Wacana pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) menjadi isu paling menarik bagi masyarakat timur Kalimantan Barat (meliputi Kabupaten Sintang, Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu dan Melawi). Terlebih pada momentum jelang gelaran suksesi kepemimpinan nasional baik Legislatif maupun Eksekutif yang akan dihelat 17 April 2019 mendatang.
Bagi masyarakat timur, sejatinya wacana ini sudah cukup lama didengungkan, persisnya sudah sejak medio 2004-2005 silam, sayangnya hingga kini belum ada titik terang terkait wacana tersebut. Berita baik tentang pemekaran tersebut baru datang melalui amanat presiden (Ampres) yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang lengser keprabon pada 2014 yang lalu.
https://www.pontianakpost.co.id/bukti-pempus-dukung-kapuas-raya
www.suarapemredkalbar.com/.../2016/.../provinsi-kapuas-raya-termasuk-amanat-presi.
Sayangnya keluarnya Amanah Presiden tersebut tak serta merta menjadi jaminan bahwa pemekaran Calon Provinsi ke-35 di Indonesia tersebut berjalan mulus. Pasalnya hingga pergantian puncuk pimpinan dari SBY ke Jokowi, Ampres tersebut tak mampu menekan Anggota DPR RI untuk menelurkan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Kapuas Raya yag menjadi syarat mutlak. Bahkan Anggota Komisi II yang membidangi masalah Pemekaran Wilayah asal Kalbar sendiri H Sukiman sempat menyatakan PKR Batal Terbentuk.
http://pontianak.tribunnews.com/2014/10/02/sukiman-pembentukan-provinsi-kapuas-raya-batal
https://kalbar.antaranews.com/berita/326925/dob-provinsi-kapuas-raya-tertunda
Padahal, Sukiman termasuk satu di antara Anggota DPR RI yang terhormat yang secara gencar memperjuangkan PKR sejak beberapa tahun terakhir. Ia pun kerap meyakinkan masyarakat Kalbar bahwa PKR masuk grand strategis pemekaran wilayah.
https://kalbar.antaranews.com/berita/340521/sukiman-kapuas-raya-tetap-masuk-grand-design-pemekaran
Janji Gubernur Baru
Angin segar pemekaran PKR kembali menjadi bahan diskusi serius jelang gelaran Pemilihan Gubernur 2017 yang lalu. Ini karena dua dari tiga Calon Kepala Daerah yang maju yakni H Sutarmidji yang didampingi H Ria Norsan dan pasangan Milton Crosby-Boyman Harun memiliki komitmen yang sama untuk memperjuangkan Kapuas Raya.
http://jejakkasusnews.com/paslon-gubernur-kalbar-janji-bentuk-kapuas-raya-jika-terpilih.html
http://www.detiksaga.com/2018/07/23/sutarmidji-terpilih-kapuas-raya-wajib-terwujud/
Bahkan Sutarmidji yang akhirnya terpilih menjadi Gubernur Baru Kalimantan Barat untuk periode 2018-2023 dalam beberapa kesempatan menyatakan akan langsung menandatangani persetujuan Pemekaran PKR begitu dilantik menjadi Gubernur.
Sayangnya hingga hampir 100 hari pasca pelantikan Surtarmidji - Ria Norsan menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, belum ada konfirmasi keseriusan janji memperjuangkan wacana pemekaran yang sudah didegungkan lebih dari 10 tahun tersebut. Bentuk keseriusan Gubernur baru baru sebatas meminta Sintang sebagai calon Ibukota Provinsi PKR untuk menyiapkan lahan pembangunan Kantor Gubernur.
Sutarmidji meyakinkan mulai 2019 atau paling lambat 2020 mendatang pembangunan Kantor Gubernur sudah mulai dilakukan. Namun ia belum memastikan pembangunan Calon Kantor Gubernur tersebut sekaligus menandakan pemekaran resmi terbentuk.Intruksi menyiapkan lahan tersebut direspon cepat Pemerintah Kabupaten Sintang yang dinahkodai Jarot Winarno dengan menyiapkan tiga alternatif lahan Calon Kantor Gubernur.
http://www.detiksaga.com/2018/09/07/pemkab-sintang-siapkan-tiga-lokasi-fasilitas-pkr/
Partai Pendukung Jokowi
Kembali ke komitmen dukungan Gubernur baru terhadap pemekaran Kapuas Raya, rasanya butuh proses waktu yang kembali tidak sebentar hingga provinsi baru tersebut benar-benar terealisasi jika Jokowi kembali melanjutkan kepemimpinan untuk periode 2019-2024. Ini dikarenakan hingga jelang akhir kepemimpinannya Jokowi belum merevisi keputusan menghentikan (Moratorium.red) sementara proses pemekaran wilayah di Indonesia.
Terlebih Sutarmidji - Ria Norsan menjadi satu di antara pemenang Pemilihan Gubernur yang diusung oleh Partai yang juga komit menjadi pengusung Jokowi. Di antaranya Nasdem, Golkar, PKB, PPP, meskipun tanpa PDI Perjuangan yang lebih memilih mengusung anak biologis Gubernur periode 2008-2013 dan 2013-2018 Cornelis yakni Carolin Margret Natasha yang akhirnya harus menelan kekalahan.
Pertanyaan masyarakat timur Kalbar berikutnya adalah, seberapa berani Gubenur yang juga mantan Walikota Pontianak dua periode tersebut berani menyuarakan pemekaran Kapuas Raya. Jika hanya manut dengan rencana jangka panjang pemekaran wilayah, maka kemungkinan Kapuas Raya baru akan terwujud setelah ada peninjauan kembali moratorium pemekaran wilayah yang baru akan dilaksanakan setelah tahun 2020.
Namun apapun hasil akhirnya, masyarakat lima kabupaten di timur Kalbar tetap wajib memberikan apresiasi kepada Gubernur Kalbar yang baru karena sudah mulai menampakkan keseriusan dukungannya terhadap pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
