Demokrat Partai Tengah Nasionalis Religius Tidak Ke Kiri, Tidak ke Kanan

Partai Demokrat yang didirikan tahun 2001 hingga saat ini terus berkomitmen kuat dalam perjuangannya, berazaskan Pancasila dengan ideologi pembanguan dan demokrasi, gigih berjuang di garis konstitusi menjadikan negara maju.

Namun sejak konstelasi pemilu pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 hingga saat ini, sungguh prihatin melihat negara sebesar Indonesia dalam menjalankan kompetisi pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin negara dengan menggunakan istilah yang tidak terdidik serta merendahkan adab bangsa ini. 

Bagaimana tidak, usai pilpres sejatinya harus menyatu sebagai sebuah bangsa yang saling mengisi dan melengkapi antar sesama anak bangsa justru masih terus menebar kebencian yang berujung ricuh/gaduh dalam keberpihakkan yang sangat keras dan terus menerus antara kelompok kepentingan yang bersebrangan. Selalu terjadi jika ada kinerja baik dari kelompok yang berseberangan kemudian direndahkan oleh kelompok lainnya. 

Pola seperti ini terus terjadi dan berdampak pemerintah pusat maupun daerah menjadi kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. jika tidak ada kericuhan yang runcing seharusnya sudah bisa menuntaskan banyak persoalan dengan lebih cepat, jika dianalogikan dengan angka dalam rentang 1-10 maka bisa tercapai pada angka 8-9, tetapi saat ini dirasakan justru sebaliknya ke angka 5-5,5 yang berdampak pada ketidak efektifan kinerja pemerintah, padahal energi dan biaya sudah banyak dikeluarkan.

Adanya kelompok yang berseberangan, yang terus menerus tarik menarik masih dalam konteks berkompetisi, padahal kompetisi pemilu sudah berlalu dan sudah ditentukan pemimpin terpilih sah secara konstitusi. Bahkan tokoh yang diusung oleh kelompok lainnya sudah bergabung dengan pemerintah dalam satu wadah yang bertujuan menjalankan proses penyelenggaraan bernegara, tetapi kekuatan tarik menarik antara dua kelompok tersebut masih juga kuat. 

Kemungkinan ada kelompok yang terus memprovokasi situasi agar terus ricuh dengan memicu umat beragama khususnya. Kelompok tersebut merasa puas dan berhasil jika dapat melakukan tindakan tersebut dan berdampak pemerintah kesulitan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kelompok yang sebenarnya sadar bahwa mereka tidak akan pernah berhasil menguasai pemerintahan dan memilih mengendalikan Indonesia dengan cara yang buruk.

Partai Demokrat yang sejak awal perannya terus mengawal proses perjalanan berbangsa bernegara memiliki spirit dan tanggung jawab besar, sama seperti partai-partai lainnya, terus berkomitmen kuat untuk menjalankan amanah rakyat sesuai rel konstitusi. Partai Demokrat tidak bisa ditarik ke kiri atau ke kanan seperti banyak masyarakat yang menganggap dan menilai partai Demokrat abu-abu dalam bersikap. 

Pertanyaan besarnya, adakah aturan atau Undang-Undang (UU) yang mengatur agar partai Demokrat yang memiliki ciri sebagai partai tengah harus berpihak ke kiri atau ke kanan dalam proses penyelenggaraan bernegara? Jika sadar dan fokus pada pemerintah (bukan kepada orangnya, walau pemerintahan dijalankan oleh orang-orang) fokus pada kritisi kinerjanya, bukan orangnya. 

Sementara kelompok yang masih bersebrangan kuat mereka terlalu fokus pada orang yang menjalankan roda pemerintahan, sehingga tanpa disadari telah merendahkan orang yang menjalankan  kepemimpin tersebut dengan cara yang tidak simpati seperti menghina, menghujat, memaki, memfitnah, hoax dan seterusnya. Kami tegaskan bahwa RUH partai Demokrat jauh dari sikap perilaku demikian, terus menjaga marwah partai dan bangsa sebagai bangsa besar yang memiliki peradaban tinggi/berkeadaban.

Berprinsip bahwa dalam mendukung kinerja pemerintah pusat maupun daerah harus dikawal dan dikontrol dengan cara memberikan support, mendukung dalam arti jika kebijakan pemerintah pusat/daerah baik maka tidak perlu dipersoalkan, namun jika kebijakannya tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat maka dikritisi dengan keras namun tetap dengan memberi solusinya.

Itulah tanggung jawab besar yang diemban partai Demokrat dalam menegakkan konstitusi/peraturan/aturan berbangsa yang wajib dijalankan oleh seluruh komponen bangsa. 

Spirit yang dibangun bukan untuk memecah belah bangsa dengan cara menarik demokrat ke kelompok yang berseberangan yang terus tarik menarik kepentingan, tetapi berupaya menyatukan dan merekatkan hubungan persaudaraan sebagai bangsa besar yang saat ini butuh kekuatan bersama untuk menghadapi situasi negara yang sedang berat akibat wabah covid-19. 

