Setiap daerah dimanapun berpeluang untuk menikmati banjir, tidak terkecuali Jakarta. Permasalahan banjir di Jakarta sudah menjadi permasalahan yang turun temurun dari generasi-generasi sebelumnya. Banyak pernyataan-pernyataan yang pedas dilontarkan oleh orang-orang terkait banjir yang sering dialami oleh Jakarta. Kritikan-kritikan dialamatkan kemana-mana terlebih kepada pemerintah yang dianggap tidak becus dalam pengelolaan banjir. Tetapi apakah itu adalah masalah pemerintah saja? Tentunnya tidak, kita sebagai masyarakat juga memiliki andil dari banjir yang terjadi secara terus menerus.
Sekilas kita juga perlu memahami bahwa secara geologis beberapa posisi daerah Jakarta juga berada dibawah permukaan laut. Secara teknis memang pompa diperlukan untuk membantu mengalirkan air dari daratan ke laut. Program lain yang dikaji oleh pemerintah dan sudah diputuskan adalah dengan melakukan reklamasi teluk Jakarta dan membangun Sea Wall. Metode penggunaan Sea Wall sendiri sudah dilakukan dari dahulu oleh negara Belanda. Tujuan dari dilakukannya reklamasi teluk Jakarta dan Sea Wall tidak lain adalah untuk menahan laju air laut masuk ke daratan. Di beberapa titik di Jakarta penurunan permukaan tanah juga sudah menapai kurang lebih 7 cm/tahun. Angka ini terbilang cukup besar dan sangat berakibat fatal bagi kelangsungan Jakarta ke depannya.
Jadi ketika kita dihadapkan kepada pendapat masing-masing paslon terkait reklamasi teluk Jakarta, maka kita harus melihat pendapat mereka dari kepentingan seluruh rakyat Jakarta dan bukan parsial. Kajian demi kajian sudah dilakukan untuk reklamasi teluk Jakarta, tentunya payung hukum juga sudah dibuat. Maka sudah sewajarnya apabila kita menelaah jawaban paslon terkait teluk Jakarta, maka kita harus melihat gambaran besarnya bahwa reklamasi ini adalah untuk keberlangsungan Jakarta pada masa yang akan datang, dan bukan masalah keperbihakan kepada kaum tertentu.
3. Pendidikan
Tingkat keberhasilan sebuah pemerintahan juga akan dilihat dari pendidikan. Langkah konkrit pemerintah DKI pada saat ini adalah dengan penerbitan KJP. Konsep yang diusung KJP adalah dengan memberikan bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu maupun berprestasi dari tingkat SD sampai perguruan tinggi sehingga minimum sumber daya manusia DKI akan mengecap pendidikan hingga jenjang SMA/SMK.
4. Birokrasi
Sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi pemerintahan itu sangat mengecewakan dan tidak menyenangkan. Itu dulu.
Apabila kita bernostalgia akan kondisi birokrasi DKI Jakarta sekitar 10 tahun yang lampau atau Gubernur periode sebelum-sebelumnya, maka birokrasi pemerintah DKI bisa dikatakan sangat parah. Pelayanan tidak memiliki kualitas, anggota masing-masing birokrasi terkesan sangat arogan dan terkenal mengulur-ulur waktu pengurusan, belum lagi adanya dana-dana siluman yang harus dibayarkan. Oleh karena itu birokrasi menjadi momok yang tidak menyenangkan, dan apabila memungkinkan bagi masyarakat seminimimal mungkin berurusan dengan birokrasi pemerintah.
Bagaimana dengan saat ini ?
Penerapan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) diharapkan mampu memangkas alur birokrasi yang begitu ribet dan panjang. Peningkatan kesejahteraan pegawai pemerintah juga diperhatikan seiring dengan peningkatan kualitas SDM juga dilakukan. Pelayanan terhadap masyarakat ditingkatkan sehingga masyarakat senang untuk mengurus segala kepentingan surat menyurat yang berhubungan dengan birokrasi. Pelayanan masyarakat tidak dipandang lagi sebelah mata. Masyarakat sebagai stakeholder memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pelayanan pegawai birokrasi. Dengan birokrasi yang semakin transparan dan terstruktur, maka iklim investasi bidang ekonomi dan bisnis juga semakin meningkat. Hal ini akan berakibat terhadap perputaran roda ekonomi yang semakin simultan dan semakin bagus.
