Adam Smith (Tokoh Abad Ke-17, Sang Ekonom Kapitalis)
Para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran ekonomi klasik merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, haluan pandangan yang mendasari seluruh pemikiran mahzab klasik mengenai masalah ekonomi dan politik yang bersumber pada falsafah tentang tata susunan masyarakat yang sebaiknya dan seyogyanya didasarkan atas hukum alam yang secara wajar berlaku dalam kehidupan masyarakat. Salah satu pemikir ekonomi klasik adalah Adam Smith (1723-1790). Pemikiran Adam Smith mengenai politik dan ekonomi yang sangat luas, oleh Sumitro Djojohadikusumo dirangkum menjadi tiga kelompok pemikiran. Pertama, haluan pandangan Adam Smith tidak terlepas dari falsafah politik. Kedua, perhatian ditujukan pada identifikasi tentang faktor-faktor apa dan kekuatan-kekuatan yang manakah yang menentukan nilai dan harga barang. Ketiga, pola, sifat, dan arah kebijaksanaan negara yang mendukung kegiatan ekonomi ke arah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Singkatnya, segala kekuatan ekonomi seharusnya diatur oleh kekuatan pasar dimana kedudukan manusia sebagai individulah yang diutamakan, begitu pula dalam politik.
Spencer
Herbert Spencer lahir pada 27 April 1820 dikota kecil Derbyshire, masa kanak-kanak Spencer dan pertumbuhannya banyak dijalani dalam suatu “lingkungan” yang serba eksklusif. Ia dididik dirumahnya sendiri; dan diarahkan oleh ayahnya untuk fokus mempelajari sains dan teknologi. Spencer tidak mengenal banyak sejarah dan ilmu-ilmu humaniora yang memungkinkannya bersentuhan secara intensif dan memadai dengan isu-isu sosial-kemanusian. Meski terlalu simplistik untuk menyimpulkan bahwa latar situasi inilah yang telah membuat Spencer kemudian menjadi seorang individualis (akar liberalisme) sejati. William Ebenstein (1960) menyatakan : “the most extreme reflection of nineteenth century individualism is to be found in the encyclopedic system of Herbert Spencer (1823-1903)” dalam rangkaian ilustrasinya perihal perkembangan puncak individualisme abad ke 19 di Eropa sejak Jhon Locke (1632-1704) memeloporinya abad ke -16.
Faktanya memang, warisan-warisan pemikiran yang ditinggalkan Spencer menunjukkan betapa ia adalah seorang “penyempurna” paham liberalisme klasik (lama) yang paling berpengaruh hingga liberalisme ini mencapai puncaknya pada abad ke-19, sebelum dikoreksi oleh pemikir-pemikir liberalisme modern (baru) pada awal abad ke 20.
Secara umum, sebagaimana tercermin dalam gagasan dan pemikiran-pemikiran Spencer, liberalisme klasik (lama) ini memiliki sejumlah karakter yang khas, antara lain semangat empirisme untuk dunia filsafat, etika utilitarian, agnotisme agama, persaingan ekonomi, anti otoritarianisme dalam kehidupan politik, semangat anti imperialisme, pasifisme, dan perdagangan bebas dalam dunia hubungan internasional. Warisan pemikiran penting Spencer yang pertama dipublikasikan dalam majalah Nonconformist pada awal tahun 1842, berupa serangkaian artikel berjudul The Proper Sphere Of Government. Dalam bukunya ini Spencer menyatakan keyakinan pandangannya, bahwa segala sesuatu dialam ini memiliki hukum-hukumnya sendiri, dan manusia tunduk pada hukum alam itu. Jika seekor banteng yang sudah tua dan penyakitan, lalu diterkam harimau dan mati, ini adalah “keadilan” yang diberikan alam, dan karenanya tidak perlu disesali. Pada waktunya dikemudian hari, si harimau perkasa itu pastilah juga akan mati. Cepat atau lambat kematian itu menjemputnya sangat bergantung pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan alamnya (survival of the fittest). Karena itu, hidup atau mati bagi Spancer adalah kebutuhan alamiah, bukan suatu kecelakaan. Dalam konteks inilah, Spencer mengadopsi teori evolusi biologis-nya Charles Darwin dan memperkenalkannya dalam kehidupan sosial dan politik. Seperti dalam dunia hewan dan tumbuhan, dalam masyarakat manusiapun, evolusi akan terjadi dan prinsip the survival of the fittest pasti berlaku. Evolusi sosial akan mengubah tata kehidupan masyarakat manusia dari homogen dan stagnan menuju heterogen dan berkemajuan. Dan dalam kerangka evolusi sosial ini akan terjadi proses seleksi alamiah tadi: mereka yang “kuat” (memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi) akan bertahan, dan yang “lemah” (tidak memiliki kemudian adaptasi yang memadai) akan terpinggirkan dan kalah. Aspek yang paling fundamental dan menjadi gagasan utama dimana liberalisme klasik berpijak dari pemikiran Spencer ini adalah, bahwa dalam proses seleksi alamiah itu setiap orang harus dibiarkan bebas, dan berikhtiar sendiri-sendiri. Negara tidak perlu campur tangan; bahkan membantu orang miskin pun tidak perlu. Inilah yang oleh Ebenstein (1960) disebut sebagai filsafat politik Spencer tentang individualisme ekstrem dan laissez faire.
