Koperasi di UU Cipta Kerja, "Sosial Bisnis" Tertimpa Durian Runtuh

Namun ketentuan penyertaan simpanan anggota yang bebas tersebut, maka tingkat kepedulian dan rasa kepemilikan akan lebih tinggi bagi pemilik penyertaan modal yang lebih besar, sehingga jalan nya operasional koperasi akan lebih diurus secara lebih baik.

 

ERA MILENIAL

Era saat ini, Koperasi memang sudah hampir tak dikenal, namun trend berusaha saat ini sedang tumbuh dan berkembangnya Ekonomi Berbagi dan Bisnis Sosial. Prinsip-prinsip yang digunakan pada Ekonomi Berbagi dan Bisnis Sosial sesungguhnya adalah prinsip-prinsip berusaha yang telah ada dan mendarah daging dalam jati diri koperasi. Maka dengan mengadopsi pola dan cara Ekonomi Berbagi dan Bisnis Sosial, dapat dipastikan Koperasi akan tumbuh lebih cepat dibandingkan bentuk usaha lainnya.

DURIAN RUNTUH KOPERASI

Berlakunya UU Cipta Kerja pada UU 11 Tahun 2020 memberikan banyak sekali berkah terang-terangan dan berkah tersembunyi yang bisa akan dinikmati oleh Bentuk Usaha Koperasi.

Salah satu berkah dari UU Cipta Kerja untuk bentuk usaha koperasi adalah adanya ketentuan wajib bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:  a. kelautan dan perikanan; b. angkutan perairan pelabuhan; c. kehutanan; d. perdagangan; dan e. pertanian.

Berkah lainnya yang lebih bombastis adalah adanya kewajiban bagi Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik, seperti pada : a. terminal; b. bandar udara; c. pelabuhan; d. stasiun kereta api; e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hal Menarik lainnya adanya kewajiban pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama dengan Koperasi. Bahkan pada ketentuan lainnya, Koperasi dapat mengelola kawasan hutan hingga seluas 2000 hektar.

 

PENUTUP