Pemerintahan yang Cerdas

Sistem pemerintahan sehat yang diinginkan oleh publik sesungguhnya bukan hal mengada-ada, bukan yang melampaui batas ideal sehingga tidak mungkin untuk dicapai. 

Publik hanya ingin memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan benar-benar dikendalikan secara genuine oleh sistem, bukan oleh anasir sistem atas dasar ide dan ego personal lantas bertindak atas nama sistem. 

Kendali genuine oleh sistem tersebut berperan sebagai filter terhadap segenap perilaku yang nyeleneh, abnormal, destruktif dan melanggar aturan sistem menjadi tertolak. 

Artinya, sistem tersebut harus benar-benar bekerja nyata dan rata tanpa diskriminasi, tidak tebang pilih terhadap semua pelanggar dan pelanggaran. Sistem bekerja mengatur semua segmen dalam praktik kehidupan yang dijalani publik, termasuk juga mengendalikan equilibrium dalam praktik kehidupan publik dan personal. 

Sekali lagi, tanpa ada dominasi terhadap personal atau kelompok tertentu, tidak juga dominasi personal tertentu terhadap publik. Bukankah, idealnya hal yang personal menjadi milik diri sendiri, merupakan hak asasi diri sendiri? Maka, hal yang sifatnya publik harus menjadi milik publik, dipelihara bersama untuk kepentingan bersama juga. Jangan dipertukarbalikkan.

Guna mewujudkan sistem pemerintahan yang demikian, republik membutuhkan banyak orang yang memiliki kapasitas sebagai pemikir dan pekerja cerdas yang mampu berpikir panjang . Bukan insan yang senang grasak grusuk, berucap dan bertindak tidak sinkron. 

Para pemikir ini adalah mereka yang mampu memberikan sounding khas dalam meneriakkan kembali kebersamaan. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya kehidupan nyaman yang non-partisan. Mampu memperbanyak dan memperluas ide, gagasan dan sikap non-partisan. 

Bagaimana pun juga, publik membutuhkan sistem pemerintahan yang baik dan ajeg, pemerintahan yang damai dan memelihara sikap non-partisan. Pemerintahan kuat yang mampu berdiri kokoh dalam jejak tumpuan kaki yang non-partisan karena memang negara lahir dan pemerintahan berjalan bukan atas dasar upaya sekelompok orang sehingga pemerintahan diarak menuju kutub personalisasi. Masyarakat mengharap pemerintahan yang pro publik, yang mampu"bringing societies back into balance" bukan pemerintahan yang doyan pencitraan dan populisme.

Sistem pemerintahan yang demikianlah yang umumnya diharapkan masyarakat, pemerintahan yang dikelola oleh mereka yang mau dan mampu berpikir panjang. 

Pemerintahan yang awas dalam melihat sekian problema secara jernih serta mampu mengeksekusi solusi secara cerdas dan tuntas untuk jangka waktu panjang. Senantiasa berupaya untuk melakukan "citizen-driven reforms", sebagaimana yang pernah dimimpikan oleh para founding fathers. 

Pemerintahan dengan birokrasi yang bergerak selaras dalam koridor prinsip good governance yang jujur, transparan, demokratis, deleberasi dan akuntabel.   Sehingga mampu memelihara kepentingan publik dengan model yang disebut "the citizen initiative process". Model yang menempatkan kepentingan personal (emosi, kehendak) diisolasi oleh dirinya sendiri, dan setelah itu, ia meletakan kepentingan bersama kewargaan di atas segalanya.