Sulit Membedakan Salah dan Benar: Dilema Moral dalam Etika Pengambilan Keputusan

Ketidakmampuan Dollah dalam mengatasi kehendak dan hasrat pemenuhan kebutuhan pribadi baru memikirkan keluarga merupakan godaan immoral, merupakan salah satu ciri dari dilema moral atau dilema etika dalam perspektif tersebut dan ini merupakan kelemahan masing-masing pribadi yang pastinya dimiliki oleh setiap idividu dengan beragam bentuk, manisfestasi dan kadarnya. Bahkan seorang Kidder (2005) menjelaskan bahwa godaan  immoral juga dapat meliputi pelanggaran hukum dan mengabaikan kebenaran. 

Hukum dapat dikatakan sebagai pemandu moral, menjadi batasan terhadap sikap dan perilaku masyarakat. Posisi hukum, sebagai pemandu moral dapat berbahaya sekaligus dapat menjadi penolong. Akan menjadi penolong jika hukum masih memegang teguh prinsip tindakan moral. Hukum hanya digunakan untuk mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah secara adil. 

Macam hukum ini adalah sumber dari dilema moral khas. Bahaya dalam menggunakan hukum sebagai pemandu moral adalah meragukan tentang sah atau adanya ketidak  konsistenan dalam pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan standar hukum yang berlaku. 

Fenomena seperti itu saat ini sudah banyak terjadi, menjadikan hukum hanya sebagai payung bocor terhadap para pihak yang dikehendaki, sedangkan pada pihak lain hukum tak ubahnya guillotine yang dapat memenggal siapa dan kapan saja. Hal penting untuk meminimalisir hal ini adalah mengupayakan ada dan aktifnya pemandu tindakan moral sebagai instrumen penting dalam menjalankan hukum dan undang-undang.

Perlakuan itu memberi gambaran nyata bahwa mengabaikan kebenaran merupakan dilema moral yang sangat krusial. Padahal mengungkap kebenaran merupakan prinsip etika yang berlaku umum dan kegagalan melakukannya sangat disayangkan. 

Kebanyakan orang mengalami kesukaran dalam menerima hal yang ideal seperti ini dengan pertimbangan pantas, tidak pantas atau relativisme sehingga mengabaikan kebenaran yang sesungguhnya. 

Pada sebagian pihak, meski pun memahami suatu fenomena dengan baik, berada dan terlibat aktif dalam lingkaran fenomena tersebut masih tetap tidak menyurutkan sikapnya untuk menolak kebenaran. Hal utama yang dikedepankan adalah kepentingan pribadi dan golongan (egoisme etis). Sebagian lainnya, mungkin memahami kebenaran tetapi berada dalam kondisi takut untuk mengakui karena berbagai sebab dan alasan.

Untuk mendapatkan ketegasan tentang  kebenaran maka yang berlaku adalah  "hukum yang kebal dari perpecahan" dimana kejujuran harus dijunjung tinggi, dan inilah yang sangat sulit dalam menegakkan hukum karena pertimbangan tertentu "kebenaran harus diabaikan" dan ironisnya, kadang kala dalam pandangan hukum hal tersebut sah-sah saja. 

Contoh di atas menunjukkan bahwa kadang-kadang kita memerlukan lebih dari sekedar hukum atau bahkan hal lain yang lebih baku seperti kebenaran mutlak yang dapat memberi bimbingan agar dapat terus berperilaku etis. Masalahnya, tidak jarang penggunaan bahasa dalam retorika dapat mengaburkan permasalahan atau kebenaran yang sesungguhnya.

Dalam negara kita, mempertimbangkan penyimpangan terhadap kejujuran moral dalam pengambilan keputusan penting untuk dilakukan agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. 

Tidak menjadi keputusan yang hanya mengakomodir kepentingan sepihak dari orang dan golongan yang dikehendaki, tidak juga merupakan keputusan "pesanan" dari para pembisik yang senantiasa berada di samping para pembuat kebijakan.