Mengkaji Target Presiden Jokowi: Indonesia Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Syariah 2024

Pada tahun 2021 Presiden Joko Widodo telah menargetkan bahwa Indonesia akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah di tahun 2024. Hal tersebut diperkuat dengan alasan bahwa Indonesia merupakan negara yang mendominasi penduduk muslim terbesar di dunia.

"Lalu bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sejauh ini? Akankah Indonesia akan bergerak untuk sebagai patokan kiblat pertumbuhan ekonomi syariah dunia?"

Jika kita melihat dari dua laporan global bahwa Indonesia saat ini berada pada peringkat ketiga untuk urusan ekonomi syariah dan keuangan syariah di tahun 2022. Dalam kegiatan aktivitas ekonomi syariah dan keuangan syariah, Indonesia harus mengakui bahwa negara tetangga seperti Malaysia saat ini masih kokoh berada pada posisi teratas. Namun, Indonesia terus mengalami perbaikan yang signifikan beberapa tahun terakhir. Menurut Laporan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2023 yang diterbitkan pada bulan Desember lalu oleh Dinar Standard menempatkan Indonesia pada posisi ketiga di bawah Malaysia dan Arab Saudi.

Adapun laporan SGIER ditahun 2023 ini memberikan penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah secara umum. Posisi Indonesia tersebut mengalami kenaikan satu tangga dari posisi keempat di tahun 2022. Perbaikan peringkat Indonesia itu lantaran dinilai berhasil menguatkan ekosistem produk halal di Tanah Air.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Aqil Irham mengatakan bahwa peningkatan peringkat Indonesia tersebut membuktikan upaya penguatan ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang merupakan bagian penting dalam ekonomi syariah semakin menunjukkan hasil positif.

"Kita tentu berharap hasil positif ini semakin mencambuk semangat dan memantapkan komitmen kita bersama untuk terus memperkuat ekosistem halal kita dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai global halal hub nomor satu dunia," kata Aqil pada akhir Desember 2023 seperti dilansir laman resmi BPJPH.

Menurutnya, hasil positif Indonesia dalam GIEI 2023 tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya strategis pemerintah terutama dalam penguatan ekosistem halal. SGIE Report 2023 sendiri memaparkan bahwa sejumlah upaya strategis penting telah dilakukan di tahun 2022. 

Salah satunya ialah Indonesia dinilai memberikan dukungan besar kepada UMKM diberbagai sektor. Hal tersebut telah direalisasikan sebagai bentuk keseriusan BPJPH dalam mendorong percepatan sertifikasi halal khususnya bagi pelaku UMKM.

Laporan SGIER 2023 juga mencatatkan bahwa Indonesia secara aktif telah menjalin berbagai kemitraan dengan berbagai negara secara global dalam kegiatan menyediakan layanan jaminan produk halal. Kemitraan strategis tersebut bertujuan untuk mendorong produk Indonesia agar masuk dalam rantai pasar global. 

Sebagai contoh kini Indonesia  telah menjalin kerja sama produk halal dengan Iran. Namun sebelumnya, Indonesia juga telah menandatangani kerja sama JPH dengan 5 negara, yakni Chile, Argentina, Hungaria, Belarus, dan Turki.

"Termasuk berbagai upaya kita melalui kepemimpinan G20, di mana BPJPH tahun lalu telah menginisiasi forum Halal 20 (H20) yang merupakan tombak penting dalam pengembangan ekosistem dan industri halal secara global, serta menjadi wadah kemitraan halal global," paparnya.

GIEI 2023 menyebutkan impor produk halal ini telah dilakukan dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OKI yang mencangkup sektor halal berupa makanan-minuman, fashion, farmasi, dan kosmetik, mencapai nilai US$359 miliar di 2022. Angka ini diperkirakan akan tumbuh di level 7,6% CAGR menjadi US$492 miliar pada tahun 2027.

Aqil juga menilai bahwa potensi pertumbuhan ekonomi syariah tersebut harus dimanfaatkan secara optimal mengingat Indonesia juga memiliki peluang besar menjadi pusat ekonomi Islam secara global. Menurutnya, kolaborasi di dalam negeri dan internasional sangat dibutuhkan untuk mendorong produk halal Indonesia.

“Yang diperlukan selanjutnya adalah bagaimana kita terus melanjutkan berbagai upaya strategis yang tepat agar Indonesia dapat mewujudkan potensi tersebut," tandas Aqil.

 

Indonesia selalu kalah dari Malaysia dari sisi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sumber dari OJK (Grafik Perbandingan Aset Perbankan Syariah vs Konvensional)

Jika kita melihat dari laporan lainnya yang dirilis dari Islamic Finance Development Indicator (IFDI) menempatkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga di belakang Malaysia dan Arab Saudi. Laporan IFDI tersebut lebih memberikan penekanan pada industri keuangan. IFDI juga menyebutkan industri keuangan islam secara global dari sisi aset mengalami kenaikan sebesar 11% menjadi US$4,5 triliun di tahun 2022 di mana 72% berasal dari aset perbankan.

Salah satu penyebabnya yaitu adanya gerakan dorongan penerapan keuangan syariah di beberapa pasar besar seperti Timur Tengah, Malaysia dan Indonesia. Selain itu,  Pakistan juga menyelaraskan sistem keuangan bebas bunga. Malaysia berada diposisi puncak pada daftar IFDI dengan skor 103, disusul Arab Saudi dengan skor 70 dan Indonesia yang mendapatkan skor 58. 

Adapun, Indonesia pada tahun 2019 menempati posisi keempat. Jika disandingkan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat aset perbankan syariah sebesar Rp816,44 triliun pada November 2023. Namun, angka tersebut masih tergolong sangat kecil dan masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan total aset bank umum.

OJK juga mencatat total aset bank umum telah mencapai Rp11.427,95 triliun per November 2023. Dengan kata lain, market share perbankan syariah hanya sekitar 7,14% secara nasional. Jika kita melihat kebelakang, bahwa presiden jokowi pada tahun 2021  sempat menegaskan pemerintah akan berupaya keras untuk mengembangkan ekonomi syariah melalui sejumlah sektor seperti industri halal, sektor keuangan syariah, sektor keuangan sosial syariah, hingga kewirausahaan syariah.

“Kita telah berkomitmen untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024 dan kita akan berusaha keras untuk itu,” ujar Presiden Jokowi ketika pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2021

Dari pernyataan tersebut, bahwa masih banyak pekerjaan yang harus kita jalankan dan realisasikan. Ini menjadi reminder penting untuk aktivis ekonomi syariah yang harus bekerja keras dalam mendakwah kan pembumian ekonomi syariah di Indonesia dari berbagai pelosok negeri melalui berbagai komunitas yang memfokuskan dan peka terhadap perkembangan ekonomi syariah seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) dan berbagai komunitas ekonomi syariah yang lainnya