Mengapa logo seperti itu dapat lolos dan terpublikasi? Bila spanduk dan logo itu semisal dibikin oleh pihak dari luar pemerintah? Apakah pembikin logo kira-kira akan selamat dan tidak diadili?
Kembali menyoal otoritasisme dan oligarkis yang terus menjadi penjajah baru di negeri ini, yang membungkam rakyat dan merampas kedaulatan rakyat.
Saya lansir dari wartakota, Rabu (12/8/2020), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa kini kebijakan-kebijakan yang bersifat koruptif diputuskan secara oligarkis, bukan demokratis di negeri ini.
Menurut Mahfud, bertolak dari studi yang pernah dilakukannya terkait jalannya pemerintahan di awal tahun 1945 sampai akhir 1950.
Studi itu pun menyimpulkan bahwa pemerintahan dan politik di Indonesia ketika itu berjalan demokratis. Masyarakat memiliki kontrol yang kuat, sehingga hukum berjalan responsif dan jumlah kasus korupsi sangat kecil, proses penindakannya pun dilakukan secara terbuka.
Apa yang diungkap mahfud melalui studinya, juga sangat dirasakan oleh masyarakat yang hanya berselang beberapa tahun selepas Indonesia merdeka.
Namun, kejadian demokratis dan kontrol rakyat yang kuat karena kedaulatannya, nampaknya juga hanya berlangsung dalam tempo singkat. Sampai pada akhirnya, kekuasaan di negeri ini benar-benar terkungkung dan dikuasai oleh otoriterisme sampai pada titik batas munculnya reformasi.
Maka seperti diutarakan Mahfud bahwa sebelum lahirnya reformasi, otoriterisme berkuasa cukup lama, begitu lahir reformasi untuk membangun demokrasi dan penegakan hukum menjadi lebih baik, Â ternyata usai reformasi digulirkan, demokrasi pun hanya berlangsung pada pariode pertama.
Sehingga saat merdeka lahir demokrasi, berganti pemimpin berubah menjadi otoriterisme. Rezim otoriterisme digulingkan oleh reformasi, reformasi hanya nempel satu periode, lalu berubah menjadi oligarki. Dan, kini jelang 75 tahun, oligarki itu sudah sangat otoriterisme.
Selepas kepemimpinan demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, rakyat dapat dan kuat mengontrol kebijakan-kebijakan sehingga hukum responsif dan dapat ditegakkan. Begitu rezim menguasai Orde Lama dan Orde Baru, otoriterisme tumbuh subur, praktik korupsi dan hukum pun sudah menjadi milik rezim.
Begitu jendela reformasi dibuka, ternyata demokrasi menjadi bebas dan kebablasan. Rakyat semakin jauh dari kedaulatnnya, rezim oligarki hadir, kebijakan-kebijakan lahir justru demi melindungi tradisi korupsi dan menguatkan rezim, bukan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat tak lagi dapat mengontrol demokrasi, hukum, keadilan, dan kesejahteraannya di tanah airnya sendiri.
