PEMILUKADA Jakarta harusnya menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan. Pesta dimana kita akan memilih siapa yang akan melayani rakyat Ibu Kota Jakarta 5 tahun kedepannya. Dari hasil putaran pertama bisa dikatakan petahana mendulang mayoritas suara, selanjutnya diikuti oleh paslon urut 3. Baik paslon urut 2 dan 3 sama-sama maju ke putaran kedua pemungutan suara yang akan menjadi penentu ke arah mana Jakarta ini akan dibawa.
Jakarta sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang tinggi. Mulai dari sisi ekonomi, sosial, agama, hingga politik. Kemajemukan begitu terasa dalam setiap hari aktivitas kehidupan masyarakat Jakarta. Untuk menakhkodai Jakarta tentulah tidak sembarang orang, dibutuhkan mereka yang memiliki kemampuan dan nyali untuk melakukan perubahan dan melawan arus. Kerja menjadi suatu keharusan dan bukan sebatas retorika.
JAKARTA dan PERMASALAHANNYA
Setiap daerah memiliki permasalahannya masing-masing. Oleh karena itu dibutuhkan nahkoda yang handal dan mampu melakukan analisa dan tindakan yang cepat dan cakap serta mengerti perundang-undangan yang berlaku guna mendukung setiap keputusan yang di ambil. Secara garis besar permasalahan di Jakarta bisa kita kategorikan menjadi 4 bagian besar
1.Transportasi
Diakui atau tidak, transportasi menjadi masalah terbesar bagi Jakarta. Kemacetan menjadi momok yang menakutkan ke depannya apabila tidak ditangani dengan serius. Sejak Jokowi dan Ahok terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, sejumlah keputusan dikeluarkan guna melakukan pembaruan terhadap metode transportasi di Jakarta, bekerjasama dengan pemerintah pusat. Beberapa program seperti LRT, MRT, pembangunan jalan layang, pembaharuan bus transjakarta, pembaharuan angkutan semua dilakukan guna meningkatkan kenyamanan dalam menikmati moda transportasi di Jakarta.
Mereka yang bekerja di Jakarta bukanlah hanya penduduk Jakarta. Banyak pekerja yang berasal dari daerah sub-urban seperti bekasi, tangerang, bogor, depok bahkan ada yang dari Bandung juga. Mereka yang tinggal di daerah-daerah tersebut menjadi penyumbang kemacetan ketika mereka membawa kendaraan pribadi ke dearah Ibu kota. Jumlah kendaraan yang beredar di jalanan Ibu kota tidak sebanding lagi dengan lebar dan panjang jalan ditambah lagi dengan kondisi jalanan Ibu kota yang perlu dilakukan peningkatan kualitas terhadap ketahanan jalan.
Kita ambil contoh juga Semanggi. Semanggi merupakan daerah kunci penyumbang kelancaran dan sekaligus kemacetan Ibu kota. Bagaimana tidak, kendaraan dari berbagai arah akan melintasi jalan ini untuk tujuan pergi dan pulang kerja. Oleh karena itu pada saat ini, semanggi berbenah dan dilakukan pembaharuan terhadap model jalan yang sudah ada. Dana yang dikeluarkan untuk proyek ini berasal dari pengusaha-pengusaha yang memang berada di sekitaran daerah tersebut.
Banyak lagi memang yang harus dibenahi dari infrastruktur di Jakarta. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih nantinya harus menjalankan program yang bisa di eksekusi dan bukan sekedar wacana. Kemampuan untuk melakukan kesepakatan dengan para pengusaha untuk ikut andil dalam pembangunan infrastruktur Jakarta juga sangat mutlak. Kontribusi yang diberikan perusahaan akan memberikan keringanan terhadap APBD tetapi tetap memberikan kontribusi perbaikan infrastruktur transportasi ke arah yang lebih baik.
2.Banjir
Dearah mana sih yang tidak terkena banjir ?
Setiap daerah dimanapun berpeluang untuk menikmati banjir, tidak terkecuali Jakarta. Permasalahan banjir di Jakarta sudah menjadi permasalahan yang turun temurun dari generasi-generasi sebelumnya. Banyak pernyataan-pernyataan yang pedas dilontarkan oleh orang-orang terkait banjir yang sering dialami oleh Jakarta. Kritikan-kritikan dialamatkan kemana-mana terlebih kepada pemerintah yang dianggap tidak becus dalam pengelolaan banjir. Tetapi apakah itu adalah masalah pemerintah saja? Tentunnya tidak, kita sebagai masyarakat juga memiliki andil dari banjir yang terjadi secara terus menerus.
Sekilas kita juga perlu memahami bahwa secara geologis beberapa posisi daerah Jakarta juga berada dibawah permukaan laut. Secara teknis memang pompa diperlukan untuk membantu mengalirkan air dari daratan ke laut. Program lain yang dikaji oleh pemerintah dan sudah diputuskan adalah dengan melakukan reklamasi teluk Jakarta dan membangun Sea Wall. Metode penggunaan Sea Wall sendiri sudah dilakukan dari dahulu oleh negara Belanda. Tujuan dari dilakukannya reklamasi teluk Jakarta dan Sea Wall tidak lain adalah untuk menahan laju air laut masuk ke daratan. Di beberapa titik di Jakarta penurunan permukaan tanah juga sudah menapai kurang lebih 7 cm/tahun. Angka ini terbilang cukup besar dan sangat berakibat fatal bagi kelangsungan Jakarta ke depannya.
