Revolusi Mental, Rajawali Bangkit di Tahun Percepatan

Melalui berbagai opini yang berkembang melalui media massa atau social media, tak sedikit sebagian kalangan terus menggerogoti rencana-rencana pemerintah untuk memulai pembangunan politik yang berdaulat, ekonomi yang mandiri dan kebudayanan yang berkepribadian. Misalnya saja adalah beberapa opini yang mencoba untuk mendistorsi beberapa keberhasilan pemerintahan Jokowi dengan cara menciptakan framing bahwa sumber hambatan tersebut adalah Menko Rizal Ramli.

Aneh memang framing ini ketika kita salami lebih mendalam. Dimana letak keanehannya? Letak keanehannya adalah pada argumentasi yang dibangun oleh haters Menko Rizal Ramli dengan mengatakan bahwa Menko yang kini mulai memperkenalkan Jurus Rajawali Bangkit ini tidak memiliki prestasi sama sekali semenjak ia dilantik pada 12 Agustus 2015 lalu. Bahkan ada yang memutarbalikkan fakta dengan bahwa sosok yang pernah mengenyam penajar Orde Baru dan dikenal tak pernah mau kompromi dengan praktek KKN dan anti demokrasi selama ini adalah menteri yang gagal mengkonsolidasikan jajaran menteri teknis yang berada dibawah koordinasinya. Namun tak apa tindakan tak adil itu muncul, karena kita dapat meng-croschek-nya di berbagai kanal media massa. Dan sila untuk membaca ini tulisan berikut Jurus “Rajawali Bangkit” Rizal Ramli (Melihat Langkah-langkah Menko Rizal Ramli dalam Kabinet Jokowi).

[caption caption="Presiden Jokowi bersama Menko Rizal Ramli"]

[Presiden Jokowi bersama Menko Rizal Ramli]

Framing opini yang mendistrosi berbagai langkah-langkah Rizal Ramli ini memang perlu kita berikan bukti-bukti yang memudahkan kita menelusurinya. Misalnya, langkah Menko Rizal di Listrik 35.000 MW, Dwelling Time, Freeport, Pemberantasan Mafia Garam, pembentukan Badan Otorita Pariwisata, Badan Otorita Danau Toba, Bebas Visa Kunjungan (bersama Kementerian Luar Negeri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Pariwisata, Bea Cukai dan Kementerian Keuangan), Pembentukan Dewan Air Nasional, dll.

Untuk mengenal bagaimana sosok Menko yang memiliki track record sebagai penasehat ahli dalam panel ekonomi PBB ini, kita bisa melihat apa saja yang ia lakukan ketika berada di Bulog (April 2000-Agustus 2000), Menko Perekonomian (Agustus 2000-Juni 2001) dan Menteri (Keuangan Juni-Juli 2001) pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Mari kita pelajari bersama-sama langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan Rizal Ramli ketika itu :

1. Selaku Kepala Bulog (April 2000-Agustus 2000)

1. RR membuat gebrakan dengan mempensiun-dinikan 80 pejabat Bulog yang kinerjanya tidak sesuai semangat Reformasi. Selain itu ia juga memutasikan lebih dari 200 pejabat Kasub Dolog. Pejabat yang baik, jujur, dan pekerja keras ditempatkan di Dolog Kelas I dan II (yang wilayah operasinya besar), sementara yang berkinerja “memble” dioper ke Dolog kelas III (yang wilayah operasinya kecil). Sejak itu praktek patgulipat di Bulog menciut.
2. RR berhasil meningkatkan harga patokan gabah. Pembelian yang dilakukan Bulog dari petani hanya dalam bentuk gabah, bukan beras. Ditjen Bea Cukai diminta memasukkan impor beras ke dalam jalur merah, sehingga manipulasi volume dan harga impor beras bisa dimonito secara lebih ketat.
3. RR berhasil memangkas rekening Bulog dari sebelumnya 117 rekening menjadi hanya 9 rekening. Sistem pembukuan Bulog dibenahi sehingga lebih transparan dan akuntabel. RR meninggalkan lembaga itu pada Agustus 2000 dengan posisi keuangan surplus trilyunan rupiah.

