Mohon tunggu...
Supartono JW
Supartono JW Mohon Tunggu... Konsultan - Menulis di berbagai media cetak sejak 1989. Pengamat Pendidikan Nasional dan Humaniora. Pengamat Sepak Bola Nasional. Praktisi Teater.

Bekerjalah dengan benar, bukan sekadar baik

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Bersyukur, Makan Gratis Segera Realisasi

1 Desember 2024   14:27 Diperbarui: 1 Desember 2024   14:37 126
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," ujar Prabowo.

Padahal, sebelumnya, pemerintah berencana menganggarkan Rp 15.000 per porsi. Namun, anggaran sebesar Rp 10.000 dinilai cukup layak untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," jelasnya.

Program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.

Prabowo menambahkan, keluarga dengan "desil" terbawah yang memiliki 3-4 anak bisa menerima manfaat berupa makanan senilai Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per hari. Jika diakumulasi, bantuan ini bernilai sekitar Rp 2,7 juta per bulan.

Desil adalah istilah statistik yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi sepuluh bagian yang sama untuk digunakan sebagai pembagi Jumlah Penduduk Miskin seluruh desa ke dalam sepuluh bagian/kelompok.

Dalam APBN Rp 15.000?

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa sebenarnya, dalam APBN, alokasi anggaran untuk program ini masih dihitung sebesar Rp 15.000 per porsi.

Namun, pelaksanaannya bersifat fleksibel sesuai dengan tingkat harga bahan pangan di setiap daerah. "Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menambahkan, kemungkinan adanya subsidi silang. Daerah dengan biaya bahan pangan lebih rendah akan memberikan kelebihan anggaran untuk mendukung daerah dengan harga pangan lebih tinggi. "Implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing".

Atas penjelasan Dadan ini, kira-kira rakyat bingung tidak ya? Presiden memastikan anggaran PMBG Rp 10.000, tapi dalam APBN tetap Rp 15.000. Lalu, implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Ini bagaimana, sih ?Mungkin ada yang harus siap-siap ini. Lahan basah siap "dimainkan!"

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun