Humas Pemerintah sebagai Wajah Birokrasi Kekinian

Dibutuhkan 20 tahun untuk membangun reputasi dan lima menit untuk merusaknya. Jika Anda memikirkan hal itu, Anda akan melakukan berbagai hal secara berbeda - Warren Buffet

Peran humas pada era keterbukaan sekarang mempunyai peran yang penting dan strategis. Posisi humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. 

Humas harus mengetahui segala kebijakan dari tujuan organisasi. Humas sebagai juru bicara pemerintah harus mengetahui segala kebijakan publik yang diambil itu dapat diimplementasikan dengan baik, dan sangat membutuhkan dukungan publik. 

Bagaimana mungkin publik mau atau mendukung, ketika tidak mampu menterjemahkan dan mengetahui maksud serta tujuan kebijakan yang dipublikasikan. 

Di samping itu, sering ditemui masalah yaitu kebijakan publik yang diambil dan ditetapkan oleh seorang pejabat ditanggapi salah oleh masyarakat. Ini terjadi, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait serta maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk itu, sangat diperlukan penyampai pesan yang baik serta mudah diterjemahkan maksud.

Humas memiliki peran dalam menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan di satu pihak dan kepada para pihak lain untuk peningkatan kinerja pelayanan masyarakat serta kegiatan kerja  pemerintahan. 

Peran humas dapat membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina reputasi instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. 

Humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi dan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintahan dan kepada masyarakat. Terutama di Indonesia lembaga kehumasan sangatlah diperlukan. 

Humas ini merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga humas itu memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Maka dari itu sikap dan pelayanan yang baik sangat penting demi terciptanya citra yang baik.

Pada setiap terutama instansi pemerintahan daerah, dunia kehumasan mempunyai peran ganda, disatu pihak berupaya menjaga citra, baik terhadap lembaga ataupun organisasi yang diwakilinya dan dipihak lain humas harus berhadapan dengan berbagai situasi yang kurang menguntungkan, sepeti opini atau isu publik yang negatif, kontroversial, bertentangan, hingga menghadapi saat yang paling genting dan krisis kepercayaan atau citra yang harus dihadapi oleh instansi dan divisi humas sebagai juru bicaranya.

Dalam era keterbukaan seperti ini maka reposisi humas pemerintah sangat penting untuk ditinjau kembali agar dapat diberdayakan secara optimal. 

Sam Black (1970) dalam bukunya Practical Public Relations, menegaskan bahwa aparat humas tidak hanya bertugas menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijakan, perencanaan dan hasil yang telah dicapai, serta menerangkan dan mendidik publik mengenai peraturan-peraturan dan perundang-undangan dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat, tetapi lebih signifikan dari perannya itu adalah memberi nasehat (menyampaikan saran dan masukan) pada pimpinan dalam hubungannya dengan reaksi dan tanggapan publik terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Bahkah wajah birokrasi juga dapat didukung oleh keberadaan humas pemerintah dalam menjalankan roda birokrasinya.

Sejalan dengan upaya perbaikan wajah birokrasi tentunya pejabat humas pemerintah menjadi wadah terhadap keseluruhan rangkaian perubahan birokrasi saat ini sehingga diharapkan dapat menjadi juru bicara yang mempunyai kemampuan bergaul, supel, menarik, dan berintegritas. 

Dalam hal ini tentunya ditunjukkan melalui kreativitas, inovasi, motivasi, minat yang tinggi dan mampu beradaptasi terhadap beragam perubahan. Humas pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk memasyarakatkan kebijakan dan program pemerntah yang perlu dukungan dari masyarakat.

Transformasi Humas pada Era Keterbukaan Informasi Publik

Pada era keterbukaan informasi publik, humas pemerintah dituntut untuk melaksanakan revitalisasi, transformasi, dan reformasi terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya. 

Humas pemerintah tidak hanya sekedar sebagai "image building institution", tetapi dituntut sebagai katalisator informasi kebijakan pemerintah, baik secara horisontal.

