Buku merupakan jendela dunia, dan pepatan ini kerap kali menjadi slogan mutlak untuk setiap orang. Namun, di jaman sekarang sudah canggih ini, masih saja ada segelintir oknum yang melakukan tindak ilegal dalam peraturan pembukuan.Â
Buku memiliki citra tersendiri yang menjadi kebutuhan konsumtif keberlanjutan bagi kehidupan manusia - muda, tua, keci maupun kalangan rakyat manapun. Buku sendiri sudah ada sejak bangsa Mesir kuno pada tahun 1800 SM.Â
Pada jaman ini bangsa kuno membuat buku atau secarik kertas yang terbuat dari lapisan papyrus atau tumbuhan sejenis alang-alang yang ada di tepi sungai nil, tentu ini sangat lama dari yang kita bayangkan saat ini. Berbeda dengan jaman sekarang, kertas yang digunakan pada masa sekarang bertekstur ringan dan tidak mudah rusak.
Sedikit penjelasan mengenai sejarah awal mulanya kertas ini terbentuk dan menjadi sebuah buku berlembar-lembar.Â
Beralih kepada pembahasan utama, yakni sebuah problematika mengenai percetakan ilegal yang minim sekali dilirik oleh pemerintah.Â
Buku cetak yang mempunyai legalitas serta sertifikasi  dengan ketentuan pemerintah memang mahal, hal ini yang menjadi para hunter buku berpikir dua kali untuk mendapatkan sebuah buku. Mereka beralih kepada buku bajakan dengan komposisi serupa, namun tidak memiliki kelegalitasan serta sertifikasi dari pemerintah.  Para pembuat buku bajakan ini menawarkan harga murah dengan isi yang serupa.Â
Faktanya dan diagram persentase di Indonesia saat ini  mayoritas tentunya lebih memilih buku bajakan, mereka lebih tertarik dengan buku harga pangkasan. Harga yang terjangkau dan tentunya bisa dibaca.Â
Permasalahan ini cukup pelik hingga sukar dipecahkan, berbagai upaya telah diupayakan agar masyarakat sadar bahwa membeli buku bajakan sama saja tidak menghargai kinerja seseorang. Termasuk, para penulis yang sudah mencurahkan segala ide, gagasan serta wawasan mereka yang tertuang ke dalam buku tersebut. Proses akurasi serta percetakan itu memiliki waktu yang lumayan lama, dan ini yang menyebabkan harga buku legal atau buku cetak akan lebih mahal dari pada buku bajakan.Â
Banyak para penulis yang merasa dirugikan akibat peredaran buku bajakan ini. Hal itu diakui oleh Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Rosidayati Rozalina menyebutkan. "Maraknya peredaran buku bajakan sangat merugikan penerbit." Ucapnya.
"Hanya, saja sejak berdiri pada Tahun 1950 silam, IKAPI belum memiliki data riil tentang nilai kerugian yang dialami oleh industri penerbit. Penyebab utamanya karena aktivitas para oknum pembajakan buku ini sulit dilacak.
Lantas, bagaimana hukum menanggapi oknum-oknum yang terus meraup keuntungan dari hasil jiplakan ini, bagi pengusaha toko atau penjual buku bajakan bisa terkena pidana dan denda sebesar Rp.10 Juta Rupiah dan untuk produsen pembajak buku bisa lebih parah lagi hukumannya.Â
IKAPI menjalin kerjasama dengan Pemerintah DKI Jakarta dan membentuk kelompok kerja (POKJA) khusus untuk memberantas buku bajakan. Namun, langkah ini tidak berjalan efektif. Sehingga masih saja ada beberapa oknum-oknum nakal yang masih menjadalan bisnis terlarang ini.