Fraksi PKS dan Gerindra DPRD Jakarta Seharusnya Komunikasi dengan DLH

Berawal dari rencana Dinas Lingkungan Hidup Jakarta melakukan uji coba penarikan retribusi sampah di Jakarta pada Desember 2024. Asep Kuswanto, Kepala DLH DKI Jakarta menegaskan bahwa setiap rumah otomatis dapat terbebaskan penarikan jika memilah sampah sendiri atau paling tidak sebulan dua kali ke Bank Sampah. 

Beliau pun memaparkan ada tiga kategori rumah yang akan diminta retribusi sampah tahun 2025. Retribusi ini berdasarkan klasifikasi daya listrik rumah (Sari, 2024).

Rencana retribusi sampah warga Jakarta (Sari, 2024):
Kelas miskin (450-900 VA): Rp 0 alias gratis
Kelas bawah (1.300-2.200 VA): Rp 10.000 per bulan
Kelas menengah (3.500-5.500 VA): Rp 30.000 per bulan
Kelas atas (6.600 VA ke atas): Rp 77.000 per bulan.

Selain itu, kegiatan usaha juga dikenakan retribusi berdasarkan skala fasilitasnya, yaitu kecil, sedang, dan besar sesuai dengan besaran daya listrik. Kepala DLH DKI Jakarta juga menyatakan bahwa proses pembayaran retribusi sampah ini akan dilakukan secara non-tunai (QRIS atau e-banking). 

Asep menegaskan bahwa kebijakan itu bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Sistem retribusi itu didasarkan pada prinsip polluter pays principle atau 'siapa yang menghasilkan sampah, harus membayar pengelolaannya' (Sari, 2024).

Tanggapan Fraksi PKS DPRD Jakarta, Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi terhadap rencana tersebut adalah menolak. Hal ini dijelaskan saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta meminta Pemerintah Provinsi meninjau kembali soal rencana penarikan retribusi sampah pada 2025. PKS berpendapat bahwa Pemprov sebaiknya meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah terlebih dahulu dibandingkan menarik retribusi. 

Fraksi PKS menilai sarana penunjang pengangkutan sampah di Jakarta juga belum merata dan optimal. TPS yang sering menumpuk karena kekurangan armada, dan kesejahteraan pekerja kebersihan yang ada di tiap wilayah harus diperhatikan. Perlu adanya pengangkutan sampah yang lebih humanis dan lebih modern serta ramah lingkungan seperti menggunakan gerobak motor (Janati dan Movanita, 2024).

Sesungguhnya, kebijakan DLH seperti itu sangatlah baik. Dosen senior kami di UGM saja membayar iuran sampah 100.000 rupiah/ bulan. Keluarga kecil kami di Palembang, dimana telah memilah sampah organik dan non organik sejak tahun 2014, juga selalu ikut membayar iuran sampah. 

Bahkan sejak bulan November 2023, kami memberikan khusus untuk mobil sampah yang keliling di komplek perumahan kami 150.000 rupiah/ bulan hingga saat ini walaupun kami telah memilah sampah. Alhamdulillah suami tidak keberatan dengan hal itu.

Kelas atas (6.600 VA ke atas) berdasarkan rencana DLH Jakarta, akan dikenakan  Rp 77.000 per bulan. Padahal daya listrik di rumah kami adalah 4.400 VA, maka seharusnya kami hanya memberikan maksimal 30.000 rupiah per bulan, jika kami berada di Jakarta. Bahkan seharusnya kami tidak perlu membayar retribusi, sebab kami telah memilah sampah sejak lama ya... hehe. Padahal masalah sampah di Kota Palembang belum serumit masalah sampah di Jakarta.

Anggota Komisi D DPRD Jakarta Fraksi Gerindra Ali Lubis juga meminta DLH Jakarta membatalkan penarikan retribusi sampah. Ali menilai penarikan retribusi sampah merupakan bentuk pemerasan terhadap masyarakat kecil. Beliau mengatakan, seharusnya masyarakat diberikan edukasi atau sosialisasi atau bahkan diberikan reward atau hadiah berupa barang. Bukan dengan cara menarik retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap sampah seperti tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 Pergub 55 tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah.

Menurut penulis, kurang tepat apabila dianggap sebagai ‘bentuk pemerasan terhadap masyarakat kecil’ karena Kelas miskin (450-900 VA) gratis, kemudian Kelas bawah (1.300-2.200 VA) hanya Rp 10.000 per bulan. Yang dianggap kelas bawah ini, kemungkinan besar secara riil pada umumnya akan mampu jika hanya ‘menabung’ iuran Rp 10.000 per bulan. Apalagi masyarakat kelas-kelas diatasnya. Bahkan apabila masyarakat berkenan untuk memilah sampah/menjadi anggota aktif Bank Sampah, otomatis sudah tidak akan kena retribusi. Bukankah itu sudah sangat baik.

