Dengan meluasnya cakupan perlindungan dan juga tindak pidana yang dilakukan memang sudah dapat meringankan beberapa beban masyarakat. Dengan begitu masyarakat tidak enggan lagi untuk meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Meluasnya cakupan perlindungan dan juga tindak pidana bagi saksi dan korban, tidak selaras dengan jumlah dan cakupan daerah yang dapat dijangkau oleh LPSK sendiri. Padahal peluasan jangkauan daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah daerah. Sejak dibentuk pada tahun 2008 hingga kini, LPSK baru berkantor di Jakarta saja. Hal ini akan menyulitkan permohonan perlindungan dari masyarakat yang ada diluar Jakarta.
Walaupun sudah ada ancang-ancang dibentuknya perwakiln di daerah, namun belum direalisasikan dengan merata. Hal ini dikarenakan jumlah dana yang diterima LPSK masih belum sepadan dengan pelayanan yang akan diberikan ke masyarakat.
Menurut Ketua Lembaga perlindungan Saksi dan Korban, anggaran yang diberikan untuk LPSK dirasa masih kurang untuk memenuhi program dan pelayanan kepada saksi dan korban. Dia menyebutkan anggaran yang diterima LPSK sekitar Rp 140 miliar. Jumlah itu sudah termasuk dana sebesar Rp 80 miliar untuk pembangunan gedung. Sisanya, baru digunakan untuk kebutuhan operasional.
Bayangkan jika anggaran kurang, maka layanan yang diberikan bagi permohon tidak dapat diberikan secara maksimal. Anggaran biasanya dimanfaatkan untuk pelayanan medis, psikologis, dan pendampingan. Ini juga berdampak pada pembangunan LPSK di daerah yang pengadaan kantornya sendiri belum dapat dilaksanakan.
Pihak LPSK menyatakan tidak akan membangun kantor baru karena akan membutuhkan anggaran yang besar, dan saat ini pemerintah masih menerapkan moratorium pembangunan bangunan baru.
Untuk kebutuhan anggaran, dijelaskan, satu kantor perwakilan daerah membutuhkan anggaran antara Rp 2 miliar -- Rp 3 miliar pertahunnya. Hingga jika 10 kantor perwakilan daerah disetujui maka membutuhkan anggaran operasional antara Rp 20-Rp30 miliar setahunnya.
Oleh karena itu, LPSK harus bekerjasama dengan institusi hukum yang ada didaerah, agar LPSK dapat melakukan tugasnya dengan optimal. Dengan diadakannya kerjasama dengan institusi hukum di daerah akan meminimalisir dana yang perlu dikeluarkan LPSK untuk menangani permohonan yang ada di daerah.
Selain itu, kerjasama antara intitusi hukum akan mempermudah perkerjaan para penegak hukum yang ada di Indonesia. Memang sudah ada upaya yang dilakukan LPSK untuk menjalin komunikasi dengan berbagai institusi seperti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung yang cukup berjalan mulus. Pihak LPSK sendiri akan melakukan MoU lebih banyak dengan para Institusi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan berkerjasamanya para institusi hukum maka akan menggaungkan dan memperkenalkan lebih luas lagi mengenai keberadaan LPSK sendiri. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap LPSK bisa terbangun lebih kuat. Apalagi dengan adanya masa peralihan jabatan di tahun ini. Para masyarakat pasti mengharapkan pemimpin yang mengutamakan anggotanya, bukan hanya sekedar mengutamakan kepentingan pribadinya.
Harapan besar akan dijatuhkan kepada Ketua LPSK yang baru. Semoga dengan adanya peralihan jabatan ini, kinerja LPSK dapat di tingkatkan lagi. Serta PR-PR yang belum rampung dapat di kerjakan dan diselesaikan dengan cepat. Sehingga LPSKmelayani dengan optimal.
