Kompetisi Masih Berlangsung, Voters Bermasalah, Tidak Miliki Latter Head dari FIFA, Kongres PSSI Tidak Sah?

Cerita kelam sepak bola nasional, akankah kembali terjadi? Kongres PSSI yang akan digelar pada 2 November 2019, terancam batal. 

Pasalnya, belum lagi kongres di gelar, mengemuka masalah yang sangat mungkin membuat kongres gagal, karena ada calon ketum yang menarik diri dengan alasan bahwa kongres 2 November adalah tidak sah. 

Namun, yang manarik saya soroti di sini, atas peristiwa tarik mundur dari salah satu caketum, justru ada dua caketum lain dan satu anggota exco PSSI yang malah menghadap ke Menpora. Ke mana saja mereka selama ini? 

Mengapa ada caketum yang menarik diri tatkala kongres tinggal hitungan hari. Sementara Komisi Pemilihan (KP) dan Komisi Banding Pemilihan (KBP) sudah bekerja sesuai prosedur. 

Namun, bila ditelisik, benar juga, bila ada caketum yang mengambil sikap undur diri, karena ternyata pelaksanaan kongres 2 November 2019 tidak ada latter head-nya dari FIFA. 

Karenanya, inisiatif caketum Vijaya Fitriyasa dan anggota Exco PSSI, Refrizal, yang mendatangi Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019) dan melaporkan persoalan kepada Menpora, Zainudin Amali, memang boleh dibilang langkah yang tepat, namun sekaligus juga patut menjadi pertanyaan. 

Mengapa langkah yang tepat? Kongres PSSI pada 2 November masih menjadi polemik terkait majunya jadwal Kongres PSSI yang dinilai tidak seusai arahan FIFA, sebab FIFA selaku otoritas tertinggi sepak bola dunia, meminta kongres digelar pada Januari 2020. 

Hal inilah yang menyebabkan salah satu Calon Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti, yang juga tidak menyetujui Kongres PSSI digelar pada 2 November mendatang karena bertentangan dengan FIFA, akhirnya menarik diri. 

Atas  kejadian itu, Vijaya dan Refrizal menghadap Zainudin Amali, karena La Nyalla sudah membuat statement,  menolak ikut Kongres 2 November dan menarik diri dari Kongres 2 November karena dianggap tidak sesuai dengan arahan FIFA yang menginginkan Januari (2020). 

Vijaya juga mengungkap bahwa, PSSI belum mendapatkan persetujuan dari FIFA untuk menggelar kongres pada 2 November 2019, tidak ada latter head atas kesetujuan FIFA, hanya ada reply emailnya Ratu Tisha (Sekjen PSSI). 

Yang lebih vital, pertanyaan siapa voters dari liga 2 dan 3 yang tidak sesuai jumlah klub, sementara kompetisi masih berjalan. Sudah pasti akan menjadi polemik karena kongres menjadi tidak legitimate. 

Bila demikian, keputusan La Nyalla adalah tepat, sebab, Kongres PSSI pada 2 November mendatang tidak legitimate. Andai kongres tetap dipaksakan, ada peluang terbuka La Nyalla dan lainnya menggugat hasil kongres yang tidak sah. 

Ini sangat membahayakan, terlebih FIFA juga baru menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021. 

Terbayang andai benar kongres kisruh, FIFA pun dapat mencabut kembali kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah. 

Namun demikian, melapornya Vijaya dan Refrizal ke menpora Zainudin Amali yang diharapkan menjadi penengah antara dua perbedaan waktu penyelenggaraan Kongres PSSI, juga dapat jadi petaka. 

Bagaimanapun, bila menpora (pemerintah) meski sebatas menjadi penengahpun, tetap dapat dianggap turut mencampuri PSSI dan PSSI juga dapat kembali dikenai sanksi oleh FIFA. Siapa yang seharusnya membuat kongres menjadi legitimate? 

Sementara PSSI saja malah membikin  kongres dimajukan, malah mencipta masalah baru, yang mengambil keputusan sepertinya tidak pernah dipertimbangkan dengan matang. Benar, bila kongres tidak sah, maka babak lanjutan kisruh sepak bola nasional juga sudah di depan mata. 

Bagaiamana PSSI, exco, voters, KP, KBP?