Kunci Perubahan Sepak Bola Nasional Ada dalam Statuta Bab IV Pasal 23

Maju dan mundurnya sepak bola nasional, ditentukan oleh pengurus PSSI dan dukungan publik pecinta sepak bola nasional, bila para pemilik suara dalam statuta akan terus tak diubah sesuai kebutuhan, maka sepak bola nasional memang akan terus menjadi "bancakan" mereka yang rakus seperti para elite politik kita. 

Di mana wakil suporter, wakil pengamat, dan stakeholder terkait yang selalu menjadi pendukung utama sepak bola nasional dalam peran serta menentukan langkah maju PSSI karena aturan pemilih suara hanya dikuasai oleh mereka. 

Jangankan pihak di luar sepak bola, anggota PSSI selain Klub Liga 1 saja, haknya dikebiri tak sesuai jumlahnya. Meski para anggota yang tidak diberikan hak suara juga sama-sama membayar iuran sebagai anggota PSSI. 

Sulit berharap ada revolusi, untuk pengurus baru mendatang, karena 96 suara yang sudah ditentukan, tentu sudah bemain sandiwara ala mafia sejak sekarang. 

Siapa yang membayar siapa, lalu siapa pemenangnya, karena PSSI yang mewakili rakyat Indonesia tetap hanya milik 96 suara. Siapa yang dapat diharapkan mendobrak lahirnya amandemen statuta PSSI khusus pasal 23 ini? Sadarlah publik sepak bola nasional, pasal 23 Bab IV Statuta PSSI adalah bian keladi mengapa sepak bola nasional terus terpuruk dan hanya menjadi sarang mafia. Mau bagaiamana? 

Bila revisi UU KPK oleh DPR justru melemahkan KPK dan demi menyelamatkan para koruptor. Sebaliknya, pasal 23 Bab IV Statuta PSSI 2018 bila tak diamandemen, akan terus menguntungkan orang lama dan mafia.