Di sana, Prita ditempatkan pada ruang isolasi karena virus yang ada ditubuhnya dapat menular. Fakta bahwa Prita Mulyasari menderita demam berdarah pun tidak terbukti.Â
Atas kejadian pahitnya di RS OMNI Internasioal, Prita menuliskan pengalaman dan keluh kesahnya selama di Rumah Sakit tersebut yang kemudian dikirimnya melalui email pribadinya kepada teman-teman dekatnya.
 Kemudian pesan email ini menyebar di internet yang menyebabkan pihak Rumah Sakit OMNI tidak terima sehingga Prita digugat oleh dr. Hengky (dokter yang menangani Prita) atas gugatan pencemaran nama baik. Secara perdata, Prita dinyatakan kalah dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp 161 juta. Secara pidana, Prita dijatuhi hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun.Â
Dalam perspektif keadilan sosial, pihak penegak hukum seharusnya tidak hanya fokus terhadap gugatan namun juga perlu diperhatikan dari sudut pandang Prita sebagai terdakwa yang mengalami kerugian atas kesalahan dari tindakan pihak rumah sakit. Seharusnya Prita dilindungi oleh pasal perlindungan konsumen.Â
Bahkan Prita berhak mendapatkan uang kompensasi sebagai ganti rugi atas kesalahan diagnosa dan kejadian-kejadian lainnya yang merugikan pasien. Karena sejatinya hukum harus memenuhi keseimbangan dalam kepentingan.
Hukum di Indonesia lekat dengan sebutan tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Sebutan ini memiliki arti bahwa apabila tindak kesalahan dilakukan oleh rakyat kecil, hukum ditegakkan setajam pedang. Namun apabila tindak kesalahan pidana dilakukan oleh pejabat atau petinggi negara yang memiliki kekuasaan dan harta yang melimpah, hukum terkesan tumpul dan lemah bagaikan pedang yang tak pernah diasah.Â
Menilik kasus-kasus ketidakadilan yang telah dibahas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak penegak hukum di Indonesia hanya menjalankan praktiknya dengan berpatokan terhadap hukum positivisme tanpa memperhatikan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencakup nilai moralitas kemasyarakatan dan hubungan antarmanusia.