Masih didalam karyanya The Proper Sphere Of Government, Spencer juga memberi perhatian terhadap fungsi negara. Menurut Spencer, fungsi utama negara adalah mengatur aparat pemerintah (birokrasi) dan administrasi lembaga yudikatif untuk memastikan hak-hak dasar manusia yakni kehidupan dan harta kekayaannya terlindungi. Negara tidak perlu mengatur urusan agama, mengatur perdagangan, dan mendorong kolonialisasi. Liberalisme klasik memang anti kolonialisme. Pandangan-pandangan fundamental Spencer tentang negara diuraikan, baik dalam karya pertamanya maupun dalam bukunya yang kedua, Social Statics (1851). Namun ada dua gagasan baru dalam bukunya yang kedua ini, yaitu bahwa negara juga tidak perlu mengatur urusan mata uang dan ekonomi secara umum. Kedua urusan ini menurut Spencer akan lebih efisien diserahkan kepada pihak swasta.
Dalam konteks evolusi tadi, Spencer hanya tertarik sedikit terhadap bentuk-bentuk pemerintahan yang dibedakan secara tradisional ke dalam model monarki, aristokrasi dan demokrasi. Menurutnya, dalam kerangka teori evolusi ini ada dua bentuk negara dan masyarakat: Negara Militer dan Negara Industri. Negara militer adalah bentuk awal organisasi sosial yang sifatnya masih primitif, barbar, dan selalu punya hasrat untuk berperang. Dan pemimpin militer memiliki posisi seperti pemimpin politik, yang didalamnya terdapat hubungan erat antara militeristik dan tindakan kesewenang-wenangan. Individu dinilai tidak lebih dari sekedar alat untuk mencapai tujuan akhir negara, yaitu mencapai kemenangan dalam setiap peperangan. Dalam bidang perekonomian, negara militer tunduk kepada kepentingan dan kebutuhan khas militer. Maka tujuan ekonomi sendiri tidak diarahkan pada bagaimana mencapai dan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat banyak, melainkan sekedar diproyeksikan untuk tujuan-tujuan meningkatkan kekuatan militer demi keberhasilan dalam peperangan dan untuk tujuan-tujuan meningkatkan kekuatan militer demi keberhasilan dalam peperangan dan penaklukan-penaklukan negara lain seperti yang kemudian tampak pada fenomena kolonialisme dan imperialisme. Bahwa dalam negara-negara militer, suatu hubungan sosial dan kerjasama diantara individu-individu atau kelompok-kelompok terjadi, hal ini lebih karena terpaksa atau dipaksakan oleh kekuasaan negara, bukan lahir atas pertimbangan dan kesadaran sukarela masyarakat. Dalam situasi keamanan, masyarakat dianggap segala-galanya dalam kekuasaan, maka ruang kebebasan individu dalam negara militer menjadi sempit. Situasi militeristik dalam negara militer pada akhirnya mengalami perkembangan sedemikian rupa, teritori negara yang semakin luas sehingga militer itu pada akhirnya mengalami perkembangan sedemikan rupa, teritori negara yang semakin luas itu disertai dengan tercapainya keamanan dan stabilitas dalam jangka waktu yang lama, sehingga secara bertahap menimbulkan perubahan yang memungkinkan tumbuh ciri-ciri masyarakat industri didalam negara dan masyarakat. Cara hidup bernegara dan bermasyarakat dalam tradisi industrialisasi (negara industri) ini didasarkan pada kerja sama secara bebas dan dihapuskannya segala bentuk paksaan dan kekerasan dalam sebuah aspek kehidupan. Spontanitas, keragaman, dan perbedaan itulah ciri-ciri penting yang membentuk masyarakat industri; dan tujuan negara dan masyarakat industri juga semakin jelas, yakni menjamin kebebasan dan mewujudkan kebahagiaan masyarakat secara maksimal. Akhirnya Spencer meyakini, bahwa perkembangan masyarakat dan negara dari bentuk militer ke Industri yang ditandai dengan adanya prakarsa-prakarsa kerjasama dalam suasana damai dan sukarela, bebas eksploitasi dan paksaan mengindikasikan bahwa peran pemerintah akan terus berkurang secara simultan dalam mengurus masyarakat. Sebab menurut Spencer, keberadaan negara, keberadaan negara tidak lebih dari “proof of still existing barbarism”, bukti masih eksisnya barbarianisme. Jadi, semakin masyarakat dan individu belajar untuk bekerjasama untuk bekerja sama secara damai, bebas dan saling menguntungkan, maka semakin dekat masyarakat kepada bentuk ideal dari negara industri; dan dengan sendirinya pula akan semakin berkurang kebutuhan masyarakat terhadap kehadiran pemerintah.
