Menjadi Protagonis Ekonomi Global Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan

Berbicara tentang negeri sendiri di mata dunia, tentu terkadang kita masih merasa pesimis dan kurang percaya diri. Di kancah olahraga internasional, Indonesia belum bisa berbuat banyak karena belum pernah sekalipun masuk Piala Dunia ataupun menjadi 20 besar negara peraih medali olimpiade terbanyak di dunia. 

Bergeser ke kancah perfilman dunia, meskipun kualitas perfilman Indonesia mulai menanjak seiring dengan kualitas film action dan horror yang telah diakui dunia internasional, tetapi jelas industri ini jauh di bawah industri perfilman Hollywood yang sudah masyhur dengan berbagai genre superhero ataupun animasi. 

Tetapi sepertinya hal ini tidak berlaku di salah satu bidang paling strategis di era modern, yaitu sektor perekonomian. Karena di antara ratusan negara di dunia ini, Indonesia termasuk negara dengan perekonomian yang terbesar dan berpengaruh di dunia.

Menurut International Monetary Fund (IMF), Indonesia mempunyai pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 1.186 Miliar dollar US di tahun 2021 dan menjadi peringkat 17 negara dengan PDB terbesar di dunia. Ya, fakta ini juga dapat terlihat dari masuknya Indonesia menjadi bagian dari G20 atau Group of Twenty yang dibentuk sejak tahun 1999. 

Dua puluh negara maupun kawasan ini bukanlah sembarang anggota, karena mewakili 85% perekonomian dunia, 75% perdagangan Internasional dan 60% persen populasi dunia. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa dua puluh anggota ini adalah negara paling berpengaruh secara ekonomi di dunia. Kekuatan ekonomi terbesar tersebut tergabung ke dalam G-20, dan menjadi forum kerjasama internasional yang berfokus dalam permasalahan ekonomi global yang saat ini sedang dihadapi. 

Menjadi salah satu di antara 20 anggota dengan perekonomian terbesar di dunia saja, sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, apalagi apabila Indonesia tidak hanya menjadi partisipan, tetapi juga memegang kendali Presidensi G20? Ya, mungkin banyak yang beranggapan itu hanya sebuah angan-angan, tetapi ternyata kenyataan berkata sebaliknya. 

Kondisi itu bukan hanya sebuah mimpi, tetapi sudah ada dihadapan kita. Indonesia memegang kendali Presidensi G20 selama setahun yaitu sejak desember 2021 hingga nanti November 2022. 

Menjadi pemegang presidensi di forum tingkat tinggi negara-negara dengan ekonomi paling berpengaruh di dunia, tentu adalah sebuah kondisi yang wajib dimaksimalkan. Momentum yang dihadapi juga sangat menantang, karena bertepatan dengan gelombang globalisasi yang luar biasa, yaitu masih berlangsungnya pandemi dan ditambah dengan ketegangan geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. 

Dengan terpilih sebagai pemegang Presidensi G20, tentu momen ini dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penting dalam menjaga perekonomian global tetap terkendali. 

Tidak itu saja, secara internal momentum ini juga dapat menjadi langkah Indonesia dalam memperkuat otot-otot perekonomian dalam negeri sekaligus menjaga ritme peningkatan inklusi keuangan untuk terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di negeri ini. 

Inklusi Keuangan pada Presidensi G20 

Sebagai tuan rumah konferensi G20 2022, tentu manfaat yang di dapat oleh Indonesia begitu luas. Konferensi ini memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk menjadi orkestrator dalam pembahasan G20 agar mendukung pemulihan aktivitas perekonomian yang masih lesu karena pandemi. 

Agenda forum G20 dibagi menjadi dua jalur pembahasan utama, yakni jalur keuangan (finance track) dan jalur Sherpa (Sherpa track). Jalur Keuangan sendiri diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan selaku pengendali bauran kebijakan fiskal-moneter yang berfokus kepada isu-isu keuangan. 

Salah satu yang menjadi agenda Finance track adalah tentang Inklusi keuangan dalam mendukung ekonomi dan keuangan yang inklusif bagi underserved community yaitu Wanita, pemuda, dan UMKM. Tanpa mengesampingkan agenda yang lain, tentu agenda inklusi keuangan menjadi hal yang cukup vital bagi perekonomian Indonesia sendiri. 

Inklusi keuangan adalah kemudahan akses keuangan bagi masyarakat luas. Sebagai negara dengan ketergantungan terhadap UMKM dan bonus demografi yang menjadi senjata utama masa depan, peningkatan inklusi keuangan tentu menjadi langkah yang nyata untuk mewujudkan keberhasilan perekonomian negeri ini. 

Inklusi keuangan sendiri saat ini masih menjadi isu yang kurang popular di negeri ini karena sering terbenam oleh isu-isu keuangan yang lain seperti utang, kenaikan harga-harga barang pokok maupun inflasi global. Tetapi sepatutnya inklusi keuangan bukanlah hal yang dikesampingkan. 

