APBN sebagai alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara dan mensejahterakan rakyat. Tujuan utama APBN yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
Sebelum APBN diresmikan, RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang disusun terlebih dahulu lalu diajukan kepada DPR. Jika RAPBN disetujui maka APBN dapat dijalankan. APBN berpedoman pada UUD 1945 pasal 23 ayat 1 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU tersebut pengertian APBN meliputi lima hal, diantaranya:
- APBN adalah rencana anggaran tahunan pemerintah yang diakui oleh DPR.
- APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan
- APBN berlaku selama setahun, mulai awal tahun hingga akhir tahun (tanggal 1 Januari-31 Desember)
- APBN diresmikan setiap tahun dengan mengacu pada undang-undang
- APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, serta stabilisasi.
Ketergantungan masyarakat dengan harga BBM bersubsidi yang ditumpu oleh APBN menyebabkan pemerintah tidak dapat bertahan dengan harga minyak dunia yang terus tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkan harga BBM subsidi terus bertambah, yaitu tingginya harga minyak mentah di dunia yang tidak seimbang dengan produksi dalam negeri yang sepi peminat dan terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Selain itu juga meningkatnya pemakaian BBM oleh masyarakat dari tahun ke tahun.
Bahkan, pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah memutuskan kebijakan untuk mencabut anggaran subsidi BBM karena pengeluaran anggaran yang tidak sedikit untuk subsidi ini dan memberlakukan harga normal pada BBM agar mengalihkan gaya hidup masyarakat konsumtif menjadi produktif.Â
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi bertujuan mengoptimalkan APBN. Menurut Andrinof Chaniago selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Negara atau Kepala Bappenas, dengan diberlakukannya pengiritan subsidi BBM, dalam waktu dua tahun pemerintah akan menaikkan produksi pangan dan akan mencapai swasembada pangan serta sebagai pengalihan subsidi akan digunakan untuk meningkatkan produksi energi dengan mempercepat pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jalan.
Beberapa argumen masyarakat tentang subsidi BBM, mereka berpendapat jika subsidi terus diberikan maka setiap tahunnya akan mengalami output anggaran yang lebih besar. Hal itu disebabkan karena peningkatan daya beli masyarakat yang semakin naik akibat dari pertumbuhan ekonomi, maka BBM yang disubsidi akan terasa murah dibanding pendapatan yang diperoleh masyarakat.Â
Sehingga penggunaan BBM semakin melonjak serta subsidi yang dibutuhkan semakin besar dan memberatkan APBN. Namun, beberapa masyarakat juga berpendapat bahwa dengan adanya subsidi BBM akan mengendalikan biaya produksi dari berbagai sektor perekonomian sehingga harga kebutuhan dan barang produksi lokal lainnya akan lebih rendah. Hal ini juga dapat membuka jalan bagi produsen dalam negeri untuk dapat bersaing barang impor di pasar domestik.
Saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah melonjaknya harga BBM yang disebabkan oleh permintaan publik terhadap bahan bakar semakin tinggi sedangkan pasokannya mengalami kekurangan yang membuat harga BBM naik. Bahan bakar minyak merupakan bagian penting dari biaya produksi.Â
Hal itu karena sebagian besar sektor dalam perekonomian Indonesia bertumpu pada minyak baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun kini BBM bersubsidi mengalami kenaikan dari beberapa tahun lalu, namun konsumsinya harus tepat sasaran.Â
Arti dari tepat sasaran yaitu BBM bersubsidi ditargetkan untuk masyarakat kalangan menengah kebawah, bukannya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan benefit dari subsidi tersebut serta untuk masyarakat kalangan atas seharusnya menggunakan BBM non subsidi sesuai dengan tujuan pemasarannya.
