Menjaga Ketahanan Nasional Indonesia di Ruang Siber

Era globalisasi adalah era yang telah membuka era borderless yang mengakibatkan berkembangnya teknologi informasi yang harus diterima perkembangannya oleh setiap negara. 

Berkembangnya teknologi informasi menyebabkan setiap negara ketergantungan terhadap teknologi informatika, baik dalam memberikan pelaksanaan pelayanan kepada publik dan melaksanakan roda pemerintahan. 

Sehingga, bentuk  pelayanan publik untuk masyarakat menjadi ketergantungan pada ketersediaan (availability), kerahasiaan (confidentiality) dan keutuhan (integrity) informasi di ruang cyber. 

Maka, sangat penting melakukan perlindungan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur negara yang memanfaatkan teknologi informatika. 

Keamanan cyber tidak hanya dipandang sebagai masalah teknis keamanan komputer tetapi juga menyangkut aspek politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan nasional. (chotimah, membangun pertahanan dan keamanan nasional dari ancaman cyber di indonesia, 2015)

Keamanan siber adalah isu yang menjadi pembahasan dalam studi Ilmu Hubungan Internasional yang menjadi focus banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar kelima di dunia yang menggunakan internet, dalam keamanan nasional indonesia menghadapi tantangan besar dari serangan siber.

 Sehingga Indonesia perlu melakukan strategi diplomasi untuk menghadapi dan mencegah terjadinya dampak buruk dari serangan siber antar negara. CBM, (Confidence Building Measures) dan Non-Military Confidence Building Measures (CBM) adalah strategi diplomasi siber yang digunakan oleh Indonesia dalam konstelasi siber global dan menjelaskan apa saja kebijakan dan regulasi yang akan di laksanakan.

Upaya Indonesia dalam menerapkan military confidence building measures di ruang siber ada tiga jenis yaitu pertama, transparansi dan verifikasi dalam berbagai forum regional tingkat compliance indonesia masih bersifat terbatas dan unutk joint investigation yang dilakukan negara lain di bidang siber belum dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. 

Kedua, pertukaran komunikasi dan informasi yang dilakukan dengan adanya forum pertemuan secara rutin baik secara regional ASEAN yaitu melalui ADMIN dan TELMIN maupun secara internasional melalui ITU. Ketiga,  pembatasan militer diruang siber

Salam pelaksanaan join exercise yang dilakukan BSSN dengan 10 negara ASEAN san jepang dalam kegiatan Cyber Exercise yang dilakukan secara online dan serentak indonesia telah mampu menjalankan proses transparansi dan verifikasi. Untuk melatik pejabat Indonesia dan menghadapi ancaman Cyber nasional, pada tahun 2013 Indonesia mendirikan pusat Operasi Siber (Cyber Defence Operations Centre). Indonesia juga merancang akan melakukan Latihan simlasi perang siber dengan China. 

Transparansi dan verifikasi di bidang siber yang juga dilakukan indonesia yaitu monitoring dari pihak ketiga dan join working group, namun pelaksanaan monitoring tersebut sangat sulit dilaksanakan karena alat yang digunakan dalam dunia maya seperti perangkat lunak yang mudah disembunyikan karena adanya komponen logaritma matematika yang sulit dikenalikan menyebabkan tidak terwujudnya monitoring.