Strategi Makro Prudensial untuk Ketahanan Sistem Keuangan, Pelajaran dari Krisis COVID-19

Kolaborasi internasional adalah langkah yang sangat strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi global, terutama dalam konteks stabilitas keuangan dan mitigasi risiko sistemik . Pengalaman global, seperti krisis keuangan 2008, memberikan wawasan berharga tentang kelemahan sistem keuangan. 

Misalnya, pentingnya regulasi yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan besar (too-big-to-fail). Negara dapat mempelajari keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan kebijakan, seperti peran Quantitative Easing (QE) di AS atau reformasi struktural di Eropa.

Lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan Basel Committee memainkan peran kunci dalam menyusun standar yang mendorong transparansi dan stabilitas keuangan global. Kolaborasi ini memastikan negara tidak menjalankan kebijakan yang saling merugikan, misalnya perang mata uang (currency war).

Ekonomi global semakin terintegrasi, sehingga krisis di satu negara bisa memengaruhi negara lain. Kerja sama, seperti swap line antarbank sentral, membantu meredam dampaknya. Negara-negara berkembang bisa mendapat akses pada jaringan keuangan global untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap guncangan eksternal.

Negara maju dan berkembang sering memiliki prioritas yang berbeda, misalnya terkait subsidi, tarif, atau isu lingkungan. Dalam beberapa kasus, negara maju mendominasi agenda kebijakan sehingga tidak selalu menguntungkan semua pihak.

 Terlalu bergantung pada standar global atau lembaga internasional bisa mengurangi kemandirian suatu negara dalam menentukan kebijakan sesuai kebutuhan domestiknya. Tidak semua kebijakan yang berhasil di negara lain bisa diimplementasikan secara langsung. Misalnya, digitalisasi keuangan mungkin efektif di negara maju, tetapi memerlukan adaptasi untuk negara dengan literasi digital yang rendah.

Kolaborasi internasional harus dilakukan secara (selektif dan adaptif). Belajar dari pengalaman global itu penting, tetapi implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Misalnya mengadopsi kerangka pengaturan fintech dari negara maju, tetapi mempertimbangkan tingkat inklusi digital dan regulasi domestic dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam forum global, seperti G20, untuk memastikan kepentingan negara berkembang terwakili.

Kerja sama antara perbankan dan LKNB sangat penting dalam memperluas akses kredit dan mendukung sektor riil. LKNB seperti perusahaan pembiayaan, fintech lending, dan koperasi memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan (unbanked/underbanked). Contohnya, UKM di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank bisa mendapatkan pembiayaan dari LKNB.

Teknologi yang dikembangkan oleh fintech atau LKNB dapat membantu bank meningkatkan efisiensi layanan dan menurunkan biaya operasional. Misalnya, kerja sama dalam menggunakan big data untuk penilaian kredit (credit scoring) yang lebih akurat dan inklusif. 

Sinergi ini memastikan bahwa kredit tidak hanya terpusat di sektor keuangan tetapi mengalir ke sektor-sektor produktif seperti agribisnis, manufaktur, dan pariwisata, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.