Sebelumnya, masih terekam jejak digital, CNN Indonesia, sehari sebelum Pilpres (14/2/2024), Selasa, 13 Februari 2024 pukul 08.13 WIB menulis "Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Hingga Rp29 Juta Jelang Pencoblosan".
Kini, jelang Pilkada, CNN Indonesia pada
Selasa, 20 Agustus 2024 pukul 10:32 WIB, kembali membuat rekam jejak digital, " Jokowi Tambah Insentif 50 Persen untuk Semua Pegawai KPU.
Alasannya, KPU dianggap sukses menyelenggarakan Pemilu 2024. Tidak berhenti di situ, Jokowi pun memuji kinerja KPU menggelar lima pemilihan sekaligus dengan total suara 164,2 juta. Meski sudah menjalankan tugas berat, KPU akan kembali dihadapkan dengan tugas lainnya, yaitu Pilkada Serentak 2024 dengan total pemilih sekitar 200 juta orang.
Jokowi mohon maaf
"Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut, saya mohon maaf, saya mohon maaf, sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin," kata Jokowi pada Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta Convention Center, Selasa (20/8).
"Setelah saya kemarin, waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung, hitung, hitung, hitung, kemudian ketemu dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50 persen."
Selain itu, Jokowi pun melanjutkan. "KPU adalah pengawal utama kualitas demokrasi elektoral. Jadi, tolong laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh dedikasi, dengan seluruh kehormatan dan integritas," ujar Jokowi.
Atas peristiwa pemberian Tukin jelang Pemilu Serentak 2024 yang digelar 14 Februari, dan pemberian Insentif sebelum Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar 27 November, apa pun alasan dan latar belakang yang Jokowi ungkap, di berbagai kolom komentar baik media massa mau pun medsos, netizen/warganet bertanya, "Tukin dan Insentif" itu uang pribadi atau uang rakyat, ya?"
Saya simpulkan, netizen dan warganet pun sangat paham apa udang di balik batu Tukin di Pilpres, yang akhirnya memenangkan siapa. Kini, Insentif pun untuk tujuan apa.
Bahkan, meski Pilkada akan terjadi serentak di seluruh Indonesia, dalam bincang pagi di saluran televisi, Selasa (20/8/2024), ada narasumber yang sudah menganalisis, demi anaknya menjadi RI 1 di 2029 dan Gubernur di DKI berikutnya, maka Anies yang sudah di jegal di Pilpres 2024, di Pilkada pun kembali dijegal. Bahkan penjegalnya 12 partai yang di dalamnya ada partai yang sudah "melacurkan diri" dari demokrasi yang benar, demi kepentingan dan keuntungannya sendiri.
Malah ada partai yang membelot degan dalih pertimbangan "rasional", tetapi akal dan hatinya sudah tidak sehat.
