Mohon tunggu...
Silvia NazmaZahira
Silvia NazmaZahira Mohon Tunggu... Pelajar Sekolah - Mahasiswa

konten kreator

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Apakah Negara Kita Sudah Demokratis?

16 November 2022   19:17 Diperbarui: 16 November 2022   19:24 85
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Disini indikator- indikator yang diukur diantaranya yaitu masih adakah kejadian dimana tidak tersedia fasilitas untuk kelompok penyandang cacat dalam menggunakan hak pilih dan seberapa aktif masyarakat mengadukan praktik yang menyimpang.

Terakhir untuk aspek Lembaga demokrasi ada 5 variabel yang diukur yaitu pemilu yang bebas dan adil, peran dewan perwakilan rakyat daerah, peran partai politik, peran birokrasi, serta peran peradilan yang independen. 

Disini indicator- indicator yang diukur diantaranya masih adakah kejadian atau laporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara, seberapa aktif DPRD dalam membuat peraturan daerah atas inisiatifnya sendiri, ada atau tidakkah kegiatan kaderisasi partai politik, lalu masih adakah laporan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kegiatan partai disaat pemilihan umum dan masih banyakkah keputusan hakim yang kontraversial.            

Secara total ada 28 indikator praktik demokrasi yang diukur. Lalu dari mana data- data yang diperoleh?. Disepanjang tahuun tim badan oleh pusat statistic di daerah mengumpulkan berita- berita terkait aspek, variable serta indikator demokrasi dari koran. 

Sebulan sekali berita- berita tersebut diverifikasi oleh kelompok kerja provinsi, bila mana perlu diperlukan cek lapangan atau pengumpulan data lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang peristiwa- peristiwa terkait dengan demokrasi. Setahun sekali data dari daerah dinilai oleh sebuah dewan ahli yang independen. Yang terdiri dari para akademisi wakil lembaga swadaya masyarakat serta penggiat media. 

Melalui mekanisme ini penilaian terhadap indeks demokrasi dijamin bebas dari kepentingan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah.  Hasil penilaian indikator kemudian menjumlahkan melalui rumus tertentu sehingga terbentuk nilai variabel yang kemudian membentuk nilai aspek dan pada gilirannya pembentuk indeks demokrasi provinsi dari penjumlahan indeks demokrasi provinsi akan diperoleh indeks demokrasi Indonesia. 

Sebagaimana sebuah general check up Indeks demokrasi Indonesia berguna untuk mengetahui indikator demokrasi mana yang sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan juga kita akan tahu yang masih kurang baik sehingga perlu diperbaiki. 

Dengan adanya ini para pengambil kebijakan di pusat dan daerah dapat merancang program perbaikan iklim demokrasi secara lebih tepat sasaran dan mengalokasikan dana secara lebih baik. Sekarang ini di tingkat nasional indeks demokrasi Indonesia telah dimanfaatkan oleh Bappenas dalam menetapkan target pembangunan nasional bidang politik.

Pada rencana pembangunan jangka menengah atau rpjmn dengan adanya kini target-target pembangunan politik menjadi terukur dengan program pemerintah yang lebih terarah, masyarakat akan semakin menikmati iklim yang demokratis. Kondisi politik yang kondusif berdampak pada pertumbuhan ekonomi kesejahteraan akan terbentuk dan yang terutama kemanusiaan serta keadilan sosial akan semakin berwujud

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun