(10) Bagaimana persoalan pegawai yang akan mengisi kementerian-kementerian baru yang dibentuk atau dipecah. Menurutnya hal itu juga perlu menjadi perhatian, mengingat selama ini pembahasannya masih terkait dengan pembentukan dan penunjukan menterinya.
(11) Masyarakat yang bekerja di pemerintahan akan terdampak, khususnya mereka yang bekerja di bagian pelayanan masyarakat. Setidaknya jika mereka dipindah dari kementerian baru butuh waktu untuk beradaptasi dengan program kerja.
(12) Kabinet gemuk menambah persoalan anggaran. Menyebabkan pemborosan anggaran.
Bayangkan bagaimana nanti menyiapkan kantor-kantor baru, papan nama, menyiapkan jajaran birokrasinya?
Bagaimana persoalan pejabat eselon di setiap kementerian. Padahal masa orde baru terdapat upaya agar jumlah eselon 1 di setiap kementerian hanya lima unit. Di bawah eselon 1, pejabat eselon 2 juga maksimal lima unit. Namun, saat ini di beberapa kementerian bisa terdapat 12 unit. Bagaimana dengan kabinet gemuk?
Nanti ada 44 kementerian, sedangkan semuanya juga disertai dengan pembentukan jajaran pejabat birokrasi publik yang jumlahnya juga banyak, tuntutan akan tambahan gaji dan tunjangan juga akan makin besar.
(13) Pembentukan kementerian baru pasti meningkatkan biaya birokrasi. Mengakibatkan alokasi anggaran setiap kementerian menurun karena tugas dan wewenang yang turut berkurang. Para menteri/wakil/pejabat bisa jadi malah cuma nama dan terima gaji saja karena tidak banyak pekerjaan.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut kementerian mendatang akan dibentuk menjadi kabinet zaken.
"Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujar Muzani beberapa waktu lalu seperti sudah dilansir oleh berbagai media.
Apa sih kabinet zaken? Kabinet Zaken adalah kabinet yang terdiri dari para pakar di bidangnya. Kabinet tersebut juga memiliki nama lain berupa Kabinet Karya yang dapat diartikan sebagai kabinet yang tidak didasarkan pada dukungan dari parlemen.
