Partai Politik sebagai Miniatur Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945, yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV menyatakan bahwa negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat artinya kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Yang dijabarkan lebih lanjut pada pasal 1 ayat 1 dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik). Dijalankan oleh seorang Presiden Republik Indonesia (RI) yang berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, disebut dengan sistem presidential. Dimana Presiden sebagai pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan kepada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam arti yang lebih sempit pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif beserta jajarannya dalam proses penyelenggaraan negara.

Sejak reformasi tahun 1998, para elit dan tokoh bangsa resmi mengadopsi sistem politik pemerintahan demokrasi dari Amerika dengan maksud untuk melindungi Hak Azasi Manusia (Ham) serta kebebasan berpendapat di ruang publik untuk mewujudkan harapan rakyat menjadi lebih baik di semua lini kehidupan berbangsa bernegara.

Kemudian melahirkan banyak partai politik di tanah air, karena sesuai UU politik sistem penyelenggaraan negara melalui partai politik. Kehadiran partai-partai ini adalah merupakan kebutuhan Indonesia untuk mewujudkan proses penyelenggaraan negara yang adil, terbuka, transparan, dan dapat dikontrol oleh rakyat sebagai pemberi amanah dan pemegang kedaulatan tertinggi.

Struktur dan substansi serta pola/alur kerja penyelenggaraan bernegara sama persis dengan kinerja partai politik yang memiliki (Ketua umum partai = Presiden, pengurus DPP = menteri, ketua DPD = Gubernur, ketua DPC = Bupati/Walikota). Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan partai dalam menyeimbangkan kinerja dengan pemerintah dan linier, jika muncul persoalan lebih mudah menjalin sinergitas dan koordinasi. 

Kader partai harus memahami dinamika kerja pemerintahan agar bila mendapatkan amanah dan tanggung jawab dari rakyat langsung mengerti dan paham dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Ini akan menghemat waktu dalam menjalankan tupoksi mengingat adanya batasan waktu/periode bagi setiap pemimpin. 

Selain struktur, kader partai harus memahami secara holistik tentang karakter negara dan karakter wilayah di seluruh Indonesia, agar dalam membuat kebijakan/keputusan efektif dan tidak menimbulkan ekses buruk pada bidang lainnya, karena pada dasarnya stabilitas negara harus menjadi pedoman/tolak ukur yang kuat bagi semua pemimpin.

Walau berangkat dari partai politik, spirit setiap kader bukan lagi kepentingan diri sendiri atau kelompok, tapi kepentingan yang lebis besar untuk seluruh bangsa Indonesia. Sejatinya kader dari partai politik adalah orang-orang yang sudah usai dengan dirinya sendiri dan siap untuk mengkontribusikan seluruh jiwa raganya bagi bangsa dan negara sebagai bentuk aktualisasi diri.  

Setiap orang harus paham terhadap wawasan kebangsaan yang menjadi dasar berpikir yang kuat dalam arti memahami kondisi/karakter bangsa dan negara Indonesia serta kearifan lokal masing-masing daerah di seluruh tanah air (wawasan nusantara). 

Melihat Indonesia dengan teropong geopolitik dan geostrategi. Geopolitik yang bermuara pada geografi adalah letak Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan melintang garis khatulistiwa dengan suhu tropis, jumlah penduduk yang besar serta beragam etnis (demografi) dan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat kaya/keanekaragaman hayati.

Geostrategi yang bermuara pada bagaimana setiap pemimpin dalam menyelesaikan persoalan yang muncul harus melihat dari gatra-gatra berikut ini, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra pertahanan keamanan. 

Jika sudah memahami ini sebagai dasar berpikir maka kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat diminimalisir ketidakefektifannya. Sebagai pondasi kuat Indonesia menghadapi dinamika kehidupan yang sangat dinamis. 

Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat paham dan memegang kuat pedoman ini. Dengan latar belakang militer melahirkan tipikal kepemimpinan yang kuat didasari oleh ilmu dan spirit kebangsaan yang dominan. 

Sejak Demokrat berdiri, fokus perjuangan sebagai partai tengah yang Nasionalis Religius, dalam cara pandangnya fokus pada kesejahteraan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini terbukti saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat amanah dari rakyat sebagai Presiden RI pada tahun 2004-2009, 2009-2014 (dua periode) dan dirasakan stabilitas negara berjalan dan terjamin baik. 