2. Selaku Menteri Perekonomian (Agustus 2000-Juni 2001)

1. RR menolak didikte IMF. Dari sekitar 120-an prakondisi yang diajukan IMF, hanya 60-80-an butir yang diterima[xv]. Pertama kali dalam sejarah LoI dibuat oleh bangsa sendiri, di mana biasanya dalam pembuatan LoI sebelumnya selalu IMF yang mendikte pemerintah Indonesia. Bahkan RR berhasil mendesakkan 10 Program Pemulihan Ekonomi pemikirannya ke dalam LoI.
2. RR berhasil menurunkan angka pengangguran sebanyak 1 juta orang dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi menjadi 4,8% pada tahun 2000, jauh lebih tinggi target semula yang diperkirakan sekitar 2-3% (naik dua kali lipat dari perkiraan). Hal baik ini dapat terwujud akibat 10 Program Pemulihan Ekonomi yang dicanangkan RR.
3. RR memimpin peyelamatan IPTN pada tahun 2000. IPTN dinyatakan sebagai BUMN dan namanya diubah menjadi PT Dirgantara Indonesia (DI). Perusahaan ini mulai mengembangkan jasa pembuatan spare parts dan komponen pesawat. Pada 1999, PT DI masih merugi Rp 75 miliar dan angka penjualannya hanya Rp 508 miliar. Pada tahun 2001, PT DI meraih laba Rp 11 miliar dan angka penjualannya Rp1,4 trilyun.
4. RR melakukan kebijakan terobosan dengan menghapuskan cross-ownership dan cross-management antara PT Telkom dan PT Indosat. Lewat kebijakan tersebut negara berhasil memperoleh tambahan penerimaan Rp 4,2 trilyun tanpa menjual selembar pun saham Telkom atau Indosat.
5. RR berhasil meyakinkan kreditor untuk memberi pinjaman 5,3 miliar dollar AS termasuk hibah 30 juta dollar AS. Nilai hibah tersebut merupakan yang tertinggi selama hubungan Indonesia dengan CGI. Ketika itu, RR tidak menyertakan Wijoyo Nitisastro, ekonom yang dimitoskan memiliki jaringan dan pengaruh sangat besar di kalangan negara kreditor.
6. RR berhasil dalam renegosiasi harga listrik swasta yang dijual ke PLN. Harga jual listrik swasta bisa ia turunkan dari 7 sen dollar AS per KWh menjadi 4 sen dollar AS per KWh. Dalam renegosiasi ini RR sempat mendapat banyak tekanan dari senator di AS maupun lembaga internasional.

3. Selaku Menteri Keuangan (Juni-Juli 2001)

1. Pada Juli 2001, Bank Internasional Indonesia (BII) dilanda isu rush. IMF dan Bank Dunia memberikan saran penyelamatan, pertama, BII diberi rekapitalisasi tambahan senilai Rp 4,2 trilyun, kedua, BII dilikuidasi dengan biaya Rp 5 trilyun. RR memilih jalan sendiri. Ia memakai strategi public relation dan mengulur waktu demi membuat nasabah BII lebih tenang― rush pun berhenti. Dengan ini RR berhasil menyelamatkan BII tanpa negara mengeluarkan sepeserpun uang rakyat.
2. RR berhasil meyakinkan anggota DPR untuk melakukan revisi APBN 2001 hanya dalam tempo empat hari (13-16 Juni 2001). Padahal revisi APBN biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Prestasi pembahasan revisi APBN yang supercepat ini menunjukkan kemampuan RR melakukan terobosan memanfaatkan jaringan lobinya di DPR.

Jadi, inilah sesungguhnya Revolusi Mental seperti yang disampaikan oleh Jokowi ketika berpidato dalam pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh. Presiden Jokowi saat dilantik, mengangkat kembali pidato Bung Karno dalam Peringatan 17 Agustus 1957 yang ia sebut sebagai “A year of decision” atau Satu Tahun Penentuan : “Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala”.

Salam.