Fasilitas pembiayaan pada sektor KP secara garis besar terdiri dari tiga fasilitas yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) merupakan kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancer perusahaan seperti pembelian bahan baku, piutang. Kredit Investasi (KI) merupakan kredit dengan jangka waktu menengah atau panjang yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehibilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesian, bangunan, dan tanah untuk pabrik. Kredit Konsumtif (KK) merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli atau menyewa.
Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dan industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Semua ini harus berjalan sesuai misi OJK yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Selain itu, dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Tujuan dari program keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Daya tahan dikaitkan dengan manajemen risiko yang lebih baik, sementara daya saing dikaitkan dengan kemampuan LJK untuk melakukan inovasi produk atau layanan lingkungan hidup yang ramah lingkungan. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat dengan mengacu pada pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment.
Prinsip program keuangan berkelanjutan meliputi:
Prinsip pengelolaan risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko LJK guna menghindari, mencegah, meminimalisir dampak negatif yang timbul serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan operasional LJK. Prinsip pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri, energi, pertanian, perikanan, infrastruktur dan UMKM dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial serta menyediakan layanan keuangan kepada komunitas yang umumnya memiliki keterbatasan atau tidak memilki akses ke layanan keuangan di sektor formal.
Prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi, dan proses operasional dan masing -- masing LJK terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, serta menjalin kerjasama antar LJK, regulator, pemerintah dan memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga domestik maupun internasional guna mendorong kemajuan keuangan berkelanjutan. Pengawasan implementasi program keuangan berkelanjutan ini dilakukan melalui upaya penguatan penerapan manajemen risiko, tata kelola perusahaan dalam aspek lingkungan hidup dan sosial, serta mempercepat aturan pelaksanaan UU Lingkungan Hidup. penerapan program keuangan berkelanjtan memerlukan koordinasi antar-pelaku untuk menjamin terciptanya integrasi dan sinergi yang baik antara kementerian maupun antara pemerintah pusat dan daerah.
Sumber:Â
OJK-KKP. 2015. Buku Saku Jaring OJK-KKP. Jakarta
OJK. 2018. Laporan Kinerja OJK Memacu Pertumbuhan. Jakarta