Kepemimpinan seorang Presiden yang berpegang pada stabilitas negara harus dilakukan secara smooth, tanpa terasa perubahan terjadi, karena pada dasarnya perubahan yang terlalu keras akan mengganggu ketenangan hidup masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan berpuluh tahun otomatis berubah dan mengubah pola, perilaku, struktur yang selama ini mereka pahami dan jalankan. 

Kepemimpinan milenial yang diusung oleh AHY, sebagai pemimpin muda yang mampu beradaptasi dengan perubahan, berani mengambil keputusan besar, mengeksekusinya dan bertanggung jawab adalah RUH yang dibutuhkan oleh bangsa besar. 

Kekuatan seorang pemimpin (AHY) diukur dari kemampuannya untuk meletakkan setiap orang sesuai ilmu/keahliannya serta menggerakkan mereka. Komitmen kuat dengan berpegang teguh pada konstitusi sesuai arah pandang bangsa Indonesia.

Bagaimana memimpin negara sebesar Indonesia dengan fokus menggerakkan seluruh perangkat pendukung kerja yang ada, menjalankan program-program kerja dari setiap kebijakan yang dilakukan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berasal dari partai yang berbeda. 

Spiritnya jika sudah mendapat amanah rakyat maka perbedaan latar belakang partai harus melebur, disitu kepiawaian pemimpin diuji. Spirit yang harus dibangun oleh pemerintah adalah bahwa ekonomi memang penting untuk menyokong kebutuhan hidup, namun seberapa besar?

Bicara ekonomi sebagai kebutuhan tidak akan ada habisnya bila tidak sepakat untuk bagaimana menciptakan kebersamaan sebagai satu bangsa besar (susah senang selalu bersama dan bersatu utk saling dukung) agar kepemimpinan bangsa berjalan dan efektif. Partai bekerja mengikuti struktur dan substansi pemerintah bekerja, sebagai miniatur dari proses pemerintah bekerja.

Bekerja maksimal serta berfokus pada kebijakan yang menyentuh kesejahteraan rakyat maka akan mendapat dukungan besar dari rakyat. Kebijakan yang menyentuh kesejahteraan rakyat (bukan semata materi, tetapi juga ketersediaan pangan/kebutuhan pokok mudah didapat, harga terjangkau). 

Jika hal-hal mendasar seperti ini dapat diatasi maka berdampak bagi rakyat yang tertib, patuh dan taat terhadap pemerintah dan itu artinya akan berdampak baik pada semua bidang kehidupan.

Prinsip yang paling mudah dan harus menjadi spirit pemimpin adalah, karena mereka dibatasi periode kerja maka tepat jika berpikir untuk pertahankan kinerja baik dari pemerintah sebelumnya, perbaiki yang belum baik menjadi lebih baik serta mewariskan kepemimpinan yang baik bagi pemimpin berikutnya. 

Akan lebih mudah mewujudkan harapan kita bersama sebagai bangsa Indonesia dan tidak butuh waktu lama sampai ke tujuan dalam konteks berbangsa bernegara akan menyedot energi dan biaya besar. Semoga demokrasi yang dilalui bangsa Indonesia cukup memberikan pelajaran berharga dan mahal bagi bangsa Indonesia. 

Di era digital informasi ini masyarakat dapat melihat, merasakan bagaimana mana kinerja partai politik, merekrut dan mencetak kader berkualitas adalah salah satu faktor penting agar kepemimpinan selanjutnya terus lebih baik dan terwujud demokrasi adil dan sehat berdampak pada masyarakat terdidik dan tercerahkan secara politik (proses demokrasi lebih kondusif) ini menjadi tanggung jawab kita 270 juta rakyat Indonesia.

Tulisan ini sebagai buah pikiran sederhana, bentuk kepedulian warga bangsa yang mencintai negerinya, teruntuk generasi milenial/generasi muda yang mungkin belum paham bagaimana melihat Indonesia untuk membantu memudahkan dimengerti, bagi yang sudah tahu sebagai pengingat.

Jakarta, 28 Mei 2020.
Dr. SusiLawati M.Han.
Wakadep Lukamnas DPP PD.