Politik, Perempuan, dan Pandemi

"Women are young at politics, but they are old at suffering; soon they will learn that through politics they can prevent some kinds of suffering."

Quote Nancy Astor tersebut sepertinya sangat relevan dalam menggambarkan bagaimana hubungan politik dan pemimpin perempuan di tingkat saat ini. Dari Jacinda Ardern hingga Tsai Ing-wen, mereka adalah para politisi wanita yang berhasil menunjukkan kapasitas kepemimpinan di tengah krisis saat masih banyak pihak yang meragukan kemampuan kaum hawa dalam menduduki tampuk jabatan.

Respon Jacinda yang cepat menginstruksikan karantina wilayah ketat untuk mencegah penyebaran virus membuat kasus Corona di Selandia Baru tidak menginfeksi lebih dari 150 orang. Angka kematiannya pun baru 18, yang membuat kepercayaan publik padanya meningkat lebih dari 80%.

Di kawasan Asia, presiden Taiwan Tsai Ing-wen juga tak kalah responsif. Segala cara, dari tes massal hingga pembatasan bepergian, ia lakukan agar menekan kasus Covid-19 serendah mungkin. 

Selain Tsai, menteri kesehatan Korea Selatan yang juga perempuan, Jeong Eun-kyeong sebagai pemegang kendali pencegahan corona di sana juga memberikan usulan dan data presisi kepada pucuk pimpinan negeri gingseng. Hasilnya? Kita tahu semua bahwa Korea Selatan kemudian berhasil membuat kurva kasus corona melengkung ke bawah semakin turun dari hari ke hari.

Terlepas dari beberapa politisi perempuan yang tidak bekerja sebaik mereka, tapi perlu diakui bahwa kepemimpinan perempuan ketika masa pandemi jauh lebih berdampak positif. 

Menurut Komisioner di komite disabilitas PBB, Risnawati Utama, hal ini dikarenakan perempuan terlahir memiliki sifat nurturing atau daya asuh yang membuat mereka jauh lebih sigap ketika terjadi suatu masalah. 

Bila diandaikan dalam kehidupan rumah tangga, wanita punya insting kuat untuk mencari solusi atau membereskan krisis yang terjadi saat anggota keluarga lainnya panik dan hanya bisa terdiam.

Meski kepemimpinan politik perempuan di tingkat internasional menunjukkan tren positif, sayangnya hal ini tidak berlaku sama pada isu-isu lain yang berkaitan dengan urusan privat dalam ranah rumah tangga dan garda terdepan bidang kesehatan.

Dengan semakin meningkatnya kasus Covid-19 dari hari ke hari, dan tidak menentunya kapan wabah ini berakhir, perempuan menjadi kelompok rentan yang menghadapi risiko tinggi. 

Di seluruh dunia, sekitar 70% perawat dan tenaga kesehatan adalah perempuan dan mereka rata-rata adalah penerima pertama pasien yang terindikasi corona. Jika fasilitas dan sarana prasarana kesehatan di suatu wilayah memadai, paling tidak itu akan memperkecil risiko penularan yang menjangkiti mereka. 

Namun, secara umum hal tersebut hanya dapat ditemui di negara-negara maju. Bahkan di negara sekelas Amerika sendiri kewalahan dalam menyediakan Alat Pelindung Diri/APD dan perangkat kesehatan terkait yang menyebabkan banyak perempuan memilih mundur dari profesi kesehatan. Hal ini pun berdampak pada menurunnya penyediaan layanan kesehatan dasar, terutama bagi kelompok minoritas. 

Padahal di saat yang sama perempuan dengan kondisi rentan, spesifiknya bagi yang sedang hamil memerlukan perawatan khusus ketika di rumah sakit atau di klinik kesehatan. Kini, dengan wabah yang merajalela, kekhawatiran para wanita yang sedang hamil tentu bertambah. Sedangkan di saat yang sama, ia harus menjaga kesehatan diri dan bayi yang sedang dikandungnya. 

