Mohon tunggu...
Siti Sanisah Rasyid
Siti Sanisah Rasyid Mohon Tunggu... Guru - Penulis jalanan

Fabiayyi Ala Irobbikuma Tukadziban

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Internalisasi Nilai dan Prinsip Antikorupsi

20 Mei 2023   09:25 Diperbarui: 20 Mei 2023   09:25 484
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Nilai Antikorupsi

Nilai antikorupsi merupakan sebuah pandangan moral yang menentang segala bentuk tindakan korupsi. Nilai ini sangat penting untuk ditanamkan dalam masyarakat karena korupsi telah menjadi masalah yang merajalela di banyak negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dijelaskan nilai antikorupsi secara detail beserta lima referensi yang mendukungnya.

Pertama-tama, nilai antikorupsi mengajarkan bahwa setiap orang harus berpegang teguh pada prinsip integritas. Integritas merupakan kualitas moral yang menunjukkan bahwa seseorang dapat dipercaya dan jujur dalam segala hal. Dalam konteks antikorupsi, integritas sangat penting karena korupsi terjadi ketika seseorang kehilangan integritasnya dan mengambil keuntungan pribadi dari jabatannya. KPK pernah merilis sembilan nilai integritas yang perlu dan penting untuk diperhatikan. Nilai integritas dimaksud adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Kedua, nilai antikorupsi juga mengajarkan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Ini berarti bahwa seseorang harus siap menerima konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya, baik itu positif maupun negatif. Dalam konteks korupsi, tanggung jawab sangat penting karena korupsi dapat merugikan banyak orang dan negara.

Ketiga, nilai antikorupsi mengajarkan bahwa setiap orang harus transparan dalam segala hal. Transparansi berarti bahwa seseorang harus membuka diri dan tidak menyembunyikan informasi yang penting. Dalam konteks antikorupsi, transparansi sangat penting karena korupsi seringkali terjadi di balik pintu tertutup dan tanpa pengawasan.

Keempat, nilai antikorupsi mengajarkan bahwa setiap orang harus menghargai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk yang merdeka dan beradab. Dalam konteks antikorupsi, menghargai hak asasi manusia berarti menghormati hak setiap orang untuk hidup bebas dari korupsi dan menuntut keadilan ketika hak tersebut dilanggar.

Kelima, nilai antikorupsi mengajarkan bahwa setiap orang harus bersikap adil dan sama di depan hukum. Ini berarti bahwa semua orang harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu dan tidak boleh ada orang yang dikecualikan dari hukum. Dalam konteks antikorupsi, sikap adil dan sama di depan hukum sangat penting karena korupsi seringkali terjadi karena adanya kecenderungan untuk memperlakukan orang tertentu dengan cara yang berbeda dari yang lain.

Prinsip Antikorupsi

Prinsip antikorupsi adalah panduan moral dan etika yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Berikut adalah beberapa prinsip antikorupsi yang penting, yaitu integritas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, independensi, keadilan, kesetaraan, dan keterlibatan masyarakat.

Integritas merupakan kepatuhan pada prinsip moral dan etika yang tinggi, serta berperilaku jujur dan tidak memihak. Menjunjung tinggi integritas dapat mengantar diri menjadi individu yang jujur, adil, dan bertanggungjawab dalam segala tindakan yang dilakukan. Transparansi mengarahkan individu agar terus menjaga kejelasan dan keterbukaan dalam segala tindakan yang dilakukan, baik dalam kegiatan pemerintah ataupun swasta. Keterbukaan dan akses informasi secara publik, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah atau lembaga publik.

Akuntabilitas merupakan suatu sikap yang siap menerima konsekuensi dari tindakan yang dilakukan dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil serta terbuka terhadap pengawasan dan evaluasi. Sedangkan prinsip partisipasi publik bermakna memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan proses pengawasan yang transparan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun