Walhi juga minta pemerintah membuka hasil pendapatan daerah dari sektor pertambangan di wilayah Palu dan Donggala yang merusak Jalan Nasional tersebut.
Wakil Bupati Donggala Vera Elena Laruni, menyayangkan sikap pengusaha pertambangan di Loli Oge, dan sekitaranya karena tidak menggunakan Covayer.Â
“Sudah ada Contoh di Loli Saluran, punya Boswa Grup Pakai Covayer,” kata Vera kepada media ini.
Lanjuta dia mengatakan dalam pengurusan ijin UKL dan UPL seharusnya dilakukan sesuai desain tambang yang benar.
“Sehingga pengelolahan lingkungan bagus dan tidak terjadi banjir,” ucap Vera.
Sementara itu soal pelanggaran hukum yang diduga dilabrak oleh sejumlah tambang di Trans Palu-Donggala, Kapolres Donggala AKBP Guntur melalui Kabag Ops, AKP M. Nur Asjik telah mengambil langkah-langkah.
“Usaha polri akan mengusut Amdalnya dan akan ajukan telaan, perijinan di Provinsi,” kata Guntur.
Lanjut dia mengatakan saat terjadi banjir 10 Oktober lalu di Desa Loli Oge dampak Tambang, jajaran Polres Donggala dan Polair telah berkoordinasi ke pihak-pihak terkait.Â
Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Zainal Abidi, yang membidangi soal ESDM Sulteng mengatakan pihaknya akan turun mengecek Amdal tambang di Jalur Trans Palu-Donggala itu.
“Sekarang kan teman-teman masih di luar kota. Pulang kita akan turun cek Amdalnya,” kata Zainal kepada via sambungan telepon.
Lanjut dia mengatakan soal tambang itu sudah diagendakan bahwa dirinya akan turun dalam waktu dekat. “Kita sudah agendakan. Turun bersama pihak pertambangan dan BLH,” ucapnya.
Seperti diketahui operasi pertambangan di wilayah ini juga mengakibatkan warga sekitar menghirup debu setiap hari dan lingkungan rusak, banjir lumpur dan krikil setiap hujan. Pegunungan yang subur botak dan rusak parah. (Sutur Wijaya/SP)