Liberalisme Baru (Modern)
Prinsip-prinsip liberalisme modern terletak pada pokok pikiran Keynes (Tokoh Liberalisme Modern/Tokoh Abad Ke-20). Paham liberalisme modern (baru) merupakan antitesa yang mengoreksi prinsip-prinsip fundamental liberalisme klasik (lama) sebagaimana diuraikan Spencer yang sebagian besar pijakan gagasan-gagasannya didasarkan pada pemikiran Adam Smith (1723-1790). Ebenstein mengambil John Maynard Keynes sebagai representasi dari pemikiran liberalisme modern. Pertimbangannya sangat jelas dan masuk akal : Keynes, yang pernah hidup dan bersentuhan dengan pemikiran Spencer, adalah tokoh liberalisme utama yang secara keras dan gamblang mengoreksi prinsip-prinsip liberalisme klasik model Smith dan Spencer. Oleh karena pikiran-pikirannya sebagaimana ia kemukakan terutama dalam dua bukunya yang terakhir, The End Of Laissez Fair (1926), dan The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), Keynes bahkan dianggap sebagai “penyelamat” liberalisme dari kebangkrutannya lantaran keliru dalam memahami dan mempraktikan faham laissez faire. Dalam sebuah pidato,berjudul “The End of Laissez Faire” (judul pidatonya ini kelak menjadi judul salah satu bukunya) yang dikemukakan tahun 1926, Keynes menegaskan: “Tidak benar bahwa individu mempunyai kebebasan alamiah dalam aktivitas ekonominya. Juga tidak benar bahwa kepentingan diri umumnya adalah baik. Pengalaman tidak menunjukkan bahwa individu, ketika mereka berada dalam unit sosial, selalu lebih berpandangan jernih dibandingkan ketika mereka bertindak sendirian” . Pemikiran-pemikiran Keynes, terutama yang dijabarkannya dalam buku The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), yang terbit sepuluh tahun kemudian sejak pidato terkenalnya itu memang bertolak dari keprihatinan dan kegalauannya menyaksikan pelbagai distorsi dari penerapan faham laissez faire murni yang mengakibatkan depresi besar tahun 1930-an di Eropa dan Amerika. Keynes melihat ada yang keliru dalam faham laissez faire. Berikut ini adalah pokok-pokok pikirannya yang mengoreksi kekeliruan-kekeliruan liberalisme klasik itu.
Pertama sekali Keynes menegaskan bahwa untuk menolong sistem perekonomian negara-negara penganut liberalisme klasik dari kebangkrutannya karena krisis ekonomi pada tahun 1930an itu, bangsa-bangsa harus bersedia meninggalkan ideologi laissez faire yang murni. Artinya, prinsip membebaskan individu-individu dalam mengelola dan menjalankan kehidupan ekonominya tanpa melibatkan pemerintah harus dihentikan. Pemerintah harus melakukan campur tangan lebih banyak dalam mengendalikan perekonomian nasional. Keynes mengatakan bahwa kegiatan produksi dan pemilikan faktor-faktor produksi masih tetap bisa dipegang oleh pihak swasta, tetapi pemerintah wajib mengambil langkah-langkah kebijakan yang secara aktif akan dan harus mampu mempengaruhi gerak perekonomian negaranya. Sebagai contoh, pada saat terjadi depresi itu, pemerintah harus mengambil prakarsa melakukan berbagai program atau kegiatan yang secara langsung dapat meyerap tenaga kerja (yang tidak tertampung di sektor swasta), meskipun untuk itu negara harus menggelontorkan anggaran (subsidi) yang sangat besar. Jika tidak, maka pengangguran akan merebak dimana-mana, dan ini tentu berdampak luas dalam kehidupan sosial.
Dalam konteks ini, Keynes dan para pendukung pemikirannya sama sekali tidak percaya perihal kekuatan hakiki dari sistem laissez faire yang akan mengoreksi dirinya sendiri sehingga tercapai kondisi efisien (full employment ) secara otomatis. Kondisi full-employment sebagaimana pernah dijelaskan Spencer akan tercapai dengan sendirinya melalui mekanisme pasar itu, dalam pandangan Keynes hanya dapat dicapai dengan tindakan-tindakan terencana dan sistematik. Dan ini tentu membutuhkan “pihak ketiga” dalam ruang aktifitas perekenomian dan bisnis. Pihak ketiga inilah pemerintah. Sebagaimana sudah diuraikan dalam pemikiran Spencer, para pendukung liberalisme klasik berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam perekonomian. Alasannya, mereka menganggap dan meyakini bahwa perekonomian akan dengan sendirinya mampu mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga sumberdaya ekonomi yang ada akan mampu digunakan secara efisien, dan akan selalu terjadi keadaan dimana kondisi perekonomian pada full employment. Pandangan dan keyakinan ini cukup lama berakar dan dipegang sebagai landasan perekonomian sebelum munculnya Keynes yang membawa perspektif baru dalam tradisi liberalisme.
