Dampak Bad Governance terhadap Kewirausahaan
Tata kelola buruk memiliki dampak yang signifikan pada pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Beberapa dampaknya meliputi:
- Kehilangan Kepercayaan Pengusaha terhadap Pemerintah: Pengusaha enggan berinvestasi lebih lanjut karena takut terjebak dalam sistem yang tidak adil.
- Peningkatan Biaya Operasional: Biaya tambahan akibat korupsi dan birokrasi membuat banyak usaha kecil tidak mampu bertahan.
- Mematikan Inovasi: Pengusaha lebih memilih untuk bermain aman daripada mengembangkan ide-ide baru karena ketidakpastian regulasi dan lingkungan bisnis.
Rekomendasi Solusi untuk Mengatasi Bad Governance
1. Digitalisasi Sistem Perizinan
Penggunaan teknologi digital dapat meminimalisir kontak langsung antara pengusaha dan pejabat, sehingga mengurangi peluang korupsi. Platform seperti OSS (Online Single Submission) perlu dioptimalkan untuk menciptakan proses yang lebih transparan.
2. Penyederhanaan Regulasi
Pemerintah perlu menyederhanakan proses birokrasi, terutama dalam hal perpajakan dan pelaporan keuangan untuk UKM. Hal ini akan memudahkan pengusaha kecil untuk fokus pada pengembangan bisnis mereka.
3. Penegakan Hukum yang Tegas
Korupsi dalam proses pengadaan dan perizinan harus ditangani secara serius. Peningkatan transparansi, seperti penerapan sistem e-procurement, dapat menjadi langkah awal untuk mencegah praktik curang.
4. Edukasi dan Pendampingan bagi Pengusaha
Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengusaha, terutama dalam memahami regulasi dan memanfaatkan program dukungan pemerintah.
Kewirausahaan di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi. Namun, masalah tata kelola buruk menjadi penghambat utama dalam mencapai potensi tersebut.Â
Dengan langkah-langkah yang tepat, seperti digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, dan penegakan hukum yang tegas, Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan kewirausahaan. Sudah saatnya pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat bersama-sama memperbaiki tata kelola untuk masa depan yang lebih baik.
