"Politik dan Dakwah: Menafsirkan Nilai Agama di Panggung Kekuasaan

Dakwah politik menjadi tema yang seru dan penting untuk dikaji saat ini ditengah sekularisme dan sikap apriori sebagian umat islam terhadap politik yang kebablasan. 

Hubungan politik dan dakwah sekilas terasa asing, padahal jika dikaji dan dipahami lebih luas, maknanya lebih banyak untuk kehidupan kita, ia seperti sebuah garis tegak lurus ke bawah sebagai satu kesatuan dalam misi dakwah itu sendiri. Bukan hanya politik saja, tapi bisa menyangkut sosial, ekonomi, kebudayaan, sampai pendidikan. 

Istilah lain dakwah politik adalah dakwah struktural yaitu pendekatan dalam menyampaikan dakwah yang menggunakan kebijakan, jabatan, dan kepangkatan dari da'i atau madu'. Dalam perspektif dakwah struktural, negara adalah instrumen penting dalam kegiatan berdakwah. 

Baru-baru ini, kita digemparkan dengan berita cacian yang dilontarkan kepada penjual minuman di sebuah majlis ilmu, tentu hal ini menjadi sorotan publik karena dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan sebagai utusan khusus presiden. Apa yang kita lihat adalah salah satu dari banyak hal yang terjadi dalam Politik Dakwah yang melibatkan unsur agama sebagai strategi untuk menarik perhatian publik atau suara beberapa kelompok. 

Terdapat perbedaan yang samar antara dakwah politik yang berfokus pada penyebaran nilai-nilai islam, dengan politik dakwah yang menjadikan agama sebagai alat kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Rasulullah SAW sendiri berhasil menyebarkan islam lewat politik. 

Ketika awal-awal berdakwah di Mekkah dimana belum ada tangan kekuasaan apapun, banyak cacian dan penyiksaan yang diterima oleh Rasul dan sahabat, sehingga pergerakan mereka sangat terbatas. Namun ketika hijrah ke Madinah, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat disana, Rasulullah dapat berdakwah sekaligus menjadi pemimpin di tengah-tengah keberagaman suku dan agama, ada yang beragama Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, bahkan penyembah berhala (musyrikin) lainnya. 

Penduduk Madinah disatukan Nabi bukan dengan sentimen agama, tapi dengan kepemilikan dan keyakinan bersama, sehingga nilai itu diimplementasikan dalam sebuah perjanjian yaitu piagam Madinah, dimana semua unsur bekerja sama untuk saling melindungi, dan mempertahankan wilayah dari serangan luar, serta khusu beribadah dengan kepercayaan masing-masing. Inilah pelajaran berharga bagi kaum formalistik jika ingin berhasil mendakwahkan islam. 

Berdakwah dengan segala bentuknya adalah wajib hukumnya bagi setiap manusia, dan umat islam memliki tanggung jawab kemanusiaan terhadap seluruhnya. 

Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT, dalam Surah Ali Imran : 104

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Makna ayat tersebut diantaranya:

1. Partisipasi Politik

Politik hanya salah satu medium untuk mencapai tujuan dakwah, bukan sebaliknya, dakwah dijadikan medium untuk mencapai tujuan politik. Pada prinsipnya, dakwah mengajak berbuat amar ma'ruf nahi munkar yang secara fenomenal sering dikontasikan negatif dengan politik saat ini, maka rumusan dakwah politik harus dikemas sesuai prinsip dakwah.

2. Membangun Masyarakat Adil

Dalam melaksanakan kegiatan dakwah politik hendaknya memperhatikan nilai-nilai sosial, menekankan pada inti ajaran seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Tidak menjadikan agama ekslusif bagi kelompok tertentu, melainkan mempromosikannya sebagai rahmatan lil'alamin. 

3. Menjaga Integritas

Menciptakan rasa percaya guna menunjukkan karakter yang kuat dan bermoral. Seorang politisi dakwah hendaknya menggunakan prinsip high politics, yaitu prilaku politisi dengan konsep amanah, pertanggungjawaban, dan prinsip ukhuwah. Politik dakwah yang ideal ialah yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah menggunakan prinsip berkesinambungan dan berkeadilan (justice and balance). 

Pelaku dakwah di bidang politik harus berhati-hati agar nilai-nilai agama tidak disalahgunakan, dan tetap menjaga keseimbangan antara idealisme agama dan realitas politik. Upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam dunia kekuasaan, dengan tujuan membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis.