Menyampaikan Isi Akta: Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya

Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia merupakan salah satu dari isi dasar negara inonesia yaitu Pancasila. Dimasa sekarang  Keadilan Sosial  terdengar biasa namun memiliki arti yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Apakah semua masyarakat sudah merasakan keadilan? Tentu saja tidak. 

Salah satu bentuk upaya dalam memberikan keadilan bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum pemerintah menunjuk Notaris sebagai Pejabat Umum di bidang Hukum Perdata untuk meberikan pelayanan publik dengan cara pemberian bantuan jasa dalam membuat suatu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum yang di sebut dengan Akta Autentik sehingga para pihak memiliki kepastian hukum .  

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya di sebut sebagai UUJN merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris berperan dalam pemberian keadilan kepada masyarakat dalam menjalankan jabatannya, hal ini berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk membeikan penyuluhan hukum. Hal ini dilakukan agar para penghadap mengetahui apa yang mereka akan perbuat dan akibat-akibat hukum yang tentu saja dapat terjadi. Kemudian juga untuk meminimalisir adanya unsur kesengajaan untuk merugikan salah satu pihak dalam perjanjian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Dalam pembuatan akta dikenal 2 bentuk:

1. Akta Autentik

Merupakan  akta yang di buat dalam bentuk yang  ditentukan Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta dibuat ( Pasal 1868 BW). Akta Autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

2. Akta dibawah tangan 

Merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang. Akta dibawah Tangan kekutan pembuktiannya ditentukan oleh hakim sendiri.

Dalam jabatannya notaris berwenang membuat 2 jenis akta autentik:

1.  Ambtelijk Acte

Merupakan Akta yang dibuat atas dasar apa yang dilihat dan didengar keseluruhannya secara langsung oleh Notaris.

2. Partij Acte

Merupakan akta yang dibuat berdasarkan kehendak yang diterangkan oleh para pihak kepada Notaris.

Suatu Akta Autentik bisa saja mengalami kemunduran menjadi Akta dibawah tangan apabila akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Akta Autentik , atau Notaris lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya.

Salah satu kewajiban Notaris yang sangat penting menurut penulis dalam rangka pemberian keadilan bagi para pihak adalah pembacaan akta kepada penghaeap dengan disaksikan oleh saksi. Jika Notaris tidak membacakan Akta Autentik sebagaimana mestinya kepada para pihak akibat kelalaian ataupun unsur kesengajaan lainnya , notaris dianggap telah  melakukan pelanggaran sertai lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena proses pembacaan akta merupakan bagian penting dalam untuk melakuakn peresmian akta ( Verlijden) dan telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1)huruf m Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2014 “Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksin khusus untuk membuat akta wasiat di bawah tangan, dan ditandangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”.

dengan kata lain pembacaan akta merupakan suatu keharusan, namun apabila penghadap menghendaki untuk tidak dibacakan karena telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta setiap halaman Minuta Akta di paraf oleh penghadap,saksi, dan Notaris hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat(7)) Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2014.

Menurut penulis kemungkinan yang dapat terjadi berkaitan tidak dilaksanakan pembacaan akta yakni:

- Para penghadap bersedia untuk dibacakan isi Akta oleh Notaris namun Notaris sedang tidak berada di tempat sehingga akta tidak  dapat dibacakan.
- Karena ketidakhadiran Notaris pembacaan akta diwakilkan oleh karyawan/ asisten notaris
- Notaris  merasa tidak efisien jika membacakan keseluruhan  akta sehingga hanya membacakan  sebagian akta.
- Notaris untuk menghemat waktu notaris langsung meminta para penghadap untuk memparaf seluruh lembar akta tersebut.

Kemudian akan menjadi suatu permasalahan apabila penghadap melaporkan Notaris kepada Majelis yang mana ternyata Notaris tidak membacakan akta tetapi menerangkan di bagian bawah akta bahwa Notaris telah membacakan akta kepada penghadap sesuai hari dan jam yang telah disebut pada bagian awal akta.

Menurut penulis kewajiban dari pembacaan akta kepada para penghadap memiliki kemanfaatan baik bagi Notaris maupun para penghadap, yakni

- Notaris dalam menerapkan Asas kehati-hatian dalam membaca ulang satu persatu setiap kata yang telah diketiknya untuk meminimalisir kesalahan ketik dan isi akta yang telah dibuatnya.

- Memastikan penghadap mengerti isi dari klausul akta dan memastikan sudah sesuai dengan kehendak para pihak.

- Memberikan jaminan kepada Penghadap bahwa akta yang ditandatangani sesuai dengan apa yang didengar sesuai dengan yang dibacakan 

- Meminimalisir permasalahan dan sengketa akibat ketidaktahuan atau salah penafsiran dari akta yang bersangkutan.

Sebagai seorang notaris ataupun klien hendaknya tetap meminta dilakukan pembacaan Akta notaris agar timbul keadilan bagi para pihak. Ketika  melakukan pembacaan dan ada yang tidak dimengerti terkait dengan maksud yang dibacakan oleh  Notaris,sebagai penghadap dapat mengajukan pertanyaan tentang kebingungan. Hal ini diharapkan untuk meminimalisir terjadi salah tafsir yang bisa merupakan kesengajaan ataupun ketidaksengajaan yang dibuat salah satu pihak untuk merugikan pihak lainnya maupun Notaris.