Tetapi dari semua karya tulis yang pernah dipublikasikan Spencer sepanjang hidupnya, buku berjudul The Man versus The State dianggap merupakan buah pikirannya yang paling komprehensif dalam bidang kajian sosiologi politik, sekaligus paling berpengaruh dalam konteks filosofi laissez faire . Buku ini diterbitkan tahun 1884, dan merupakan kompilasi dari 4 (empat) esainya yang diterbitkan oleh Contemporary Review. Keempat esai Spencer itu adalah The New Tories, The Coming Slavery, The Sins of Legislators, dan The Great Political Superstition.
Dalam esainya yang pertama Spencer mengkritik kaum liberalis Inggris yang meninggalkan prinsip individualisme ekonomi demi program negara kesejahteraan, yang hendak memberikan peran besar kepada negara untuk mengurus masalah-masalah perekonomian. Dalam esai keduanya Spencer meyakini bahwa program negara kesejahteraan hanya akan melahirkan gejala perbudakan (baru) berupa penindasan kaum buruh dibawah kendali rezim yang menerapkan prinsip sosialisme dan marxisme. Sementara dalam esainya yang ketiga Spencer menegaskan bahwa kemajuan bukanlah hasil regulasi pemerintah, melainkan berasal dari hasrat untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi. Dalam esainya yang terakhir Spencer menolak hak sakral para raja, yang sekarang hadir menjadi hak sakral parlemen, yang disebutnya sebagai takhayul politik besar. Akhirnya Spencer sampai pada kesimpulan ,bahwa pemerintah bukanlah institusi sakral, agung dan luar biasa, serta berada di atas segalanya. Pemerintah hanyalah sebuah komite manajemen yang tidak memiliki otoritas dan kekuasaan selain dari yang telah diberikan atas dasar persetujuan bebas oleh rakyatnya. Dalam konteks inilah kemudian Spencer menegaskan, bahwa fungsi liberalisme di masa lalu adalah untuk membatasi kekuasaan raja-raja, dan dimasa kini fungsi liberalisme adalah untuk membatasi kekuasaan parlemen yang sering mengatasnamakan kedaulatan rakyat kemudian bertindak terlalu jauh hingga merampas hak-hak individu, lalu menciptakan despotisme baru. Situasi ini bukan yang dikehendaki Spencer sebagaimana tertuang dalam pemikirannya tentang laissez faire dan survival of the fittest sebagai ruh dari paham liberalism klasik.
Dalam paham liberalisme klasik, kebebasan berarti ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yang akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan bebas. Sehingga kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hak-hak itu dengan memperkecil turut campurnnya pihak lain dalam hal ini adalah pemerintah. Kaum liberal menyatakan bahwa masyarakat pasar kapitalis adalah masyarakat yang bebas dan masyarakat yang produktif. Kapitalisme bekerja menghasilkan dinamika, peluang dan kesempatan, serta kompetisi yang sehat atas dasar kepentingan-kepentingan individu sebagai motor penggeraknya. Dan Spencer meyakini, bahwa mekanisme pasar ini akan melahirkan keseimbangan alamiah. Liberalisme klasik, dengan landasan pembenaran kebebasan bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar. Seperti pada contoh kasus upah pekerja; dalam pemahaman liberalisme, pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya; ini sepenuhnya merupakan urusan antara para pemilik modal (pengusaha) dan para pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terutama usaha-usaha industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Dengan demikian, liberalisme menghendaki bahwa manajemen ekonomi haruslah berbasis permintaan yang diciptakan oleh mekanisme pasar tadi, dan bukan didasarkan pada persediaan yang diciptakan oleh pemerintah. Dalam hal ini tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik. Pemerintah juga harus menjalankan kebijakan-kebijakan pengurangan anggaran rutin, anggaran-anggaran subsidi untuk kepentingan publik dan fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan. Bagi liberalisme ini tidak sesuai dengan prinsip the survival of the fittest. Dengan demikian, logika pasarlah yang kemudian akan mengendalikan kehidupan publik. Inilah sejatinya pondasi dasar liberalism: menundukan kehidupan publik ke dalam logika mekanisme pasar. Pelayanan publik dalam bentuk berbagai subsidi dianggap hanya akan mengakibatkan pemborosan dan inefisiensi. Maka dalam konteks politik, liberalisme klasik menawarkan pemikiran yang simpel, bahwa hingga batas tertentu, kekuasaan negara (politik) tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar; relasi bebas antara pengusaha dan para pekerja. Dalam pemikiran liberalisme politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai; dan liberalisme menganggap hanya ada satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Maka semua pemikiran diluar konteks pasar adalah salah. Kapitalisme liberal menganggap wilayah politik adalah tempat dimana pasar berkuasa.
