Menanggapi tanggapan tersebut, tentu peran serta campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan. Setiap daerah di Indonesia memiliki hak untuk dapat merasakan pemerataan distribusi teknologi. Bila hal ini dapat tercapai, niscaya kehadiran blended learning dapat menjawab segala pertanyaan untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang strategis serta komprehensif.
Selain adanya evolusi digital, blended learning dapat membentuk aktor penggerak pendidikan untuk berusaha beradaptasi dengan perubahan positif ini, yang berimplikasi pada peningkatan tingkat melek digital di Indonesia.
Namun, kita perlu menggarisbawahi mengenai penerapan sistem blended learning ini. Dalam penerapannya, masih dibutuhkan persiapan segala aspek yang menunjang sehingga ketercapaian pendidikan dapat tereksekusi dengan baik.
Respon Pemerintah
Isu pembelajaran blended learning sudah banyak diperbincangkan sejak beberapa tahun lalu, tak lagi merupakan isu yang baru berkembang akibat pandemi ini. Efektivitas blended learning kian diperhitungkan dan dilirik oleh berbagai pihak. Meskipun penerapan sistem belajar ini masih memiliki sejumlah “kesulitan”, tetapi tak mustahil untuk Indonesia dapat membenahi dan menghadapi segala kekurangan tersebut.
Hal ini dinilai menjadi PR bagi pemerintah terkait, khususnya yang menangani roda pendidikan Indonesia. Tantangan yang ada harus segera dibenahi dan membentuk suatu inovasi efektif agar tujuan dan target pendidikan dapat terarah secara jelas.
Dalam upaya memajukan sistem pendidikan kombinasi blended learning, pemerintah turut memiliki andil dalam sistem pembelajaran ini. Pemerintah harus dapat memastikan institusi pelaksana memiliki sistem manajemen pembelajaran online yang kuat.
Tenaga pendidik serta siswa harus dapat adaptif dengan sarana teknologi digital. Segala pembelajaran online diakses menggunakan teknologi yang menuntut berbagai pihak untuk dapat cepat tanggap. Kepala Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM, Bapak Hatma Suryatmojo, menilai bahwa pemerintah harus segera menyiapkan regulasi dan implementasi yang tepat agar sistem blended learning dapat terwujud dengan efektif [7].
Pemerintah harus berfokus pada sarana dan prasarana mengingat masih banyaknya daerah yang belum terjamah akses internet yang baik. Selain itu, kecepatan internet turut menjadi perhatian pemerintah, mengingat Indonesia tergolong dalam wilayah yang memiliki kualitas jaringan internet yang belum memadai. Pemerintah yakni Kemendikbud dan Kominfo perlu berintegrasi bersama dalam mencetak kualitas pendidikan online yang baik.
Sebagian orang menilai bahwa penerapan blended learning menjadi sebuah inovasi yang menggiring perkembangan pendidikan di Indonesia. Kita ketahui bahwa masih banyak tatanan pendidikan Indonesia yang perlu restrukturisasi dalam menunjang kualitas pendidikan yang lebih baik dan inklusif. Diharapkan, blended learning dapat menjadi seonggok harapan bangsa dalam menjawab setiap persoalan dunia pembelajaran dewasa ini.
Merespon hal ini, kita dapat melihat bahwa sangat dibutuhkan peranan segala pihak stakeholder pendidikan. Guru, siswa, orang tua, dan pemerintah turut harus membenahi dan membentuk berbagai kesiapan yang matang dalam menjemput inovasi ini, sehingga pada prosesnya dapat memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas bagi dunia pendidikan, bukan malah menjadi beban masyarakat umum [8].