Terlebih dengan era semakin terdigitalisasi dan keadaan yang membatasi pergerakan sosial karena pandemi, inklusi keuangan digital semakin menjadi pilihan utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Selain menjadi salah satu faktor kunci pertumbuhan ekonomi, Inklusi keuangan juga melibatkan semua elemen masyarakat, tanpa terkecuali. Kemudahan akses keuangan akan semakin meningkatkan transaksi keuangan, sekaligus meningkatkan perputaran perekonomian yang memang sangat bergantung kepada sektor keuangan. 

Inklusi keuangan akan memberikan kemudahan bagi Indonesia sebagai negara penikmat bonus demografi, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kuantitas transaksi keuangan. 

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tingkat inklusi keuangan Indonesia berada di angka 83,6 % di tahun 2021. Angka ini meningkat cukup baik dibanding tahun 2019 atau setahun sebelum pandemi yang hanya menyentuh angka 76,19%. 

Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun pandemi memberikan pengaruh buruk terhadap perekonomian negeri ini, tetapi pandemi memberi pembelajaran bahwa inklusi keuangan digital adalah salah satu cara terbaik untuk memulihkan problematika tersebut. 

Memang apabila dibandingkan dengan negara-negara Amerika Utara dan Eropa yang melewati angka 90%, tentu angka ini masih kurang memuaskan. Sehingga menggenjot inklusi keuangan tentu menjadi hal yang sangat perlu dilakukan oleh Indonesia demi meningkatkan kemudahan akses keuangan sehingga mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju.

Bak gayung bersambut, Pesidensi G20 Indonesia juga menekankan pentingnya inklusi keuangan digital dan pembiayaan UMKM untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi akibat pandemi dan memanasnya tensi geopolitik. Setiap negara memerlukan kerangka inklusi keuangan untuk mendorong digitalisasi yang berdampak pada peningkatan produktivitas, serta ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi UMKM, kaum muda, dan juga perempuan. 

Ada beberapa point penting dalam pembahasan inklusi keuangan yang dilaksanakan pada Konferensi G20 saat ini yaitu (1) komitmen Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) untuk terus memanfaatkan peluang di era digital yang dipandang semakin penting, (2) penguatan pedoman pembiayaan UMKM dengan mempertimbangkan Teknologi finansial, resiliensi UMKM, membantu UMKM dalam transisi hijau dan ketersediaan data untuk mengakses pembiayaan, 

(3) pentingnya meningkatkan peran dan potensi pemuda dan perempuan untuk mencapai ekonomi yang inklusif, serta perlunya akselerasi pembiayaan kepada pengusaha khususnya perempuan, dan (4) perlunya upaya untuk mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk mencapai inklusi keuangan melalui implementasi G20 High Level Principles (HLPs) for Digital Financial Inclusion.

Saatnya Indonesia menjadi Protagonis Utama

Menjadi pemengang Presidensi G20 adalah sebuah kebanggaan sekaligus tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia. Momentum ini harus dimaksimalkan ntuk terus mengakselerasi pemulihan ekonomi di negeri sendiri, sekaligus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi secara global. 

Peningkatan Inklusi keuangan digital sebagai salah satu agenda G20 tentu menjadi langkah konkrit bagi negeri ini dalam upaya besar memenuhi target tingkat inklusi keuangan di atas 90% di akhir tahun 2024 dan berjalan berdampingan dengan negara-negara maju lainnya. 

Inklusi keuangan adalah salah satu instrumen krusial dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negeri, dan sudah sepantasnya Indonesia sebagai tuan rumah dapat memaksimalkan momentum ini untuk mengakselerasi kemudahan akses keuangan di negeri ini. Inklusi keuangan tidak hanya melibatkan pemerintah maupun korporasi, tetapi kesadaran terhadap hal ini juga harus ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, 

baik itu UMKM, wanita hingga para pemuda. Pandemi memberikan pelajaran bahwa digitalisasi adalah solusi terbaik ketika hambatan fisik terjadi, sehingga inklusi keuangan digital menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi. 

Mungkin di kancah olahraga dan industri yang lain, kita masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan yang cukup jauh. Tetapi dalam bidang perekonomian, jarak negara ini dengan negara-negara maju cukup dekat. 

Tingkat Inklusi keuangan kita yang terus melesat adalah salah satu kondisi yang menjadi saksi. Sehingga sudah bukan waktunya negeri ini hanya menjadi pemeran figuran serta kurang percaya diri dalam era globalisasi. 

Sudah saatnya negeri ini menjadi protagonis utama sekaligus konduktor yang sukses dalam orkestra harmonis kebijakan perekonomian global yang pro dengan masyarakat dan UMKM. Presidensi G20 2022, Indonesia pasti bisa.  

Tema : Saatnya Mengukir Sejarah Sebagai Pemegang Presidensi G20 2022