Ali juga mengatakan mengenai pengelolaan sampah tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Pergub No 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Rukun Warga dimana bunyi pasal tersebut menjelaskan pengelolaan sampah lingkungan RW dilaksanakan oleh bidang pengelolaan sampah dalam kepengurusan RW yang ditunjuk oleh ketua RW. Menurutnya, itu berarti di setiap lingkungan Rukun Warga (RW) di Jakarta sudah ada petugas yang mengurusi soal sampah rumah tangga tersebut. Maka dari itu, beliau menilai bahwa penarikan retribusi sampah rumah tangga dengan alasan meningkatkan kepedulian masyarakat sangatlah ngawur. 

Beliau juga menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah diberikan anggaran untuk mengurus soal sampah, sehingga menurutnya DLH fokus saja untuk meningkatkan pelayanan dan membangun fasilitas untuk pengelolaan sampah di lingkungan RW (Ibrahim, 2024).

Dalam hal ini, boleh jadi biaya yang dibutuhkan untuk mengurus sampah di Jakarta semakin tinggi dan tidak cukup hanya dengan mengandalkan anggaran yang ada. Adanya berbagai kemudahan akses mendapatkan makanan minuman saat ini, telah menyebabkan sampah semakin cepat menumpuk dibandingkan dengan 1-2 dekade yang lalu. Disini menunjukkan pentingnya komunikasi antara fraksi-fraksi tersebut dengan DLH.

Sebagaimana Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi yang telah mengajak Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dan anggota Komisi IV untuk menerapkan bijak dalam konsumsi dan setop boros pangan. Dimana hal itu dilakukan dalam rangka penerapan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Tujuan gerakan itu meningkatkan kesadaran dan membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk hidup sehat. Kampanye itu bertujuan untuk mengurangi sampah makanan/ food loss and waste, menjaga stabilisasi harga pangan dan menumbuhkan toleransi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan (finance.detik.com, 2024).

Pemerintah-pemerintah daerah di kota Bandung, Yogyakarta, kota Batu, dan Bali saat ini telah bersemangat untuk berusaha mengutamakan pemilahan sampah seperti di Jepang. Di kota Bandung, tercatat ada 7 kecamatan yang telah berhasil menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengelola sampah organik (Beritainspiratif.com, 2024). Menteri LH saat ini juga berencana merombak penilaian Adipura, dimana komponen sampah nilainya 75 persen.

Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara bahkan memberikan apresiasi kepada 7 kecamatan yang telah berhasil meningkatkan Kawasan Bebas Sampah (KBS) menjadi lebih dari 50 persen. Kecamatan yang mendapatkan apresiasi penghargaan diantaranya (Beritainspiratif.com, 2024): Panyileukan (seluruh kelurahan di kecamatan ini sudah mencapai 100 persen KBS); Bandung Kidul (34 RW telah menjadi KBS); Cibeunying Kaler (60 persen wilayahnya atau 28 dari 46 RW sudah KBS); Arcamanik (61 persen atau 33 dari 54 RW telah menjadi KBS); Sumur Bandung; Bojongloa Kidul (53 persen wilayah atau 24 dari 45 RW telah menjadi KBS); dan Gedebage.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat melakukan peninjauan kerja di TPST Piyungan, juga menegaskan bahwa keberadaan bank sampah menjadi solusi untuk permasalahan sampah di DIY. Beliau meminta kepala dinas untuk segera membangun dan membentuk bank sampah di hulu. Selain itu, perlu adanya penyuluh lingkungan hidup yang bertugas untuk mengedukasi masyarakat terkait pilah dan pilih sampah. Dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 60 persen sampah di DIY adalah food waste atau sisa makanan (radarjogja.jawapos.com, 2024).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul Bambang Purwadi menyebutkan bahwa anjuran menambah bank sampah sedang berproses. Mereka akan menyiapkan penyuluh LH ke masyarakat yang biayanya akan diupayakan dari CSR. Beliau pun akan meminta kepada restoran di Bantul agar dapat secara mandiri mengelola sampahnya (radarjogja.jawapos.com, 2024).

Terkait dengan penarikan retribusi sampah rumah tangga yang beralasan meningkatkan kepedulian masyarakat, mungkin kita masih ingat dengan video rumah dikirimi satu truk sampah yang viral di media sosial. Rupanya hal itu sengaja dilakukan petugas kebersihan karena kelakuan si pemilik rumah. Untuk diketahui, iuran sampah merupakan hal yang biasa ada di perumahan penduduk. Warga yang sudah bayar, hanya perlu menaruh sampah di depan rumah/tempat sampah yang sudah disediakan. Nantinya akan ada petugas yang membereskannya (jatim.tribunnews.com, 2024).

Sistem tersebut juga berlaku di Malaysia. Namun sayangnya ada saja orang yang tidak mau bayar tapi ngotot menitipkan sampah. Hasilnya sebagaimana viral di sosial media, video yang menunjukan detik-detik petugas kebersihan memberi 'hadiah' berupa sampah yang dikembalikan ke pemilik rumah yang enggan bayar iuran. Terpantau video tersebut sudah ditonton lebih dari 800 ribu kali. Petugas kebersihan memutuskan untuk mengembalikan sampah ke rumah tersebut dengan alasan, pemilik rumah telah berjanji akan membayar dalam beberapa hari. Namun saat petugas tersebut menelepon, malah diabaikan (jatim.tribunnews.com, 2024).

