Review Jurnal, Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM yang tinggi berkorelasi positif dengan kinerja keuangan. Daerah dengan IPM tinggi menunjukkan masyarakat yang lebih produktif dan layanan sosial yang lebih baik, yang berkontribusi pada stabilitas keuangan.

Analisis regresi linier menunjukkan variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel dependen (kinerja keuangan).

Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kebijakan. Ukuran pemerintah daerah dan PAD memberikan pengaruh signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Namun, ketergantungan keuangan dan leverage menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk menciptakan kinerja yang berkelanjutan.

Teori agensi yang digunakan menunjukkan relevansi dalam menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam konteks ini, konflik kepentingan dapat diminimalkan melalui transparansi dan pengawasan yang efektif.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Faktor ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, PAD, dan IPM memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan. Tingkat ketergantungan keuangan dan leverage memiliki dampak negatif terhadap kinerja. Kombinasi faktor-faktor ini menunjukkan pentingnya strategi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien di pemerintah daerah. Kinerja keuangan yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengurangan Ketergantungan Dana Pusat dengan cara Pemerintah daerah harus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Pengelolaan Utang yang Efektif dengan menyusun strategi pengelolaan utang yang mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi pembiayaan. Pengawasan Legislatif yang Efektif dengan memastikan pengawasan legislatif berjalan optimal tanpa menambah beban biaya operasional secara berlebihan. Peningkatan IPM dengan meningkatkan investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial untuk mendorong produktivitas masyarakat.

Pemerintah daerah dapat menerapkan praktik terbaik dalam akuntabilitas keuangan, seperti transparansi laporan keuangan dan penggunaan IPM sebagai indikator keberhasilan program pembangunan.

Hasil yang Diharapkan

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang konkret untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini juga menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.