Kasus Penyuapan Mahasiswa Baru di Unila, Mencederai Saya sebagai Mahasiswa dan Pendidikan Indonesia

Padahal di dalam hati saya ingin mengatakan bahwa saya sekolah itu gratis dan tidak ada biaya yang saya keluarkan. Sejak Sekolah di SMA, saya telah mendapatkan beasiswa. Kemudian setelah lulus, saya menempuh Pendidikan di STAN pun gratis karena dibayai oleh negara lewat belanja fungsi Pendidikan. 

Setelah melewati Pendidikan yang luarbiasa ketat dan berdarah-darah (Bahasa Bapak Iwan Bule), saya pun menjadi bagian dari Kementerian Keuangan dan ditempatkan di daerah hidung Kalimantan satu dasawarsa yang lalu.

Saya ingin kembali ke Pulau Jawa, sehingga disamping bekerja, saya juga berjuang untuk mendapatkan kembali beasiswa dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa serta kembali ke daerah saya. 

Tahun demi tahun berlalu, kini setelah kembali bekerja saya juga terus berusaha untuk kembali mendapatkan beasiswa untuk  menempuh Pendidikan selanjutnya. Saya pun kembali mendapatkan beasiswa di kampus yang sama melalui beasiswa pendidikan Indonesia. Sekali lagi, ini semua tanpa biaya atau penyuapan sedikitpun.

Kalau dipaksa mengaku masa tidak ada biaya? Yah baiklah saya menyerah memang ada biaya. Biaya itu dikeluarkan untuk membeli materai, kertas, bolpoint, kuota internet hingga biaya mencetak untuk mendatangani surat siap kembali ke Indonesia atau siap kembali ditempatkan di mana saja. Yes, sebuah nilai yang harus diperjuangkan tentunya.

Pendidikan Murah untuk peningkatan Kualitas SDM Indonesia

Saya Cedera hati. Tentu. Sebagai bagian terkecil dari pemerintahan dalam mengelola keuangan negara, tentu kasus ini langsung mengingatkan saya kepada pertanyaan pahit itu. 

Padahal di sisi lain, pemerintah sedang gencar-gencarnya berjuang meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia. Selain kualitas kesehatan, sektor Pendidikan menjadi sektor vital yang terus diperjuangkan. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun mengamanatkan minimal 20% digunakan untuk sektor Pendidikan. Sebanyak 550 Triliun dari 2750 Triliun belanja negara tahun 2021, digunakan untuk sektor Pendidikan. 

Di tahun 2022 pun anggaran Pendidikan naik menjadi 621,3 triliun rupiah yang digunakan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa, pembangunan fasilitas sekolah, hingga gaji guru dan pengajar.

Tidak hanya Pendidikan dasar dan wajib 12 tahun, kampus-kampus negeri di Indonesia pun mendapatkan subsidi Pendidikan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat memberikan biaya Pendidikan yang lebih murah kepada mahasiswanya. Namun ini menjadi sebuah ironi ketika kasus biaya tambahan di luar akuntabilitas ini terjadi di Unila.