (naik dua kali lipat dari perkiraan). Hal baik ini dapat terwujud akibat 10 Program Pemulihan Ekonomi yang dicanangkan RR.
3. RR memimpin peyelamatan IPTN pada tahun 2000. IPTN dinyatakan sebagai BUMN dan namanya diubah menjadi PT Dirgantara Indonesia (DI). Perusahaan ini mulai mengembangkan jasa pembuatan spare parts dan komponen pesawat. Pada 1999, PT DI masih merugi Rp 75 miliar dan angka penjualannya hanya Rp 508 miliar. Pada tahun 2001, PT DI meraih laba Rp 11 miliar dan angka penjualannya Rp1,4 trilyun.
4. RR melakukan kebijakan terobosan dengan menghapuskan cross-ownership dan cross-management antara PT Telkom dan PT Indosat. Lewat kebijakan tersebut negara berhasil memperoleh tambahan penerimaan Rp 4,2 trilyun tanpa menjual selembar pun saham Telkom atau Indosat.
5. RR berhasil meyakinkan kreditor untuk memberi pinjaman 5,3 miliar dollar AS termasuk hibah 30 juta dollar AS. Nilai hibah tersebut merupakan yang tertinggi selama hubungan Indonesia dengan CGI. Ketika itu, RR tidak menyertakan Wijoyo Nitisastro, ekonom yang dimitoskan memiliki jaringan dan pengaruh sangat besar di kalangan negara kreditor.
6. RR berhasil dalam renegosiasi harga listrik swasta yang dijual ke PLN. Harga jual listrik swasta bisa ia turunkan dari 7 sen dollar AS per KWh menjadi 4 sen dollar AS per KWh. Dalam renegosiasi ini RR sempat mendapat banyak tekanan dari senator di AS maupun lembaga internasional.

3. Selaku Menteri Keuangan (Juni-Juli 2001)

1. Pada Juli 2001, Bank Internasional Indonesia (BII) dilanda isu rush. IMF dan Bank Dunia memberikan saran penyelamatan, pertama, BII diberi rekapitalisasi tambahan senilai Rp 4,2 trilyun, kedua, BII dilikuidasi dengan biaya Rp 5 trilyun. RR memilih jalan sendiri. Ia memakai strategi public relation dan mengulur waktu demi membuat nasabah BII lebih tenang― rush pun berhenti. Dengan ini RR berhasil menyelamatkan BII tanpa negara mengeluarkan sepeserpun uang rakyat.
2. RR berhasil meyakinkan anggota DPR untuk melakukan revisi APBN 2001 hanya dalam tempo empat hari (13-16 Juni 2001). Padahal revisi APBN biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Prestasi pembahasan revisi APBN yang supercepat ini menunjukkan kemampuan RR melakukan terobosan memanfaatkan jaringan lobinya di DPR.

Jadi, inilah sesungguhnya Revolusi Mental seperti yang disampaikan oleh Jokowi ketika berpidato dalam pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh. Presiden Jokowi saat dilantik, mengangkat kembali pidato Bung Karno dalam Peringatan 17 Agustus 1957 yang ia sebut sebagai “A year of decision” atau Satu Tahun Penentuan : “Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala”.

Salam.