Jadi ketika kita dihadapkan kepada pendapat masing-masing paslon terkait reklamasi teluk Jakarta, maka kita harus melihat pendapat mereka dari kepentingan seluruh rakyat Jakarta dan bukan parsial. Kajian demi kajian sudah dilakukan untuk reklamasi teluk Jakarta, tentunya payung hukum juga sudah dibuat. Maka sudah sewajarnya apabila kita menelaah jawaban paslon terkait teluk Jakarta, maka kita harus melihat gambaran besarnya bahwa reklamasi ini adalah untuk keberlangsungan Jakarta pada masa yang akan datang, dan bukan masalah keperbihakan kepada kaum tertentu.
3. Pendidikan
Tingkat keberhasilan sebuah pemerintahan juga akan dilihat dari pendidikan. Langkah konkrit pemerintah DKI pada saat ini adalah dengan penerbitan KJP. Konsep yang diusung KJP adalah dengan memberikan bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu maupun berprestasi dari tingkat SD sampai perguruan tinggi sehingga minimum sumber daya manusia DKI akan mengecap pendidikan hingga jenjang SMA/SMK.
4. Birokrasi
Sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi pemerintahan itu sangat mengecewakan dan tidak menyenangkan. Itu dulu.
Apabila kita bernostalgia akan kondisi birokrasi DKI Jakarta sekitar 10 tahun yang lampau atau Gubernur periode sebelum-sebelumnya, maka birokrasi pemerintah DKI bisa dikatakan sangat parah. Pelayanan tidak memiliki kualitas, anggota masing-masing birokrasi terkesan sangat arogan dan terkenal mengulur-ulur waktu pengurusan, belum lagi adanya dana-dana siluman yang harus dibayarkan. Oleh karena itu birokrasi menjadi momok yang tidak menyenangkan, dan apabila memungkinkan bagi masyarakat seminimimal mungkin berurusan dengan birokrasi pemerintah.
Bagaimana dengan saat ini ?
Penerapan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) diharapkan mampu memangkas alur birokrasi yang begitu ribet dan panjang. Peningkatan kesejahteraan pegawai pemerintah juga diperhatikan seiring dengan peningkatan kualitas SDM juga dilakukan. Pelayanan terhadap masyarakat ditingkatkan sehingga masyarakat senang untuk mengurus segala kepentingan surat menyurat yang berhubungan dengan birokrasi. Pelayanan masyarakat tidak dipandang lagi sebelah mata. Masyarakat sebagai stakeholder memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pelayanan pegawai birokrasi. Dengan birokrasi yang semakin transparan dan terstruktur, maka iklim investasi bidang ekonomi dan bisnis juga semakin meningkat. Hal ini akan berakibat terhadap perputaran roda ekonomi yang semakin simultan dan semakin bagus.
MENELAAH PROGRAM DAN JANJI YANG BISA DI EKSEKUSI DAN MANA YANG TIDAK AKAN BISA DI EKSEKUSI
Kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memang menjadi incaran banyak orang. Perebutan kursi Gubernur telah menimbulkan gejolak yang cukup besar di kalangan masyarakat. Janji-janji dan program digodok dan disampaikan dengan sedemikian manis dan sedemikian rupa. Gunanya untuk menarik simpati masyarakat. Keberpihakan terhadap masyarakat seakan dijadikan kunci keberhasilan.
Sebelum memilih mari memilah program-program dan janji-janji yang ditawarkan. Telaah satu persatu programnya, bedahlah menggunakan logika dan akal sehat. Banyak program yang ditawarkan seakan begitu manis namun sulit atau bahkan tidak akan mungkin untuk diterapkan. Sudah sewajarnya kita kritis mencari siapa yang akan menjadi nahkoda Jakarta 5 tahun ke depan.
Paslon 2, Basuki dan Djarot. Basuki mungkin pada saat ini tersangkut kasus “penistaan agama”, namun saat ini kasusnya telah bergulir di ranah hukum, dan biarkanlah kasusnya selesai berdasarkan hukum yang ada. Kasus penistaan yang dihadapi jangan dicampur adukkan dengan pemilihan kepala daerah saat ini, fokuslah terhadap program dan pencapaiannya.
Paslon 3, Anies dan Sandi. Kandidat ini semakin gencar dalam mencari dukungan dari grass root. Dengan mengandalkan keberpihakan terhadap rakyat kecil menjadi andalannya. Namun apakah program-program yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan rakyat Jakarta pada saat ini dan pada masa yang akan datang ? program-program DP 0 atau RP 0, penolakan reklamasi, KJP Plus, OK OCE bisa dibilang program-program andalannya. Namun mari kita kritis dengan menganalisa program-program secara logika yang masuk di akal dan eksekusi yang mungkin bisa dilakukan. Kita akan menikmati Jakarta dari setiap program yang dikerjakan, bukan program retorika.
Sekali lagi ditekankan bahwa setiap program yang disusun haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Keberpihakan terhadap masyarakat kecil tidak berarti masyarakat kecil harus menikmati sanjungan pada saat ini namun pada akhirnya akan berakibat pahit untuk jangka panjang. Untuk sesuatu yang lebih baik kedepannya tentu harus ada yang dikorkbankan. Kenyamanan saat ini harus dikorbankan demi keberlangsungan generasi yang akan datang.
Siapa yang kita pilih pada saat ini, kita juga yang akan menikmatinya 5 tahun dan beberapa tahun ke depannya. Jangan ketika sudah memilih nahkoda, setelah berjalan kita menyesali pilihannya. Nahkoda haruslah berani mengambil tindakan, dan setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan nantinya dihadapan TYME, apakah dia membawa kesejahteraan terhadap rakyatnya ataukah tidak menghasilkan apa-apa. Selama masih di dunia, hubungan horizontal adalah tugas dan tanggung jawab yang harus di emban oleh nahkoda pemerintahan DKI Jakarta. Secara vertikal, akan mempertanggungjawabkan secara pribadi nantinya di hadapan TYME.
