Belajar "Via" Daring Belum Cocok untuk Kondisi dan Kultur Indonesia, Benarkah Tahun Ajaran Baru 2020/2021 Tetap 13 Juli?

Masyarakat pun sebenarnya banyak yang menyesalkan, kenaikan kelas dan kelulusan siswa angkatan 2019/2020, menjadi seperti kenaikan kelas dan kelulusan "gratisan" bagi sebagian besar sekolah, karena tidak menguji siswa baik dalam kenaikan kelas atau kelulusan dengan prosedur yang seharusnya. Karena corona, maka kenaikan dan kelulusan dibuat dan dirancang dengan lebih mudah. 

Sehingga, kualitas siswa  yang naik dan lulus dengan cara dipermudah ini, tentu akan berbeda dengan kenaikan dan kelulusan siswa dengan cara ujian yang benar. 

Ujian kenaikan kelas dan kelulusan secara daring, benar-benar tidak menguji siswa, karena sangat "terbuka" bagi siswa melakukan proses ujian dengan dibantu "pihak" lain, bukan atas dasar kemampuan asli si siswa. 

Terlebih bagi sekolah yang tidak melakukan ujian, hanya menggunakan nilai proses sebagai patokan kenaikan atau kelulusan, sangat tidak menggaransi hasil kemampuan siswa yang utuh.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad  menyampaikan wacana pembukaan sekolah pada pertengahan Juli 2020, hanya untuk sekolah yang berada di daerah dengan zona hijau dan syarat rincinya akan diumumkan langsung oleh Mendikbud Nadiem Makarim dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Tahun ajaran baru saat siswa dan guru sudah dapat bertatap muka

Namun, dengan kondisi corona yang malah semakin meningkat, dan kenyataan bahwa pembelajaran secara daring tetap lebih banyak kendalanya dan hasil belajarnya juga tidak dapat maksimal dan mendidik siswa dengan benar, apakah tanggal 13 Juli 2020, sudah menjadi harga mati untuk dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021?

Sejumlah pihak pun banyak yang mengusulkan adanya pengunduran tahun ajaran baru, karena kekhawatiran terpapar corona dan pembelajaran jarak jauh yang dinilai kurang efektif seperti yang disuarakan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Menurut JPPI, setidaknya ada 59 persen orang tua dalam laporannya setuju penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan tahun ajaran baru diundur sampai pandemi berakhir. 

Sementara 17 persen pelapor mengaku setuju PPDB dan tahun ajaran baru diundur hingga 2021. Sedangkan yang setuju PPDB dan tahun ajaran baru dumulai Juli 2020 hanya 24 persen.

Di luar laporan JPPI, masyarakat yang menulis komentar di berbagai media, cenderung berharap agar tahun ajaran baru dimulai benar-benar dalam kondisi siswa dan guru dapat bertatap muka, demi hasil dan kualitas belajarnya, karena sudah terbukti hasil belajar dengan cara daring tidak efektif dan sulit tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.