Disadari bahwa tanggung jawab besar partai politik adalah  selain menarik simpati rakyat tetapi juga dengan cara yang mendidik/terdidik dan bertanggung jawab. Demokrat tidak mau menjadi sumbu kericuhan menambah keadaan semakin berat dan sulit. 

Itulah komitmen partai Demokrat dalam menjalankan program kerja sesuai rule konstitusi, tidak ada tantangan saja tidak mudah menuntaskan banyak persoalan yang muncul, apalagi jika ditambah situasi ricuh karena kepentingan kelompok yang terus saja saling mengklaim paling benar, membuat semakin berat dan lambat kinerja pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang muncul tersebut.

Istilah cebong dan kampret yang sangat populer yang terus digaungkan selama enam tahun ini menjadi teropini di benak masyarakat yang akhirnya terbentuk kuat di pikiran masyarakat dan mengira bahwa kedua kelompok inilah yang benar dalam konteks berpolitik praktis, banyak masyarakat menjadi tidak paham pada aturan konstitusi yang menjadi aturan dasar yang harus dijalankan dalam berbangsa bernegara akhirnya. 

Setiap partai Demokrat memberikn kritikan kepada pemerintah pusat dinilai dan dianggap sebagai kelompok kampret oleh kelompok cebong, demikian pula jika Demokrat mengkritisi kinerja pemerintah DKI dianggap cebong  oleh kelompok kampret. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan masyarakat menganggap partai Demokrat abu-abu dalam bersikap.

Tugas semua partai dalam upaya membangun negeri tidak mengarah pada perpecahan bangsa cepat atau lambat. Seperti munculnya RUU HIP menjadi UU yang digaungkan oleh satu kelompok yang bersebrangan keras, pada dasarnya terjadi karena tekanan yang tinggi dari kelompok lainnya, sangat berbahaya bagi Indonesia jika hal ini terjadi hanya karena segelintir orang yang tidak bisa mengendalikan diri dalam amarah karena hanya perbedaan pilihan saja.

Peran partai Demokrat dalam hal ini sangat tegas, dengan keras menolak RUU HIP mjd UU. Tidak ada aturan dalam UU Republik Indonesia (RI) yang mengatur tentang perubahan ideologi Pancasila, jika perubahan UUD 1945 ada, dan disebut dengan amandemen UUD Tahun 2002.

Perubahan ideologi negara bisa terjadi jika ada upaya meruntuhkan negara, sehingga terjadi pergantian ideologi. Bagi siapapun pengusul atau inisiator perubahan ideologi negara itu sudah masuk kategori makar. Sangat disayangkan jika penyebab dari penggantian ideologi Pancasila hanya karena sekelompok pihak yang tidak bisa dianggap sebagai representasi  seluruh bangsa Indonesia.

Karena kebodohan segelintir orang atau kelompok tersebut,  seluruh bangsa dan negara Indonesia menjadi korban dari tindakan mereka. 

Partai Demokrat sebagai satu-satunya partai terdepan yang menolak perubahan dasar negara, serta menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila sesuai komitmen bersama yang dibangun oleh seluruh pendiri bangsa saat melepaskan diri dari penjajahan asing (kemerdekaan Indonesia) dengan kesadaran tinggi menggali dan memfilter dari nilai-nilai luhur asli bangsa Indonesia.

Jika komitmen bersama ini dilanggar oleh bangsa Indonesia, maka Indonesia akan hilang dari peta dunia, itu artinya kita membiarkan Indonesia yang asal usulnya dari budaya nusantara yang kental dengan nilai-nilai  budaya menjadi luntur/hilang di era globalisasi ini.

Semakin berkembang kehidupan global, sejatinya semakin kuat dalam memegang adat budaya yang menjadi kekuatan penyeimbang bagi bangsa Indonesia. Kekayaan etnik kultur milik dunia ini hanya ada di Indonesia dan menjadi perhatian besar bagi masyarakat dunia, banyak dari mereka yang tertarik ingin mengenal dan mengetahui lebih dekat, selain berdampak Indonesia semakin dikenal di dunia otomatis menarik minat wisatawan yang diikuti oleh pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan negara Indonesia.

Bangsa Indonesia harus bisa berpikir dan melihat seperti partai Demokrat melihat bangsa dan negara secara konstitusi. Apapun tantangan, gangguan, ancaman dan hambatan yang dihadapi Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri,  partai Demokrat tetap berpegang teguh pada kekuatan ideologi Pancasila dengan terus mengajak seluruh komponen bangsa menolak perubahannya.

Partai Demokrat tidak mau Indonesia terpecah karena ego dari sekelompok orang yang mengatas namakan demokrasi dan menjadikan negara sebagai objek pertarungan mereka. 

Pilihan terbaik adalah seluruh komponen bangsa menyatu bersama saling menguatkan dan semangat untuk menangkal hal-hal yang melemahkan dan mengganggu Indonesia. Bangsa Indonesia butuh negara tertata apik kondusif agar dapat  berkarya, berkreasi, berprestasi, berinovasi dan produktif otomatis memajukan bangsa Indonesia.

Jakarta, 6 Juli 2020.
Dr. SusiLawati M.Han.
Wakadep. Luar Negeri & Keamanan Nasional DPP PD.