Kelemahan humas pemerintah dapat juga menjadi cerminan pada kinerja birokrasi. Hal ini dapat menjadi sebuah kendala bagi pemerintah karena memperoleh kurang dukungan dari masyarakat, belum lagi dengan adanya kendala terhadap standar rekrutmen pejabat humas pemerintah, latar belakang Pendidikan yang bervariasi, sarana pendukung yang kurang, dan sebagainya. Hal tersebut tentunya membutuhkan komitmen dari pimpinan instansi pemerintah secara komprehensif dalam membangu humas pemerintah mulai dari tatanan organisasi, sistem, maupun fasilitas/sarana dan prasarana. 

Hal lainnya adalah upaya pengembangan kompetensi bagi humas pemerintah seperti diklat, peningkatan pelatihan kehumasan, jurnalistik, pelaksanaan riset kehumasan, teknologi komunikasi, dan hal-hal terkait dengan kehumasan lainnya. Upaya-upaya dimaksud dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan wajah birokrasi dalam memberkan pelayanan informasi publik sehingga dapat memenuhi pelaksanaan "right to know" kepada publik.

Perbaikan Wajah Birokrasi melalui Humas Pemerintah yang Kekinian

Perubahan birokrasi di Indonesia telah ditandai dengan semakin membaiknya praktik tata kelola pemerintahan melalui suatu paradigma New Public Management, yang ditunjukkan melalui upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. 

Terdapat beragam upaya pembaharuan yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan adaptasi kontekstual masing-masing instansi pemerintah,  secara berkelanjutan menciptakan nilai-nilai baru di lingkungan instansinya masing-masing, hal ini tentunya diarahkan untuk mencapai upaya birokrasi yang tetap kondusif untuk mendukung internalisasi perubahan mind-set dan cultural set dengan mengedepankan "demand-based reform". 

Melalui peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan, maka diharapkan dapat berperan menjadi faktor pengungkit dalam memperoleh kelancaran pada pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Dengan kata lain, semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dari sisi kelembagaan dan struktur telah dilakukan berbagai langkah persiapan sehingga birokrasi kita lebih cepat bergerak dan cepat mengambil keputusan, sehingga tugas birokrasi menjadi lebih ringan, dan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik, pelayanan pada dunia usaha bisa menjadi lebih cepat lagi. 

Salah satu yang menjadi agenda Presiden Joko Widodo adalah melakukan penataan ulang eselonisasi dan mengedepankan fungsi dari pada struktur telah menjadi pilihan dalam menyukseskan percepatan reformasi birokrasi, yakni sebagai upaya untuk mengurangi fragmentasi birokrasi, penyederhanaan eselonisasi menjadi 2 level saja dan mengganti menjadi jabatan fungsional yang lebih menghargai keahlian, menghargai kompetensi diharapkan akan menjadikan birokrasi kita menjadi semakin lincah dan adaptif terhadap perubahan.

Sejalan dengan upaya perbaikan wajah birokrasi tentunya pejabat humas pemerintah mejadi wadah terhadap keseluruhan rangkaian perubahan birokrasi saat ini sehingga diharapkan dapat menjadi juru bicara yang mempunyai kemampuan bergaul, supel, menarik, dan berintegritas. 

Dalam hal ini tentunya ditunjukkan melalui kreativitas, inovasi, motivasi, minat yang tinggi dan mampu beradaptasi terhadap beragam perubahan. Humas pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk memasyarakatkan kebijakan dan program pemerntah yang perlu dukungan dari masyarakat.

Penerapan komunikasi humas pemerintah dapat dilakukan melalui pendekatan "Formula 5C" yaitu Causes, Change Agency, Change Strategy, Channels, dan Change Targets. 

Di mana dalam hal ini pejabat humas pemerintah perlu berinteraksi dengan instansi di luar, dunia usaha/swasta, dan masyarakat, melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan, mencatat umpan balik, dan opini masyarakat, melakukan inovasi serta memprioritaskan hubungan eksternal namun tidak mengabaikan perhatiannya terhadap hubungan internal.