Perspektif baru Keynes ini, sekali lagi bertumpu pada keyakinan bahwa intervensi pemerintah itu diperlukan dalam perekonomian dalam upaya membuat suatu kehidupan bersama yang lebih baik. Apa yang melatarbelakangi lahirnya perspektif baru liberalisme dari Keynes ? Seperti telah banyak diungkap dalam sejarah perkembangan liberalisme lama dan baru, kelahiran perspektif Keynes tidak terlepas dari fenomena yang mengagetkan kaum liberalisme klasik. Yakni terjadinya depresi besar (great depression) yang mengakibatkan terjadinya pengangguran besar-besaran, yang dialami oleh negara-negara barat penganut prinsip liberalisme klasik. Pengangguran besar-besaran ini merupakan fenomena yang terbukti tidak dapat dijawab oleh kaum klasik pada waktu itu. Kaum klasik mengatakan bahwa di dalam perekonomian yang full employment (padahal mereka mengatakan perekonomian selalu full employment) tidak ada pengagguran (unemployment). Tetapi kenyataan pada saat itu terjadi pengangguran besar-besaran. Munculnya pemikiran Keynes ini juga sekaligus membuka cakrawala baru dan menjadi tonggak sejarah penting bagi keberadaan makroekonomi. Pijakan dasar konsep ekonomi-politik liberalisme baru sebagaimana digagas Keynes antara lain bermuara pada gagasan anti-naturalistik tentang pasar dan kompetisi. Keynes melihat dan memposisikan pasar sebagai salah satu dari berbagai macam model hubungan sosial bentukan manusia. Pasar bukanlah gejala alami. Oleh karena itu maka pasar sesungguhnya dapat diciptakan dan dibatalkan menurut desain kehendak manusia sendiri. Tidak ada ekonomi yang terpisah dari politik, sebagaimana juga tidak ada politik yang terlepas dari ekonomi, sehingga kinerja pasar juga membutuhkan adanya tindakan-tindakan politik yang bertugas menciptakan serangkaian prakondisi bagi operasinya agar adil namun tetap kompetitif. Selanjutnya, Keynes menegaskan, bahwa harus ada penolakan atas kinerja kapitalisme yang hanya didasarkan pada logika modal atau capital semata. Transaksi ekonomi hanyalah salah satu bentuk dari relasi sosial manusia, oleh karenanya hubungan-hubungan sosial manusia bukanlah untuk mengabdi kepada kapitalisme, melainkan kapitalisme yang harus mengabdi untuk membantu kebutuhan relasi sosial manusia agar berlangsung dengan adil dan kompetitif.
Dan bagi Keynes, kapitalisme hanyalah merupakan sistem ciptaan manusia atau human construct , oleh sebab itu pastilah dapat diubah serta dimodifikasi dan desain ulang oleh manusia. Dalam rangka proses mengubah dan memodifikasi kapitalisme itu, maka diperlukan suatu proses transformasi kapitalisme, dimana dilakukan upaya-upaya untuk menciptakan perspektif dan bentuk-bentuk baru kapitalisme yang lebih sesuai dengan kebutuhan relasi sosial manusia. Gejala konsentrasi kekuasaan ekonomi pada segelintir pengusaha bukanlah suatu gejala alami atau nasib alami dari sistem ekonomi kapitalisme. Hal tersebut semata merupakan suatu strategi ekonomi-politik yang gagal, dan produk gagal itu dapat dicegah dengan rangkaian berbagai politik kebijakan sosial dalam suatu kebijakan sistem kesejahteraan atau Welfare System . Selanjutnya dalam gagasan liberal baru kebijakan sosial merupakan prasyarat mutlak bagi bekerjanya ekonomi yang adil dan kompetitif. Serangkaian kebijakan sosial, mutlak diperlukan sebagai pencegah terjadinya kesenjangan kekuasaan ekonomi yang tajam, serta untuk menciptakan dan memperluas semangat usaha masyarakat disamping untuk menciptakan iklim inovasi disegala bidang Pada kesempatan lain, Keynes menyatakan bahwa permasalahan politik yang dihadapi oleh umat manusia sesungguhnya terdiri dari kombinasi 3 (tiga) hal yaitu : efisiensi ekonomi, keadilan sosial dan kebebasan individu. Dalam efisiensi ekonomi dibutuhkan adanya sikap kritis, langkah-langkah penghematan dan pengetahuan teknis yang memadai. Menyangkut masalah keadilan sosial, dibutuhkan adanya sikap terbuka yang mengedepankan kepentingan publik atau rakyat banyak. Dan berkenan kebebasan individu, masyarakat manapun sesungguhnya memerlukan adanya sikap toleransi, kebesaran hati dan apresiasi yang tinggi atas keragaman; dan yang paling penting adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi keinginan dan cita-cita yang tinggi dari setiap warga negara.
Contoh Kebijakan Liberal Di Indonesia
Kebijakan Jokowi dari Perspektif Liberalisme Klasik
Kebijakan Jokowi mencabut subsidi Premium dan menaikkan harga BBM sesuai fluktuasi harga pasar. Padahal konstitusi kita itu adalah saling bantu antara pemerintah dan masyarakat, dan bukan hanya diserahkan pada mekanisme pasar.
