Merusak, Presiden Diminta Tutup Semua Tambang di Jalur Palu-Donggala!

INILAH pertambangan yang saat ini meresahkan warga pengguna jalan Nasional Trans Sulawesi Palu Donggala tembus Makasar. Foto: Situr Wijaya/Sp

DONGGALA – Peresiden Jokowi diminta Tutup semua pertambangan yang beroperasi di pegunungan Jalur Trans Sulawesi Palu-Donggala, Sulawesi Tengah. Hal ini akibat merusak jalan Nasional dan pelanggaran lain.

Selain merusak jalan Nasional, tambang tersebut beroperasi tidak sesuai prosedur dan aturan yang ada. Sejumlah tambang tersebut tidak menggunakan Covayer atau jembatan krikil saat menyebrang Jalur Trans Palu Dongala.

Galian C yang paling para merusak jalan Provinsi, salah ada di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Donggala. Setiap hujan kondisi disini tergenang dan berdebu jika panas matahari.

Kerusakan jalan juga terjadi sejak dari Kelurahan Watusampu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sampai Desa Loli Oge, Banawa, kondisi ini dampak dari Galian C yang beroperasi. 

Selain itu bebatuan galian C dan krikil berserakan di jalan, raya menambah kerusakan pada aspal Jalur Nasional penghubung Palu Donggala dan Makasar itu, aspal bergelombang dan sulit dilalui pengguna jalan. 

Manager Kampanye, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng, Tofan, mendesak untuk Moraturium pertambangan dua wilayah Palu dan Donggala.

“Kami mendesak pemerintah Moraturium pertambangan Palu dan Donggala,” tegas Tofan (13/10/2016). 

Ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk menindak hukum atas sejumlah temuan korupsi soal ijin tambang di wilayah Sulteng. 

“Walhi mendesak KPK untuk melakukan penindakan hukum atas sejumlah temuan paska korsup. Dugaan ,” ucapnya.

Dia meminta pemerintah segera menghitung daya dukung lingkungan atas wilayah pertambangan Palu dan Donggala. “Polisi juga diminta tindak jika ada pelanggaran (hukum) soal tambang,” tegas Tofan.

Walhi juga minta pemerintah membuka hasil pendapatan daerah dari sektor pertambangan di wilayah Palu dan Donggala yang merusak Jalan Nasional tersebut.

Wakil Bupati Donggala Vera Elena Laruni, menyayangkan sikap pengusaha pertambangan di Loli Oge, dan sekitaranya karena tidak menggunakan Covayer. 

“Sudah ada Contoh di Loli Saluran, punya Boswa Grup Pakai Covayer,” kata Vera kepada media ini.
Lanjuta dia mengatakan dalam pengurusan ijin UKL dan UPL seharusnya dilakukan sesuai desain tambang yang benar.

“Sehingga pengelolahan lingkungan bagus dan tidak terjadi banjir,” ucap Vera.

Sementara itu soal pelanggaran hukum yang diduga dilabrak oleh sejumlah tambang di Trans Palu-Donggala, Kapolres Donggala AKBP Guntur melalui Kabag Ops, AKP M. Nur Asjik telah mengambil langkah-langkah.

“Usaha polri akan mengusut Amdalnya dan akan ajukan telaan, perijinan di Provinsi,” kata Guntur.

Lanjut dia mengatakan saat terjadi banjir 10 Oktober lalu di Desa Loli Oge dampak Tambang, jajaran Polres Donggala dan Polair telah berkoordinasi ke pihak-pihak terkait. 

Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Zainal Abidi, yang membidangi soal ESDM Sulteng mengatakan pihaknya akan turun mengecek Amdal tambang di Jalur Trans Palu-Donggala itu.

“Sekarang kan teman-teman masih di luar kota. Pulang kita akan turun cek Amdalnya,” kata Zainal kepada via sambungan telepon.

Lanjut dia mengatakan soal tambang itu sudah diagendakan bahwa dirinya akan turun dalam waktu dekat. “Kita sudah agendakan. Turun bersama pihak pertambangan dan BLH,” ucapnya.

Seperti diketahui operasi pertambangan di wilayah ini juga mengakibatkan warga sekitar menghirup debu setiap hari dan lingkungan rusak, banjir lumpur dan krikil setiap hujan. Pegunungan yang subur botak dan rusak parah. (Sutur Wijaya/SP)