Oleh karenanya, Dr. Natalia Kanem, direktur eksekutif UNFPA (organisasi di bawah PBB yang bergerak di bidang kependudukan) menyarankan agar ibu-ibu hamil yang juga memiliki riwayat penyakit harus mendapatkan prioritas khusus dalam layanan kesehatan agar risiko terpapar corona dapat ditekan, "it is important to ensure that all pregnant women with a suspected, probable or confirmed COVID-19 infection continue to have access to the full range of quality health care. Pregnant women with respiratory illnesses must be treated with the utmost priority due to increased risk of adverse outcomes."

Hal lain yang memprihatinkan dari wabah Covid-19 ini adalah data Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT yang justru semakin meningkat. Di China, sehari setelah isolasi nasional usai, banyak pasangan yang justru mendaftarkan perceraian mereka ke otoritas setempat. 

Fakta pahit yang memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan justru melihat karantina yang dipaksakan pemerintah sebagai peluang untuk melampiaskan emosi terpendam selama berada di rumah. 

Salah satu korban, sebut saja Lili, yang berdomisili di Provinsi Anhui, bagian timur China, mengakui bahwa tiap jam yang ia habiskan bersama sang suami bagaikan berada di neraka. 

Bahkan tanggal 1 Maret lalu, saat sedang menggendong bayinya yang berusia 11 bulan, secara mendadak suaminya memukulinya menggunakan kursi selama berkali-kali hingga akhirnya tak kuat dan terjatuh bersama anak perempuannya.

Setelah ia sadar, ia pun segera menelpon polisi. Meski kedatangan polisi ternyata tidak banyak membantu. Mereka hanya mendokumentasikan tindakan kejahatan yang dilakukan suaminya, kemudian langsung pergi. Seakan tidak terjadi apa-apa.

Di Indonesia, lembaga bantuan hukum APIK juga menerima banyak pengaduan terkait hal sama. Dari 97 kasus yang dilaporkan, sebanyak 33 kasus adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Kemudian 30 kasus kekerasan gender berbasis online, 8 kasus pelecehan seksual, 7 kasus kekerasan dalam pacaran. Kemudian 6 kasus kekerasan terkait pidana umum, 3 kasus pemerkosaan, 3 kasus kekerasan berbasis gender, 2 kasus perdata keluarga, 2 kasus pinjaman online, dan masing-masing 1 kasus warisan, pemaksaan orientasi seksual serta permohonan informasi layanan.

Dari data yang APIK terima, pengaduan kasus KDRT memegang porsi paling tinggi selama pandemi corona. Meskipun begitu, pemerintah kita belum sepenuhnya mengakomodasi dan membantu para korban toxic relationship. 

Sehingga jangan heran, kesehatan fisik dan mental perempuan menjadi sangat rentan saat terjadi wabah. Belum lagi bila di saat yang sama di dalam rumah tangga, ia harus mengurus segala keperluan domestic secara mandiri. 

Khususnya bagi keluarga dengan struktur sosial patriarki, di mana perempuan berperan sebagai pengasuh, pendidik, memastikan kesehatan keluarga, hingga menyiapkan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa beban perempuan bertambah besar selama physical distancing. 

Jika sudah seperti itu, ketika perempuan dianggap tak maksimal menjalankan tugasnya, kekerasan kerap dianggap wajar. Terlebih di masyarakat kita, melaporkan urusan privasi rumah tangga masih dianggap tabu. Padahal jika ada pasangan yang dicurigai berzina, perlakuan yang diberikan justru berbeda. 

Oleh karenanya, kasus KDRT di Indonesia cukup sulit untuk ditindaklanjuti. Dan bila dilaporkan, terkadang para korban tidak memperoleh keadilan yang diharapkan.

Menilik efek domino dari dampak sistematis corona dan risikonya, tentu menafikkan peran politik sosial perempuan di ranah publik perlu dipertimbangkan kembali. 

Sebab, seperti kata Nancy Astor, meski perempuan adalah subjek 'baru' dalam dunia politik, ia jauh lebih paham bagaimana rasanya menderita di bawah kepemimpinan patriarki yang kerap kali membuat mereka menerima beban ganda dan berada dalam pesakitan berkepanjangan.