Sebenarnya jika melihat besaran rupiah yang ditetapkan DLH Jakarta, kita patut bersyukur dengan nominal yang demikian. Kelas miskin gratis, Kelas bawah Rp 10.000 per bulan, dan Kelas menengah (3.500-5.500 VA) Rp 30.000 per bulan apabila memang sangat repot sehingga tidak sempat lagi untuk memilah ataupun menjadi anggota aktif Bank Sampah. Kita anggap saja sebagai sedekah/donasi yang bukankah pada akhirnya manfaatnya kembali pada diri kita sendiri.

Adapun bagi yang masih memiliki waktu, mari pilah sampah untuk amal jariyah. Apabila merasa repot, bisa cukup dengan memilah menjadi 3 jenis saja, yakni sampah organik, sampah daur ulang, dan sampah residu.

Selain itu -sebagaimana sudah banyak dari kita yang tahu- budaya masyarat Jepang yang disiplin dan bersih mengenai sampah, rupanya terbukti dalam laga sepakbola Indonesia-Jepang pada Jumat (15/11/2024). Aksi para suporter Jepang yang patut diacungi jempol dimana terlihat sibuk mengumpulkan sampah di tribun usai pertandingan. Mereka membawa sendiri kantong sampah yang telah dipersiapkan sejak para suporter tersebut masuk dari luar stadion, sebagaimana dijelaskan salah satu suporter Jepang, Hiroaki Kato. 

Setelah pertandingan selesai, kantong sampah tersebut digunakan untuk membersihkan stadion. Mereka mengumpulkan semuanya, lalu membersihkan lantai sebelum pulang. Kato  pun berharap budaya kebersihan yang diperlihatkan suporter Jepang bisa ditiru oleh suporter Indonesia (jatim.tribunnews.com. 2024).

Mereka adalah tamu, tetapi justru mereka yang bersih-bersih. Luar biasa.

Sumber Pustaka

Beritainspiratif.com, 2024. Kota Bandung Apresiasi 7 Kecamatan: Jumlah RW Kawasan Bebas Sampah Naik Signifikan. Diakses pada tanggal 3 Desember 2024 di https://beritainspiratif.com/read/69073/kota-bandung-apresiasi-7-kecamatan-jumlah-rw-yang-jadi-kawasan-bebas-sampah-naik-signifikan

finance.detik.com. 2024. Bos Bapanas Ajak Titiek Soeharto cs Bijak Konsumsi dan Tekan Sampah Makanan. Diakses pada tanggal 3 Desember 2024 di https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7646656/bos-bapanas-ajak-titiek-soeharto-cs-bijak-konsumsi-dan-tekan-sampah-makanan.

Ibrahim, Gibran Maulana. 2024. Gerindra Minta Pemprov DKI Batalkan Penarikan Retribusi Sampah: Ngawur. Diakses pada tanggal 3 Desember 2024 di https://news.detik.com/berita/d-7664039/gerindra-minta-pemprov-dki-batalkan-penarikan-retribusi-sampah-ngawur

Janati, Firda dan Movanita, A.N.K. 2024. Fraksi PKS DPRD Jakarta Minta Pemprov Tinjau Kembali Penarikan Retribusi Sampah. Diakses pada tanggal 3 Desember 2024 di https://megapolitan.kompas.com/read/2024/11/11/15255391/fraksi-pks-dprd-jakarta-minta-pemprov-tinjau-kembali-penarikan-retribusi.

jatim.tribunnews.com. 2024. Penyebab Rumah Ini Dikirimi 1 Truk Sampah, Petugas Kebersihan Sengaja: Sampahmu Kukembalikan. Diakses pada tanggal 3 Desember 2024 di https://jatim.tribunnews.com/2024/11/26/penyebab-rumah-ini-dikirimi-1-truk-sampah-petugas-kebersihan-sengaja-sampahmu-kukembalikan?page=3.

radarjogja.jawapos.com. 2024. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq Sebut Bank Sampah Jadi Solusi Tangani Persoalan Sampah Di DIY Yang Mayoritas Food Waste. Diakses pada tanggal 3 Desember 2024 di https://radarjogja.jawapos.com/bantul/655327679/menteri-lingkungan-hidup-hanif-faisol-nurofiq-sebut-bank-sampah-jadi-solusi-tangani-persoalan-sampah-di-diy-yang-mayoritas-food-waste

Sari, Brigitta Belia Permata. 2024. DLH Jakarta: Warga Pilah Sampah 2 Kali Sebulan Tak Akan Kena Retribusi. Diakses pada tanggal 3 Desember 2024 di https://news.detik.com/berita/d-7663708/dlh-jakarta-warga-pilah-sampah-2-kali-sebulan-tak-akan-kena-retribusi.