Apakah Negara Kita Sudah Demokratis?

Secara etimologi atau bahasa, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani demokratia yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Nah, dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demokrasi didefinisikan sebagai bentuk/sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau pemerintahan rakyat.

Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers Kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soetan Sjahrir. 

Memelihara demokrasi adalah kewajiban semua warga negara Indonesia hingga demokrasi tersebut mencapai titik kematangan. Pemahaman konsep demokrasi sangatlah luas dan bebas dalam masyarakat sehingga dibagi beberapa jenis demokrasi.

Tak terasa sudah lebih dari 15 tahun Indonesia kembali memasuki era demokrasi. Kita dikagumi sebagai Negara demokratis terbesar ke tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Namun demikian, benarkah Negara kita sudah benar- benar Negara demokratis? Apa bukti serta ukurannya? Soal ukuran praktik demokrasi para ahli mengacu pada dua laporan internasional yakni the freedom house dan the economist intelegent unit. 

Sayangnya keduanya bersifat umum mengukur di tingkat nasional serta sekedar mencata hal- hal yang procedural saja.

Bukan hanya Negara yang menjalankan demokrasi, tetapi masyarakat juga harus berperilaku demokratis. Di Negara sebesar dan seberagam seperti di Indonesia kemajuan praktik demokrasi tidaklah merata. Pada tahun 2007 muncul inisiatif untuk membuat indeks demkorasi Indonesia atau IDI yakni sebuah alat untuk mengukur praktek demokrasi melalui parameter yang khas Indonesia.

Yang mengacu pada pelaksanaan dari nilai- nilai pancasila. Ini bagaikan general check up terhadap praktik demokrasi di Indonesia hingga ke tingkat provinsi. Bebragai pihak terlibat aktif dalam inisiatif ini yaitu kantor mentri budaya politik, hukum dan keamanan, badan perencanaan pembangunan nasional, kementrian dalam negeri, badan pusat statistic serta media massa. 

Inisiatif di tingkat nasional ini di dukung oleh kelompok kerja tingkat provinsi yang juga melibatkan unsur daerah, akdemisi, lembaga swadaya masyarakat serta media massa. Lalu apa itu indeks demokrasi Indonesia? Indeks ini mengkuantiikasi praktek demokrasi di suatu provinsi dengan melihat aspek utamadari demokrasi.

Yaitu soal implementasi kebebasan sipil, jaminan hak- hak politik serta efektifitas dari llembaga demokrasi. Masing- masing aspek memiliki beberapa variable dan masing- masing variable memiliki indicator- indicator. Untuk aspek kebabasan sipil terdapat 4 variabel yang diukur yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan deskriminasi.

Sementara itu, indikator- indikatorya diantaranya masih ada penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, masih adakah ancaman kelompok kekerasan yang menghambat kebebasan berpendapat, lalu masih adakah aturan yang tertulis mewajibkan masyarkat menjalankan agamanya dan masih adakah tindakan jabatan deskriminatif dalam hal gender atau terhadap kelompok rentan lainnya. 

Untuk aspek hak- hak politik ada beberapa variabel yang diukur yaitu hak mimilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Disini indikator- indikator yang diukur diantaranya yaitu masih adakah kejadian dimana tidak tersedia fasilitas untuk kelompok penyandang cacat dalam menggunakan hak pilih dan seberapa aktif masyarakat mengadukan praktik yang menyimpang.

Terakhir untuk aspek Lembaga demokrasi ada 5 variabel yang diukur yaitu pemilu yang bebas dan adil, peran dewan perwakilan rakyat daerah, peran partai politik, peran birokrasi, serta peran peradilan yang independen. 

Disini indicator- indicator yang diukur diantaranya masih adakah kejadian atau laporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara, seberapa aktif DPRD dalam membuat peraturan daerah atas inisiatifnya sendiri, ada atau tidakkah kegiatan kaderisasi partai politik, lalu masih adakah laporan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kegiatan partai disaat pemilihan umum dan masih banyakkah keputusan hakim yang kontraversial.            

Secara total ada 28 indikator praktik demokrasi yang diukur. Lalu dari mana data- data yang diperoleh?. Disepanjang tahuun tim badan oleh pusat statistic di daerah mengumpulkan berita- berita terkait aspek, variable serta indikator demokrasi dari koran. 

Sebulan sekali berita- berita tersebut diverifikasi oleh kelompok kerja provinsi, bila mana perlu diperlukan cek lapangan atau pengumpulan data lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang peristiwa- peristiwa terkait dengan demokrasi. Setahun sekali data dari daerah dinilai oleh sebuah dewan ahli yang independen. Yang terdiri dari para akademisi wakil lembaga swadaya masyarakat serta penggiat media. 

Melalui mekanisme ini penilaian terhadap indeks demokrasi dijamin bebas dari kepentingan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah.  Hasil penilaian indikator kemudian menjumlahkan melalui rumus tertentu sehingga terbentuk nilai variabel yang kemudian membentuk nilai aspek dan pada gilirannya pembentuk indeks demokrasi provinsi dari penjumlahan indeks demokrasi provinsi akan diperoleh indeks demokrasi Indonesia. 

Sebagaimana sebuah general check up Indeks demokrasi Indonesia berguna untuk mengetahui indikator demokrasi mana yang sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan juga kita akan tahu yang masih kurang baik sehingga perlu diperbaiki. 

Dengan adanya ini para pengambil kebijakan di pusat dan daerah dapat merancang program perbaikan iklim demokrasi secara lebih tepat sasaran dan mengalokasikan dana secara lebih baik. Sekarang ini di tingkat nasional indeks demokrasi Indonesia telah dimanfaatkan oleh Bappenas dalam menetapkan target pembangunan nasional bidang politik.

Pada rencana pembangunan jangka menengah atau rpjmn dengan adanya kini target-target pembangunan politik menjadi terukur dengan program pemerintah yang lebih terarah, masyarakat akan semakin menikmati iklim yang demokratis. Kondisi politik yang kondusif berdampak pada pertumbuhan ekonomi kesejahteraan akan terbentuk dan yang terutama kemanusiaan serta keadilan sosial akan semakin berwujud